Berita Utama

Setengah Hati Digitalisasi Hak Tanah

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan seabrek masalah dalam tata kelola penerbitan hak guna usaha (HGU) yang ditengarai terjadi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Masalah itu meliputi lemahnya pengawasan, penyimpangan prosedur dalam penerbitan, dan luas HGU yang belum terpetakan secara digital.

“Akibatnya, banyak terjadi tumpang-tindih HGU dengan hak tanah lainnya, hutan, dan masyarakat,” ujar Deputi Monitoring dan Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, Jumat (6/1/2023).

KPK, lewat Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) yang diinisiasi sejak 2015, terus mengkaji pemetaan layanan pertanahan. Kajian terbaru Direktorat Monitoring KPK pada 2022 menemukan progres digitalisasi masih berjalan lambat. KPK menemukan sertifikat HGU yang telah diterbitkan pemerintah sebanyak 15.441 sertifikat. Luas seluruh wilayah HGU secara nasional mencapai 9,8 juta hektare.

Dari jumlah itu, temuan KPK menyebutkan sebanyak 1.779 sertifikat atau 11,52 persen belum terdigitalisasi. KPK mengistilahkan sertifikat itu belum mendarat di peta tunggal pertanahan. Meskipun secara persentase jumlahnya relatif sedikit, luasan HGU yang belum terpetakan itu mencapai 8,3 juta hektare atau meliputi 83,62 persen dari total luasannya.

Berdasarkan hasil pengkajian KPK, masalah pengawasan dan penyimpangan itu salah satunya bersumber dari belum rampungnya proses digitalisasi HGU. Pahala menjelaskan, digitalisasi HGU merupakan proses mengubah sertifikat menjadi bentuk digital yang dilengkapi dengan peta lokasi HGU berdasarkan koordinat. Dengan digitalisasi itu, peta HGU akan terlihat jelas secara nasional. Dengan demikian, lokasi HGU beserta luas dan batas-batasnya akan bisa terlihat dengan jelas. Kebijakan ini biasa disebut sebagai Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy.

Kebijakan One Map Policy diinisiasi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tujuannya mengatur tata kelola hutan dan pertanahan. Untuk mempercepat proses itu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang mengacu pada referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional. Di bidang pertanahan, Jokowi meminta BPN segera mewujudkan peta tunggal.

Ihwal lemahnya pengawasan HGU, Pahala mengatakan, timnya menemukan anggaran yang disediakan kementerian dalam pengawasan HGU masih minim. Pengawasan juga tidak dilakukan secara maksimal karena tidak berbasis risiko dan teknologi. “Akibatnya, yang terjadi pemegang HGU tidak patuh dalam pelaksanaan kewajibannya,” ujarnya.

Tim KPK juga menemukan masih tingginya penyimpangan dalam prosedur penerbitan HGU. Salah satu penyebab penyimpangan itu adalah belum adanya pedoman teknis bagi pemeriksa BPN untuk mengecek kesesuaian berkas dengan kondisi di lapangan. Masalah penyimpangan, kata dia, juga muncul akibat belum adanya integrasi data HGU dengan data lainnya, seperti mengenai kehutanan dan pertambangan yang dikelola instansi lain.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/1/2023), menyebutkan, berdasarkan pengkajian Direktorat Monitoring KPK dalam empat tahun terakhir, terjadi 31.228 kasus pertanahan, dengan rincian 37 persen sengketa, 2,7 persen konflik, dan 60 persen perkara. Dalam periode yang sama juga ditemukan 244 kasus mafia tanah.

KPK menyatakan penyebab terjadinya kasus-kasus itu adalah pengukuran tanah sebelumnya masih menggunakan koordinat lokal, belum menggunakan sistem proyeksi TM-3 (turunan sistem koordinat Universal Transverse Mercator). Data ini didapat KPK setelah menganalisis 299 berkas layanan HGU pada 2021 dari sistem komputerisasi Kantor Pertanahan. “Kami berharap teman-teman BPN memperbaiki hal tersebut,” kata Nurul.

Pahala mengatakan timnya menemukan bahwa sertifikat HGU yang belum terdigitalisasi itu paling banyak merupakan keluaran lama. Penentuan batas lokasi dalam HGU itu, kata dia, masih menggunakan tanda-tanda alam, seperti sungai, danau, atau tebing. Akibatnya, batas-batas HGU tersebut tidak jelas karena perubahan alam yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu.

Menurut dia, masalah ini sudah berlangsung lama dan dibiarkan sehingga menumpuk hingga saat ini. Akibatnya, BPN memiliki banyak pekerjaan rumah untuk mendigitalisasi HGU-HGU tersebut. Dia mengatakan BPN beralasan kekurangan anggaran dan pegawai untuk menguji kecocokan HGU tersebut dengan keadaan yang sebenarnya. “Ini masalahnya anggaran dan SDM-nya tidak ada,” kata dia.

Memicu Konflik dan Celah Korupsi

Menurut Pahala, belum rampungnya digitalisasi menyebabkan buruknya pengelolaan data penerbitan. Dia mencontohkan tumpang-tindih HGU dengan hak tanah masyarakat adat, kawasan hutan, dan pertambangan. Buruknya pengelolaan data penerbitan ini juga memicu kerap terjadinya konflik di masyarakat.

Selain itu, tata kelola penerbitan yang buruk menimbulkan celah korupsi. Ketika batas-batas HGU tidak jelas, kata Pahala, ada mafia-mafia tanah yang bersedia mengurus rekomendasi penerbitan HGU. “Sudah muncul ketidakpastian penggunaan ruang di sini,” tutur dia.

Dihubungi secara terpisah, peneliti dari Kuala Institute, Wiko Saputra, mengatakan perbaikan tata kelola penerbitan, termasuk digitalisasi HGU, merupakan masalah krusial. Dia menduga selama ini banyak HGU yang telah terbit, tapi tidak masuk ke sistem peta tunggal. Akibatnya, ketika dicocokkan dalam sistem peta tunggal, banyak HGU yang tumpang-tindih dengan kawasan hutan dan lahan yang dimiliki masyarakat. “Ini artinya, ada prosedur pemetaan yang tidak dilakukan,” ujarnya.

Wiko menduga amburadulnya pemetaan dalam HGU tidak hanya terjadi pada sertifikat yang muncul pada masa lalu, tapi juga pada masa sekarang. Dia mengatakan sistem pemetaan HGU di Indonesia dilakukan BPN, tapi atas biaya dari perusahaan yang mengajukan. Karena pemetaan membutuhkan biaya yang mahal, dia menduga proses pemetaan, termasuk penentuan-penentuan batas HGU, diselesaikan melalui kesepakatan bawah meja. “Jadi, di lapangan diduga main cepat saja, tanpa pengecekan,” kata dia.

Menurut peneliti yang pernah tergabung dalam GNPSDA KPK ini, masalah tumpang-tindih lahan tidak akan terjadi bila BPN benar-benar melakukan pemetaan yang taat prosedur. Sebab, kebijakan satu peta sejatinya hanya dilakukan untuk merapikan data yang sudah ada. “Kalau data awalnya amburadul, ya, hasilnya tidak bisa,” kata Wiko. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.