Stabilitas Politik Daerah Harus Dijaga
MANOKWARI – Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menginstruksikan agar Penjabat Gubernur harus mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah, hingga pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
“Itu prioritas utama. Karena tanpa adanya stabilitas, semua program sulit terlaksana,” ujar Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, saat dikonfirmasi awak media di Manokwari, Jumat pekan lalu (20/5/2022).
Selain itu, tata kelola pemerintahan yang telah berlangsung selama masa kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022, harus dapat dipertahankan sebaik-baiknya.
“Sistem manajemen pemerintahan yang sudah dilaksanakan, akan ditindaklanjuti,” jelas dia.
Waterpauw melanjutkan, Mendagri juga berpesan agar penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 tetap berjalan maksimal. Untuk pengendalian, ada dua metode yang diterapkan yaitu implementasi protokol kesehatan dan vaksinasi.
“Nanti menjadi prioritas dalam tugas-tugas ke depan ini,” ujarnya.
Hingga 19 Mei 2022, sambung dia, masih terdapat 23 kasus aktif Covid-19 di Papua Barat. Kasus ini tersebar di Kabupaten Teluk Bintuni 13 kasus, Fakfak 3 kasus, dan Kota Sorong 2 kasus dan empat kabupaten lainnya masing-masing 1 kasus.
“Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong dan Raja Ampat,” jelas Waterpauw.
Sedangkan Kabupaten Kaimana, Teluk Wondama, Tambrauw dan Pegunungan Arfak sudah nol kasus.
Dengan demikian, kepala daerah yang masih terdapat kasus aktif diharapkan dapat meningkatkan atensi penanganannya. Sehingga, Papua Barat secara keseluruhan mampu mencapai nol kasus.
“Kalau daerah yang sudah nol dan masih angka 1, saya berharap dapat dipertahankan,” pungkas Paulus Waterpauw. (PB15)
