Berita UtamaInforial

Sistem Noken Tidak Dikenal di Papua Barat

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan sistem noken tidak dikenal dalam Pemilu di Provinsi Papua Barat. Sistem noken hanya berlaku di Provinsi Papua, khususnya untuk masyarakat yang berasal di wilayah Pegunungan Tengah. Karena itu, Gubernur Mandacan mengingatkan setiap warga yang punya hak untuk memilih menggunakan haknya itu pada Pilkada serentak, pada 9 Desember 2020.

“Tidak ada sistem noken di sini,  karena itu semua wajib menyalurkan hak suaranya sesuai hati nurani,” kata Mandacan di sela penyerahan bantuan pangan program JPS di Ransiki, Senin (2/11/2020).

Dominggus berharap masyarakat tidak terjebak dengan munculnya isu dan provokasi untuk melawan kotak kosong dengan sistem noken. Menurutnya, setiap pemilih wajib mempertimbangkan dengan baik dan bijak pilihannya sebelum melakukan pencoblosan, karena suaranya menentukan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.

“Saya minta jangan mudah terprovokasi mengenai isu melawan kotak kosong dengan sistem noken. Karena sistem noken tidak berlaku di Papua Barat,” terangnya.

Sebagaimana diketahui pada ajang Pilkada serentak 2020, ada tiga daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Raja Ampat. Tiga pasangan calon ini akan berhadapan dengan Kotak Kosong.

“Meskipun di daerah hanya diikuti satu pasangan calon, namun kami berharap masyarakat tetap antusias.  Kita berharap partisipasi pemilih mencapai target, sehingga jadi yang tertinggi secara nasional,” katanya.

Lebih lanjut, Gubernur Mandacan mengakui sejumlah kesulitan dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya adalah potensi penularan virus korona selama tahapan pilkada sampai pada hari pencoblosan. Meskipun demikian, dia optimistis pelaksanaan pilkada bisa  berjalan aman dan lancar sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Kami minta semua warga wajib mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman,” katanya.

Berpotensi rawan

Dalam kesempatan jumpa pers pada awal 2020 lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut Papua dan Papua Barat menjadi salah satu daerah rawan dalam Pilkada Serentak 2020. Salah satu faktor kerawanan, kata Tito, adalah sistem noken.

Dalam sistem ini, pilihan suara seluruh anggota suku atau diwakilkan kepala suku masing-masing atau aklamasi.

“Potensi konflik terutama karena masalah sistem noken yang ada di pegunungan-pegunungan, masalah jumlah pemilih, dan lain-lain,” kata Tito di kantor KPU RI Jakarta seperti dikutip Antara, Kamis (23/1/2020).

Tito mengatakan Kemendagri mengantisipasi konflik akibat noken dengan memperbaiki data kependudukan. Hasilnya, harap Tito, Kemendagri dapat mencegah oknum-oknum yang berupaya melakukan kecurangan dengan dalih sistem tradisional Papua itu.

Dalam Pilkada Serentak 2020, ada 9 daerah di Papua Barat yang ikut serta. Di Papua Barat ada Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari.

Secara keseluruhan, ada 270 daerah yang ikut dalam Pilkada Serentak 2020. Pilkada itu akan digelar pada 9 Desember 2020. (PB22)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 3 November 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.