Berita Utama

Sinyal Hilang Setelah BTS Terbangun

JAKARTA – Ahmad Juanda, 31 tahun, merasakan sinyal telepon selulernya sering bermasalah dalam satu tahun terakhir. Sinyal itu bermasalah sejak dibangun menara base transceiver station (BTS) di Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, akhir 2021.

“Setelah tower BTS itu dibangun, bukannya sinyalnya makin kuat, malah warga tidak bisa menggunakan ponselnya,” kata Ahmad, Jumat (19/5/2023).

Pada akhir 2021, menara BTS 4G milik Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) badan layanan umum di Kementerian Komunikasi dan Informatika—dibangun di kampung Ahmad. Tower itu didirikan sekitar 500 meter dari bibir pantai Desa Kamboja, Pulau Maya. Di sekitar area tersebut sama sekali tidak terdapat rumah penduduk.

Ahmad mengatakan, sebelum tower baru itu berdiri, warga Pulau Maya tidak terlalu susah mencari sinyal ponsel. Mereka hanya cukup naik ke ketinggian, seperti tiang rumah atau pohon, untuk mendapatkan sinyal. “Tapi, begitu BTS itu dibangun, kami kalau mencari sinyal mesti 2 kilometer ke luar desa,” kata dia.

Ia mengklaim sebagian besar warga Pulau Maya geram akan sulitnya akses Internet dan sinyal ponsel di sana sejak menara BTS 4G itu dibangun. Bahkan warga setempat berkeinginan merobohkan tower tersebut karena dianggap mengganggu sinyal ponsel mereka, yang sebelumnya justru relatif lancar.

Desa Kamboja dan Tanjung Nibung merupakan dua dari lima desa di Pulau Maya, yang menjadi lokasi pembangunan menara BTS 4G milik Bakti. Awalnya warga kedua desa kegirangan akan rencana pembangunan tower tersebut karena dijanjikan arus komunikasi warga akan lebih mudah. Apalagi sinyal telekomunikasi yang masuk sejak 2008 di pulau itu masih sangat terbatas.

“Selain menghambat belajar yang mulai online, untuk saling bertukar kabar pun susah. Apalagi pas musim gelombang tinggi, ibu-ibu nelayan cemas tak bisa bertukar informasi dengan suaminya,” kata Ahmad.

Proyek pengadaan 7.904 menara BTS 4G Bakti dikhususkan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Proyek bernilai Rp 28,3 triliun itu rencananya dikerjakan dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 4.200 site dan dikerjakan pada 2021. Sisanya, 3.704 tower, masuk tahap kedua dan digarap pada 2022.

Tercatat tujuh perusahaan yang memenangi proyek ini. Kontrak paket 1 dan 2 telah ditandatangani pada 29 Januari 2021 antara Fiberhome, Telkominfra, dan Multitrans Data, serta Bakti dengan nilai kontrak sebesar Rp 9,5 triliun. Sedangkan paket 3, 4, dan 5 dimenangi oleh konsorsium PT Aplikanusa Lintasarta, Huawei, dan PT SEI, serta IBS dan ZTE dengan total nilai kontrak sebesar Rp 18,8 triliun.

Namun pelaksanaan proyek tersebut tak mencapai target. Dari target pembangunan 4.200 BTS pada 2021, hanya terealisasi 320 BTS. Hingga September 2022, menara BTS yang siap beroperasi hanya 2.406 site atau 57 persen dari target proyek tahap pertama. Sebagian pemancar yang beroperasi tersebut juga tidak berfungsi dengan baik.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas pengelolaan belanja tahun anggaran 2021 Kementerian Komunikasi, ditemukan setumpuk kejanggalan dalam perencanaan hingga pelaksanaan proyek tersebut. Kejanggalan itu dari penentuan lokasi pembangunan BTS, kontrak tender, hingga biaya proyek.

BPK menilai terjadi pemborosan anggaran. BPK juga menyimpulkan penyusunan perencanaan proyek dilakukan secara serampangan. Misalnya, penentuan lokasi 7.904 titik pembangunan BTS tidak berdasarkan hasil pengecekan ke lapangan. Akibatnya, banyak pembangunan BTS yang tidak perlu. Menara BTS justru tetap dibangun di desa yang sudah memiliki pemancar. Padahal konsep pembangunan BTS Bakti ini adalah satu desa satu BTS, yang artinya harus dibangun di desa yang belum memiliki pemancar.

Kejaksaan Agung menyidik megaproyek ini sejak tahun lalu. Kejaksaan sudah menetapkan enam tersangka dalam kasus korupsi BTS Bakti yang diduga merugikan negara Rp 8,03 triliun. Dua tersangka di antaranya adalah Menteri Komunikasi Johnny Gerard Plate dan Direktur Utama Bakti, Anang Achmad Latif. Tersangka lainnya adalah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; tenaga ahli pembangunan sumber daya manusia di Universitas Indonesia, Yohan Suryanto; Direktur Pengembangan PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kayong Utara, Ronny Iswandi, membenarkan bahwa sejumlah desa telah mendapat program pembangunan tower BTS Bakti. “Program Bakti di kepulauan tersebut sedianya dibangun delapan tower. Kami masih mengajukan tiga titik lainnya yang mendesak untuk dibangun BTS,” kata Ronny.

Kepala Divisi Lastmile/Backhaul Bakti, Feriandi Mirza, mengatakan kelanjutan pembangunan BTS tahap kedua masih menunggu arahan pimpinan. Ia menilai program tersebut penting dalam rangka mewujudkan percepatan transformasi digital yang merata di seluruh Tanah Air.

Ia mengklaim menara BTS 4G ini sudah dibangun 5.618 lokasi hingga kini. Kemudian pembangunan yang sudah on air atau on service mencapai 4.341 lokasi per 14 Mei lalu. Lalu berita acara penerimaan hasil pekerja berada di 2.388 lokasi. “Beberapa faktor memang mengakibatkan belum tercapainya target pembangunan BTS,” kata dia.

Menurut Feriandi, tantangan pembangunan menara BTS ini adalah lokasinya yang berada di daerah 3T. Banyak desa yang belum memiliki infrastruktur dasar, seperti jalan yang layak dan aliran listrik, sehingga mengakibatkan pengiriman material ke lokasi pembangunan tersendat.

Kendala lain, pengangkutan material dan peralatan ke lokasi pembangunan BTS di wilayah pegunungan Papua membutuhkan transportasi udara. Sementara itu, ketersediaan alat transportasi udara tidak sebanding dengan jumlah material dan peralatan yang akan diangkut. Pembatasan mobilitas barang dan orang akibat pandemi Covid-19 ikut menghambat pembangunan menara BTS tersebut.

“Kelangkaan pasokan microchip menjadi hambatan lainnya,” katanya. Ia mengatakan adanya kelangkaan microchip secara global berdampak terhadap suplai beberapa perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam pembangunan menara BTS 4G tersebut. “Gangguan keamanan juga mempengaruhi proses pembangunan, terutama di Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

Mengenai tindak lanjut hasil audit BPK, Feriandi menyatakan lembaganya sudah menjelaskan kepada auditor negara. Salah satunya mengenai kelebihan bayar sebesar Rp 18 miliar sesuai dengan temuan BPK. “Kami telah melakukan upaya penagihan ke konsorsium,” kata Feriandi. “Bakti telah menagih denda tahun sebelumnya dan sudah dibayar oleh perusahaan konsorsium sebesar Rp 87 miliar. Upaya penagihan sisa pekerjaan dan denda terus dilakukan dan berkoordinasi dengan pejabat pembuat komitmen.” (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.