Berita Utama

Tak Pasti Nasib Petani Akibat Restriksi

JAKARTA – Hanya sehari bernapas lega setelah mendengar larangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO batal diterapkan, para petani kelapa sawit kembali waswas. Musababnya, Rabu malam, 27 April, pemerintah kembali merevisi ketentuan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. CPO kembali menjadi komoditas yang dilarang untuk diekspor.

“Kalau begini, harga tandan buah segar (TBS) sawit petani bakal nyungsep lagi,” ujar Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto dilansir Tempo, Kamis (28/4/2022).

Sejak Presiden mengumumkan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya pada pekan lalu, harga sawit di tingkat petani terus anjlok. Hingga Rabu pagi, SPKS mencatat harga berada di kisaran Rp 1.850-2.000 per kilogram. Padahal, sebelumnya harga TBS petani itu bisa mencapai Rp 3.800 per kilogram.

Angin segar mulai berembus untuk para petani setelah Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyurati 21 gubernur provinsi sentra perkebunan sawit pada Senin lalu agar mengantisipasi penetapan harga TBS secara sepihak oleh perusahaan setelah adanya pengumuman restriksi tersebut. Dalam suratnya, Kementerian Pertanian meminta para kepala daerah memastikan diterapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun.

Salah satu argumen yang digunakan Kementan dalam menegakkan aturan penetapan harga itu adalah larangan ekspor hanya diberlakukan untuk produk RBD palm olein untuk tiga pos tarif, yaitu Kode HS 1511.90.36, 1511.90.37, serta 1511.90.39, dan bukan untuk minyak sawit mentah atau CPO. Arahan itu pun sudah diterjemahkan oleh beberapa provinsi menjadi surat edaran kepada pemerintah kota dan pengusaha. Dengan argumen yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga berharap perusahaan masih tetap membeli TBS sawit petani sesuai dengan harga yang wajar.

Namun kini argumen tersebut tidak lagi berlaku. Pasalnya, Rabu (27/4), Menko Airlangga justru mengumumkan bahwa CPO dan turunannya akan dilarang ekspornya mulai 28 April 2022 pukul 00.00 WIB. Menyitir Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 yang baru terbit kemarin, larangan sementara ekspor akan dikenakan pada produk CPO; refined, bleached, and deodorized (RBD) palm oil; RBD palm olein; serta minyak jelantah atau used cooking oil.

Pernyataan itu pun ditegaskan lagi oleh Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya kemarin. Jokowi menyadari bahwa larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya itu akan berdampak negatif untuk industri sawit di dalam negeri. Salah satunya, hasil panen petani menjadi tidak terserap, sehingga harganya pun turun. Namun ia mengatakan bahwa restriksi itu diperlukan untuk menambah pasokan bahan baku minyak goreng di dalam negeri agar melimpah. Dengan demikian, masyarakat bisa memperoleh minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi Rp 14 ribu per liter.

Darto berharap pemerintah tidak menerapkan larangan itu terlalu lama. “Kalau boleh, satu pekan saja,” ujar dia. Artinya, larangan itu diterapkan hanya selama periode libur Lebaran 28 April hingga 7 Mei 2022 ketika aktivitas industri sawit pun sedang berhenti. Dengan demikian, tekanan kepada petani sawit pun bisa diminimalkan. “Kami pun mau mengajukan daftar perusahaan sawit yang menetapkan harga suka-suka dan melanggar aturan. Sedang kami daftar.”

Untuk memulihkan ekonomi petani selama pelarangan ekspor, SPKS mengusulkan beberapa solusi, antara lain menghapus pungutan biodiesel. Selain itu, pemerintah diminta memperbaiki dan mempermudah program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berupa bantuan pupuk untuk seluruh kelompok tani. “Bantuan pupuk bisa juga melalui desa, tapi petaninya harus tercatat melalui dinas dan ada pengawasannya,” kata Darto.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan, di tengah simpang siur kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, harga TBS sawit petani sudah turun 50-70 persen. Ia mengaku tidak bisa membayangkan seperti apa dampak kepada petani apabila pemerintah jadi melarang ekspor CPO dan turunannya. “Kalau pelarangan total, kami belum tahu apa yang bakal terjadi, karena itu kan artinya CPO secara keseluruhan tidak ada yang diekspor,” ujar Henry.

Henry mengatakan dinamika harga di industri sawit itu seharusnya tidak terjadi apabila perusahaan sawit mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Untuk itu, ia meminta pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang membangkang dan melanggar aturan. “Mereka telah mengambil keuntungan secara sepihak dengan mengorbankan kesejahteraan nasib petani perkebunan rakyat,” kata Henry. Ia mengatakan pemerintah juga harus mengambil momentum ini untuk memperbaiki tata kelola perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan anjloknya harga TBS sawit petani disebabkan oleh simpang siurnya kebijakan pemerintah beberapa waktu ke belakang. Karena ketidakjelasan kebijakan itu, pabrik dan pengepul pun untuk sementara membatasi pembelian TBS petani swadaya karena khawatir harga turun dan menyebabkan kerugian. Meski demikian, ia mengatakan harga untuk petani plasma perusahaan seharusnya tidak terlalu bermasalah karena sudah ditetapkan setiap pekan. (TMP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.