Berita Utama

Tantangan Memperluas Jaringan

SEMARANG – Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke-2 rupanya tidak hanya membicarakan isu krusial tentang perempuan di dalam negeri. Perhelatan kongres di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, dan Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari, Bangsri, Jepara, 23-26 November 2022, itu juga menghadirkan diskusi internasional.

Sejumlah perwakilan dari 37 negara, seperti India, Turki, Suriah, Afganistan, Afrika Selatan, Malaysia, Pakistan, Thailand, Kenya, Amerika Serikat, dan Belanda, mengikuti agenda kongres secara daring serta luring.

Anggota Komite Penyelenggara KUPI II, Ruby Kholifah, mengatakan KUPI memang membuka pemikiran transformatif untuk beragam persoalan yang masih meminggirkan peran dan posisi perempuan di Indonesia serta negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Isu internasional yang paling hangat saat ini adalah protes kewajiban memakai hijab di Iran. Sejak September lalu, rangkaian protes hebat melanda sejumlah kota di Iran. Ini merupakan buntut dari meninggalnya Mahsa Amini, seorang wanita Kurdi Iran berusia 22 tahun pada 16 September lalu.

Amini mengalami koma tak lama setelah dia ditahan oleh polisi moral karena diduga tidak mematuhi aturan jilbab ketat rezim di Teheran pada 13 September 2022. Aktivis dan pengunjuk rasa mengatakan Amini dipukuli oleh polisi saat ditahan. Perlakuan itu ditengarai menyebabkan luka serius yang menyebabkan kematiannya. Polisi membantah tuduhan tersebut.

Atas peristiwa pilu itu, KUPI mengajak masyarakat domestik dan luar negeri untuk mengerti betapa berharganya nyawa seorang perempuan. Nyawa tak sepadan dengan aturan pemakaian hijab.

Menurut Ruby, KUPI punya metodologi berbeda dalam menyoroti sejumlah perkara. Dalam kisruh di Iran misalnya, menurut Ruby, keselamatan nyawa dan perlindungan bagi yang lemah harus lebih penting daripada aturan yang sifatnya simbolis.

Selain itu, KUPI mengajak masyarakat membaca beragam problem perempuan melalui sudut pandang lain. Selain berpegang pada pengalaman dan pengetahuan perempuan, pelibatan lintas ilmu yang relevan dengan permasalahan sangat membantu menentukan solusi. Termasuk memperjuangkan keharmonisan masyarakat yang berbeda pandangan. “KUPI ingin meletakkan fondasi kerja sama dengan dunia internasional di masa akan datang.”

Walhasil, upaya mengajak para ulama dan tokoh pergerakan perempuan lintas negara merupakan ikhtiar KUPI untuk memperluas jaringan kerja hingga ke luar negeri. Dengan meluasnya jaringan kerja KUPI diharapkan bisa berbuah pengakuan terhadap KUPI, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

Faktanya, sejumlah tokoh dari sejumlah negara mendapat kesempatan untuk berdiskusi dalam kongres kedua KUPI. Sebagai contoh, perwakilan dari Turki, Nuriye Ortayli, yang berbicara tentang aturan aborsi. Menurut peneliti dari The Istanbul University Medical School itu, aborsi sejatinya menjadi kebijakan yang legal bagi perempuan Turki.

Namun, pada kenyataannya, praktik aborsi hampir mustahil dilakukan di Turki. Beratnya tekanan sosial dan politik pemerintahan membuat aturan aborsi itu teramat sulit dilakukan. Termasuk aborsi karena alasan medis.

Lalu ada Abir Hajibrahun, seorang aktivis perdamaian di Suriah sekaligus pendiri Mobaderoon Peacebuilding Network, yang bercerita tentang perjalanan damai Suriah. Maklum, negara yang berada di kawasan Asia Barat itu porak-poranda akibat perang. Selain perjalanan damai yang terseok-seok, Abir makin mempertanyakan implementasi pemenuhan hak perempuan Suriah.

Ada pula Jamila Afghani, Wakil Presiden of the Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), asal Afganistan. Ia bercerita tentang makin rapuhnya pemenuhan hak-hak perempuan di Afganistan terlebih setelah Taliban berkuasa di negeri tersebut.

Guru besar ilmu kajian gender Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Alimatul Qibtiyah, mengatakan jaringan kerja menjadi hal paling penting yang harus dikerjakan oleh KUPI. Alasannya, KUPI saat ini masih baru di kancah nasional dan internasional.

Dengan demikian, KUPI masih membutuhkan banyak pihak untuk digandeng. Kerja sama lintas organisasi tentu akan menguntungkan KUPI dalam menunjukkan eksistensi dan mimpi besarnya. “Tanpa jaringan kuat, tidak akan bisa berkembang,” tutur Alimatul.

Menurut Alimatul, sejatinya perkembangan eksistensi KUPI cukup signifikan setelah digelar pertama kali pada 2017. Namun sayangnya, masyarakat yang mengenal KUPI saat ini masih berasal dari kelas menengah ke atas, termasuk insan kampus dan kalangan aktivis.

Alimatul menyarankan KUPI untuk bisa menyentuh masyarakat lapisan bawah. Salah satunya dengan makin luas menggandeng pondok pesantren di Tanah Air. Sebab, bagi umat Islam di Indonesia, pondok pesantren saat ini masih menjadi akar rumput paling penting.

“Pesantren bisa menyentuh masyarakat bawah. Jadi, bisa membumikan KUPI sehingga tidak terkesan elitis lagi.”  (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.