Berita Utama

Tak ada Program Prioritas, Satpol PP Hanya Programkan Belanja Rutin

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Tahun ini Satuan Polisi  Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran Manokwari tidak memiliki program prioritas dan hanya memprogramkan untuk belanja rutin.

Kasatpol PP dan Pemadam Kebakaran, Yusuf Kayukatui saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (26/1/2021), menjelaskan alasan mengapa pihaknya tidak adanya program prioritas dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada. Disebutkan,  sebelumnya pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp.13 Miliar termasuk gaji ASN dan tenaga kontrak. Tetapi karena adanya pemangkasan anggaran akhirnya menjadi sekira Rp. 11 Miliar.

“Itu untuk gaji saja karena tidak ada kegiatan apapun. Itu untuk belanja rutin saja,” terangnya.

Lebih lanjut Kayukatui mengatakan, rencananya ada beberapa program yang diusulkan, yakni dibidang penertiban dan ketentraman sekira Rp. 300 juta dan bidang pemadam kebakaran untuk pelatihan teknis bagi tenaga pemadam kebakaran.

“Untuk bidang bencana memang kami tidak ajukan karena keterbatasan anggaran yang ada. Ternyata yang kami ajukan, berdasarkan petunjuk bahwa ada pemangkasan anggaran untuk penanganan covid akhirnya program tersebut dipangkas dan dialihkan untuk penanganan covid,” ungkapnya.

Menyikapi keterbatasan yang ada, tahun ini pihaknya memilih untuk memprogramkan anggaran untuk belanja rutin, yakni pembayaran tenaga kontrak Satpol PP sebanyak 383 orang dan untuk gaji ASN serta TPP di Satpol PP. Sedangkan program lainnya tidak ada, salah satunya seperti patroli rutin.

“Kami masih menunggu kegiatan penanganan Covid dari Satgas Covid untuk kami laksanakan patroli. Meski tidak ada program kegiatan tetapi aktivitas kantor tetap berjalan seperti biasa,” kata Kayukatui.

Menurutnya, dengan adanya pemangkasan anggaran dikhawatirkan akan berimbas kepada kinerja para pegawai. Mengingat tidak adanya program kegiatan yang dilaksanakan.

“Tidak ada kegiatan kantor, otomatis pegawai mau ke kantor bagaimana, mau bikin apa karena tidak ada kegiatan. Itu yang saya khawatirkan,” ujarnya.

Hingga saat ini pihaknya juga masih menunggu penetapan anggaran 2021 yang hingga saat ini urung ditetapkan.

“Untuk pengawalan perda mengingat anggaran yang terbatas, kalau ada perintah pasti kami laksanakan itu. Kami sudah usulkan untuk pengawalan perda, tetapi karena ada pemangkasan anggaran sehingga terpaksa kami harus keluarkan. Kami khususnya ASN wajib masuk kantor dan harus melaksanakan tugas patroli karena itu adalah tanggung jawab,” tutupnya. (PB19)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 27 Januari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.