Berita UtamaInforial

Sinergikan Kebijakan Daerah dan Pusat

MANOKWARI, papuabaratnews.coUntuk mensinergikan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, maka Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko-Polhukam) melaksanakan konsultasi publik di Papua Barat selama dua hari (23 sampai 24 September 2020).

Sekretaris Deputi VI Kesatuan Bangsa, Kemenko Polhukam, Puja Laksana, mengatakan, setiap kebijakan dan program perlu dievaluasi agar menjadi semakin baik demi kokohnya kesatuan bangsa. Evaluasi nanti akan menghasilkan rekomendasi yang kemudian disampaikan kepada kementrian dan lembaga mitra kerja dari Kemenko Polhukam.

“Barangkali kebijakan yang ada kurang relevan, tumpang tindih, maka kami akan mengubah kembali dan membuat suatu rekomendasi,” ujar Puja Laksana, saat dikonfirmasi awak media di Manokwari, Kamis (24/9/2020).

Ia melanjutkan, konsultasi publik ini bertujuan menggali data dan informasi dari perwakilan instansi pusat di daerah, instansi daerah dan masyarakat di Papua Barat terkait pelaksanaan kebijakan atau program kementrian/lembaga. Penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi akan meningkatkan kualitas pencapaian program pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

“Konsultasi publik terkait isu-isu strategis kesatuan bangsa,” jelas dia.

Puja berharap, rekomendasi yang akan disampaikan kepada kementrian/lembaga benar-benar berdasarkan data dan informasi yang faktual dialami dan dirasakan oleh masyarakat di wilayah setempat.

Dengan demikian kebijakan dan program yang dirumuskan, ditetapkan, dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, semakin efektif dalam meningkatkan dan memperkokoh kesatuan bangsa.

“Tentunya, peran instansi pusat di daerah dan instansi daerah menjadi sangat penting terutama dalam menyelesaikan dan mencarikan solusi atas isu-isu kebangsaan yang berkembang sangat dinamis saat ini,” ucap dia.

 Identifikasi 12 isu strategis

Kedeputian VI Kesatuan Bangsa, Kemeko Polhukam, setidaknya telah mengidentifikasi 12 isu strategis, yaitu :

  1. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional warga negara
  2. Etika kehidupan berbangsa
  3. Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
  4. Pembauran kebangsaan
  5. Moderasi beragama
  6. Kewaspadaan nasional
  7. Sinergitas TNI/Polri dengan masyarakat
  8. Kesadaran bela negara
  9. Gerakan anti kampanye hitam, politik identitas, nasionalisme sempit, pragmatisme, politisasi sara, dan politik uang dalam Pilkada
  10. Gerakan netralitas ASN dan TNI/POLRI dalam Pilkada
  11. Partisipasi pemilih dalam Pilkada, dan
  12. Isu aktual Lainnya

“Tentunya, peran forum-forum di daerah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, ormas, serta civitas akademika menjadi sangat penting terutama dalam menyelesaikan dan mencarikan solusi atas isu-isu kebangsaan yang berkembang,” pungkas Puja Laksana.

Sebagai informasi, pelaksanaan konsultasi publik pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa digelar dua hari. Hari pertama peserta yang hadir merupakan ASN dan perwakilan kementrian/lembaga di daerah. Kemudian dilanjutkan pada hari kedua dengan menghadirkan para tokoh agama, masyarakat, tokoh adat, pemuda dan mahasiswa. (PB15)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 25 September 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.