Berita Utama

Tak Lolos, Partai Ummat Ajukan Keberatan ke KPU

JAKARTA – Partai Ummat mengajukan keberatan setelah tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (14/12/2022). Partai Ummat tidak lolos karena dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) di dua provinsi yakni di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara.

Keberatan disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Ummat Nazaruddin setelah KPU selesai melakukan pembacaan rekapitulasi nasional. “Terhadap pembacaan hasil rekapitulasi perhitungan verifikasi perbaikan itu, apakah kami bisa menyampaikan keberatan saat ini atau mekanisme seperti apa,” ujar Nazaruddin di Kantor KPU, Jakarta, kemarin.

Terhadap keberatan itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari menyampaikan jika keberatan dapat disampaikan secara tertulis. “Dalam tata tertib, peserta rapat pleno terbuka mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi nasional maka keberatan tersebut disampaikan secara tertulis kepada KPU setelah pembacaan hasil rekapitulasi,” kata Hasyim.

Kemudian, Nazaruddin pun menyerahkan surat keberatan Partai Ummat kepada KPU yang disaksikan seluruh peserta rapat pleno rekapitulasi. Hasyim mengatakan, surat keberatan itu telah diterima KPU untuk ditindaklanjuti.

“Partai Ummat menyatakan keberatan. Suratnya sudah ditandatangani oleh Pak Nazaruddin, ditandatangani Rahmat Bagja sebagai ketua Bawaslu RI, dan saya ketua KPU sebagai penyelenggara pemilu,” kata Hasyim.

Partai Ummat dinyatakan TMS secara nasional karena partai besutan Amien Rais itu TMS di dua provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut). Sedangkan di 32 provinsi lainnya, Partai Ummat dinyatakan memenuhi syarat (MS).

Secara lebih rinci, Partai Ummat TMS di NTT karena hanya berhasil MS di 12 kabupaten/kota. Padahal, partai minimal harus MS di 17 kabupaten/kota untuk bisa dinyatakan MS di provinsi tersebut. Adapun di Sulut, Partai Ummat hanya MS di satu kabupaten/kota. Padahal syarat minimalnya harus MS di 11 kabupaten/kota. “Kesimpulan (Partai Ummat) tidak memenuhi syarat,” kata Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon. (REP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.