Berita UtamaInforial

Sidang Gugatan DPR Otsus Pansel Mangkir, Gubernur Bisa Dipanggil

MANOKWARI, papuabaratnews.co Sidang gugatan terhadap Surat Keputusan Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota DPR Papua Barat jalur otonomi khusus (Otsus) periode 2019-2024 Nomor 15/K-P/2020 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pergantian Antar Waktu, terus bergulir.

Jika dalam persidangan kelima Pansel mangkir, maka Gubernur Papua Barat selaku atasan atau pihak yang memberikan mandat kepada Pansel dapat dipanggil untuk memberikan keterangan pada sidang yang akan digelar di PTUN Jayapura, Senin (5/10/2020).

“Sesuai dengan hukum acara PTUN, Gubernur bisa dipanggil oleh majelis hakim yang menangani perkara ini pada sidang berikutnya,” ujar Kuasa Hukum Forum Komunikasi Pencari Keadilan (FKPK) Habel Rumbiak, sebagai pihak penggugat, Sabtu (3/10/2020).

Habel mengatakan, sidang gugatan yang dilayangkan pihaknya ke PTUN Jayapura sudah melewati 4 kali tahapan sidang. Dari empat kali sidang tersebut, Pansel selaku pihak tergugat tidak pernah hadir atau mangkir.

“Sidang yang sudah terlewati itu mencakup 3 kali sidang pemeriksaan persiapan dan 1 kali sidang terbuka pembacaan gugatan,” kata dia.

Menurut dia, sidang kembali akan dilanjutkan di PTUN Jayapura, Senin (Hari ini, red) dengan agenda menerima jawaban dari Pansel anggota DPR Papua Barat melalui mekanusme pengangkatan sebagai pihak tergugat.

Ia menegaskan, hadir atau tidaknya pihak tergugat dalam kesempatan sidang tersebut tidak mempengaruhi proses selanjutnya. Sidang akan terus berlanjut ke tahapan berikutnya yaitu tahapan pembuktian yang mencakup pengajuan bukti-bukti surat dan pengajuan saksi-saksi.

“Dan kita sudah siap dengan bukti dan saksi yang kita punyai,” ujarnya.

Habel menjelaskan, hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum menerbitkan SK penetapan berkas calon terpilih anggota DPR Papua Barat yang ditetapkan oleh Pansel pada 5 Juli 2020 yang lalu. Hal itu disebabkan oleh adanya gugatan yang dilayangkan oleh FKPK tentang dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan Pansel dalam proses seleksi.

“Itulah sebabnya proses di Kemendagri ditangguhkan hingga saat ini,” pungkasnya.

Diberitakan media ini sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat siap menghadapi gugatan dugaan tindakan melawan hukum terkait penetapan 11 kursi DPR Papua Barat mekanisme pengangkatan atau jalur Otsus di Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, Rabu 7 Oktober 2020.

Kepastian kesiapan itu disampaikan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat, Robert K.R. Hammar di Manokwari, Rabu (30/9/2020).

Robert menyebutkan, Pemprov telah menunjuk Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk menangani 4 gugatan yang dilayangkan oleh kuasa hukum calon anggota DPR Papua Barat mekanisme pengangkatan yang tidak lolos seleksi. Menurutnya, ditunjuknya Kejati Papua Barat sebagai kuasa hukum karena inti gugatan yang diajukan semuanya ditujukan kepada pemerintah.

“Menggugat Pansel sama saja dengan menggugat Gubernur. Begitu juga menggugat Kesbangpol sama dengan menggugat Gubernur, karena sesuai dengan peraturan daerah Gubernur lah yang memerintahkan Kesbangpol sebagai pelaksana. Sementara Pansel adalah organisasi ad hoc yang dipercayakan untuk menyeleksi bersama dengan  panja. Karena itu gugatan itu tidak bisa dipisah-pisahkan,” papar Hammar.

Robert mengingatkan pengugat untuk menunjukkan bukti materiil gugatan tentang adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam penetapan 11 kursi anggota DPR Papua Barat jalur Otsus. Atau perbuatan hukum lain yang dinilai telah melanggar hukum dari kepatutan yang berlaku. Karena itu menurutnya,  tugas Pansel,  Kesbangpol dan Biro Hukum adalah menyiapkan bahan-bahan untuk pembuktian di persidangan.

“Nanti hakim yang memutuskan di pengadilan, karena itu kita semua harus menghormati proses ini,” kata dia lagi.

Dia menambahkan, selain gugatan di Pengadilan Negeri Manokwari, ada 4 gugatan lain yang juga sudah dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Papua.

Robert menyebutkan,  gugatan di PTUN itu juga datang dari kuasa hukum calon anggota DPR Papua Barat jalur Otsus yang tidak lolos seleksi. Tentang gugatan di PTUN ini akan dihadiri oleh Yan Christian Warinussy selaku Kuasa Hukum Gubernur Papua Barat.

“Inti gugatan di antaranya tidak ada azas keseimbangan,  persoalan umur, serta keanggotaan partai politik. Kita akan sama-sama membuktikan di pengadilan pada 5 Oktober 2020 mendatang,” ujarnya.(PB25)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 5 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.