Berita UtamaInforial

SK CPNS 2018 Kaimana dan Tambrauw Masih Bermasalah

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Proses penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi tahun 2018 yang dinyatakan lolos di Kabupaten Tambrauw dan Kaimana belum diterbitkan Badan Kepegawaian Nasional.  Peserta dengan rangking tinggi namun tidak lolos disebut-sebut menjadi penyebab utama belum dilakukannya proses penerbitan Surat Keputusan (SK)  CPNS Formasi 2018.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan proses penetapan dan penerbitan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Tambrauw dan Kaimana belum dapat dilakukan.  Hal ini mengingat kedua daerah belum melakukan komunikasi dan perbaikan data peserta yang lulus dengan rangking tinggi dan peserta yang diajukan atas kebijakan kepala daerah.

“Kalau di Kaimana ada nama yang diumumkan tetapi tidak ikut tes, sementara sekarang sudah terpilih bupati baru. Sementara Tambrauw peserta dengan peringkat tinggi digeser dan diganti,” ungkap Bima Haria Wibisana di Manokwari,  Rabu (2/6/2021).

Bima menyebutkan permasalahan pergantian nama peserta yang dinyatakan lolos dan pergeseran nama peserta dengan rangking tinggi harus diselesaikan dahulu di daerah. Hal ini guna menghindari terjadinya masalah pada saat penetapan dan penerbitan SK PNS oleh pemerintah pusat melalui BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Mekanisme penambahan usulan dapat dilakukan namun dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari.

“Kuota tambahan telah diberikan sesuai skema 80:20 yang ditentukan oleh daerah ke pusat namun peserta dengan rangking tinggi jangan ditendang. Masalah ini harus diselesaikan dahulu karena tidak dapat dicampur-aduk. Setelah itu baru kita buka formasi baru,” terangnya.

Ia berharap dua kepala daerah Kaimana dan Tambrauw dapat segera bertemu dengan BKN untuk membahas dan menyelesaikan persoalan SK CPNS Formasi 2018. Menurutnya permasalahan internal di daerah wajib diselesaikan sebelum pembukaan formasi baru 2019, 2020 dan 2021 oleh pemerintah pusat untuk Papua dan Papua Barat. Dia menyatakan Bupati Kaimana, FredyThie  akan segera bertemu dengannya membahas penyelesaian SK CPNS Kaimana Formasi 2018 lalu.

“Gubernur telah meminta agar proses pengajuan dan pembukaan CPNS di Papua Barat dilakukan secara serentak,” terang pria kelahiran Jakarta, 19 Juli 1961.

Bima menambahkan penetapan dan penerbitan SK CPNS harus dilakukan secara secepatnya karena berdampak pada pelayanan publik kepada masyarakat.  Dirinya meminta agar pelayanan publik kepada masyarakat oleh aparatur sipil harus dapat dirasakan oleh masyarakat. Karena itu upaya menyelesaikan persoalan peserta yang dinyatakan lolos dan berhak mengantongi SK CPNS di Kaimana dan Tambrauw harus diperjuangkan.

“Kondisi ini berdampak pada pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga harus menjadi perhatian serius kepala daerah,” pungkasnya. (PB22)

 

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 3 Juni 2021

One thought on “SK CPNS 2018 Kaimana dan Tambrauw Masih Bermasalah

  • Wempi Moom

    Hasil CPNS formasi 2018 dikabupaten Tambrauw, sangat tidak adil karena hasil Kelulusan yg Lulus Murni berdasarkan peringkat dan nilai tertinggi di rubah oleh pejabat2 daerah, hal ini membuat saya sangat dirugikan dikarena saya mengikuti tes cpns di kab tambrauw formasi 2018 dan nilai tes saya SKD 301 dan SKB 30 sesuai dgn aturan BKN dan Menpan RB hasil kelulusan dihitung berdasarkan peringkat dan nilai ambang batas,
    SKD 40 % dan SKB 60% sesuai dgn hasil tes CPNS saya LULuS cpns formasi 2018 di kabupaten tambrauw formasi guru Bahasa Indonesia berdasarkan peringkat. Akan tetapi hasil diumumkan yg dikeluarkan oleh pemerintah daerah nama saya tidak ada, diganti oleh peserta yg tidak lulus. Hal ini sangat mengecewakan saya sebagai anak Papua.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.