Berita Utama

Setumpuk Janji demi Legitimasi

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menemukan puluhan pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasal-pasal itu berpotensi membelenggu kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan berpendapat. Partai oposisi khawatir pasal-pasal karet bakal digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.

Dalam sejumlah rapat tertutup, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, berupaya meyakinkan anggota parlemen untuk menghapus kekhawatiran itu. Pemerintah berniat tulus membuat produk hukum anak negeri agar bisa menggantikan KUHP yang menjadi warisan kolonial Belanda.

“Pemerintah memberi janji kepada kami bahwa RKUHP tidak digunakan untuk memukul lawan (oposisi),” kata seorang anggota Fraksi Partai Demokrat, kemarin. Anggota Fraksi Demokrat ini ikut dalam rapat pembahasan RKUHP bersama Eddy Hiariej—sapaan akrab Edward Omar Sharif Hiariej. “Pemerintah katanya hanya ingin membuat legacy yang benar-benar legacy.”

Janji itu disampaikan Eddy ketika Partai Demokrat mengkritik pasal ancaman pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, kekuasaan umum, dan lembaga negara. Bagi partai oposisi, pasal tersebut berpotensi membuka ruang kepada pemerintah untuk membungkam para pengkritiknya. Karena itu, Demokrat mendesak agar pasal tersebut dihapus.

Eddy Hiariej menampik kecurigaan itu dengan memberi penjelasan tentang perbedaan kritik dan penghinaan. Dalam salah satu klausul, elemen pemerintah yang merasa dihina wajib memberikan aduan secara langsung atau tertulis. Tidak hanya menyangkut masalah penghinaan, beberapa pasal lain yang menjadi sorotan parlemen juga dikoreksi pemerintah. Komisi Hukum DPR dan pemerintah sebelumnya telah menyepakati pembahasan RKUHP di tingkat I pada 24 November 2022. Ini merupakan kesepakatan kedua antara Komisi Hukum DPR dan pemerintah setelah pada 2019 gagal mencapai paripurna karena RKUHP mendapat hujan kritik. Ketika itu, gelombang demonstrasi muncul bersamaan dengan pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang memicu demonstrasi “Reformasi Dikorupsi”.

Dalam draf RKUHP teranyar, pemerintah dan DPR tetap mempertahankan keberadaan pasal-pasal kontroversial. Misalnya, pasal penghinaan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden serta penghinaan terhadap pemerintahan yang sah. Pasal-pasal ini merupakan warisan kolonial yang memang sengaja dibuat untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah kolonial. Koalisi masyarakat sipil menentang pasal-pasal ini, tapi pemerintah bergeming.

 

Pasal bermasalah lainnya yang sempat dipersoalkan parlemen, antara lain, adalah perbuatan merendahkan martabat pengadilan dan pemberlakuan pidana mati. Belakangan, ancaman pidana yang menyangkut pelarangan paham komunisme, Marxisme-Leninisme, dan ideologi lainnya yang bertentangan dengan Pancasila juga dipermasalahkan.

Perumusan RKUHP sudah digagas oleh akademikus melalui Seminar Hukum Nasional I yang digelar pada 1963. Pemerintah kemudian membentuk tim perumus agar KUHP—hasil terjemahan dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie—dapat diganti. Pemerintah sempat membentuk tim perumus pada 2004, yang dipimpin oleh pakar hukum pidana Profesor Muladi.

Pemimpin tim perumus kemudian berpindah ke tangan guru besar hukum pidana Universitas Indonesia, Profesor Harkristuti Harkrisnowo. Dia bersama Eddy berkeliling melakukan konsinyering pembahasan dengan masyarakat sipil dan para anggota parlemen. “Pemerintah ingin (RKUHP) disahkan pada Desember ini,” kata seorang sumber di Kemenkum HAM. “Hanya, masih ada beberapa yang dipertimbangkan terkait dengan substansi pasal-pasal yang jumlahnya dipangkas.”

Juru bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries, belum bisa memberi penjelasan tentang pernyataan Eddy bahwa RKUHP tidak akan digunakan oleh pemerintah untuk memukul lawan politik. Ia sebelumnya mengatakan pemerintah sejak 2019 memang intensif mensosialisasi RKUHP bersama masyarakat sipil dan parlemen.

Senin (28/11), Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas perkembangan pembahasan RKUHP antara pemerintah dan DPR. Dikutip dari situs web Sekretariat Kabinet, Setgab.go.id, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sejumlah masalah dalam RKUHP sudah disepakati pemerintah dan DPR. “Ada materi-materi yang diperdebatkan, baik di kalangan masyarakat maupun antarpartai. Tapi sejumlah masalah sudah disepakati dan sudah dikoordinasikan untuk mencari titik temu keseimbangan antara kepentingan individual, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara,” kata Tito.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyebutkan parlemen masih perlu menggelar rapat pimpinan untuk sidang paripurna tingkat II pengesahan RKUHP. Targetnya, undang-undang ini disahkan sebelum masa reses berlangsung pada pertengahan Desember. “Bahwa ada pasal-pasal yang masih dirasa kontroversial, saya rasa kemarin (hal itu) sudah menjadi bahan pertimbangan teman-teman dan kami lakukan kajian,” kata Dasco.

Kajian yang dimaksudkan Dasco mengacu pada sikap partai-partai yang menerima RKUHP dengan catatan perbaikan. Adapun mayoritas partai di parlemen sepakat RKUHP segera disahkan dengan catatan tambahan. Bila ada kelompok masyarakat yang tidak puas atas proses legislasi tersebut, Dasco menyarankan agar mereka mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Anggota Komisi Hukum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, membenarkan bahwa pemerintah dan parlemen bersepakat mengesahkan RKUHP tahun ini. Alasannya, parlemen sudah menerima banyak masukan dari organisasi masyarakat sipil yang selama ini mengkritik RKUHP. “Antara lain, Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang merupakan gabungan lebih dari 20 lembaga swadaya masyarakat bidang hukum dan hak asasi manusia,” kata Arsul.

Sebagian besar kritik Aliansi Nasional Reformasi KUHP dinilai sudah diakomodasi oleh parlemen dan pemerintah. Tentu pengakomodasian itu berbasis kompromi dari berbagai sudut pandang, termasuk yang muncul dalam pembahasan. Ia tidak menampik ada beberapa masukan yang tidak terakomodasi karena perbedaan sudut pandang dengan parlemen. “Parlemen harus mengakomodasi berbagai pandangan, tidak hanya memfasilitasi kelompok tertentu,” katanya. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.