Berita Utama

Tantangan Utama bagi Satgas TPPU

JAKARTA – Kinerja Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang atau Satgas TPPU akan berhasil jika pemerintah, khususnya Presiden dan Kementerian Keuangan, berkomitmen dan mendukung. Peluang keberhasilan itu tercapai jika aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta penyidik pegawai negeri dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea-Cukai serius menyelidiki kasus transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. “Kami juga akan lihat bagaimana komitmen keseriusan mereka,” ujar Tenaga Ahli Satgas TPPU, Laode M. Syarif, Jumat (5/5/2023).

Satgas TPPU tidak bisa serta-merta mampu mengungkap kasus transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Hal yang mustahil juga bila Satgas TPPU bisa langsung mengembalikan seluruh dana tersebut. “Karena bisa saja, dalam transaksi yang mencurigakan itu, ada transaksi yang halal,” kata Laode yang juga mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. “Karena itu, perlu komitmen yang kuat bersama lembaga lain.”

Laode berharap pembentukan Satgas TPPU ini bukan sekadar gimik atau rekayasa. Tim ahli Satgas TPPU menyarankan agar memprioritaskan penyelidikan kasus transaksi janggal itu dengan memilah-milahnya. “Prioritas itu untuk menyelesaikan kasus yang jelas-jelas transaksi ilegal atau yang berhubungan dengan tindak pidana,” ucapnya. “Masyarakat dan media juga perlu mengawal kinerja Satgas ini.”

Dalam rapat perdana Satgas TPPU yang digelar pada Jumat pagi, 5 Mei lalu, Menko Polhukam, Mahfud Md, mengatakan Satgas TPPU bakal memilah kasus untuk dijadikan prioritas. Tujuannya, efisiensi waktu selama tujuh bulan hingga pengujung tahun. “Kami dari tenaga ahli akan menyerap temuan-temuan, merumuskan kebijakan, serta mengusulkan teknis dan mekanisme kasus yang sedang ditangani,” ujar Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bakal bekerja secara optimal demi tata kelola pemerintahan, terutama pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Dia menegaskan, lembaganya berkomitmen memberikan yang terbaik dengan pembentukan Satgas TPPU.

Sejumlah kalangan sebelumnya ragu dan mengkritik pembentukan Satgas TPPU. Kalangan seperti akademikus dan sejumlah pakar keilmuan khawatir pembentukan satgas ini tak lebih dari gimik ketimbang mendorong upaya penegakan hukum agar maksimal.

Yunus Husein, anggota lainnya Satgas TPPU, tak menampik jika dikatakan timbul keraguan untuk bisa menyingkap kasus transaksi janggal ratusan triliun dengan termin waktu singkat. Dia mengatakan sekitar 300 laporan harus diselesaikan hingga penghujung 2023. Yunus menuturkan, dalam pertemuan perdana, Satgas disarankan menerapkan prioritas. “Kasus yang menyangkut anggaran negara dengan jumlah besar atau yang sedang berjalan harus ditangani lebih dulu,” ujarnya.

Mantan Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) ini mengatakan tim ahli Satgas TPPU telah memaparkan roadmap atau peta jalan sehubungan dengan cara penanganan kasus transaksi janggal tersebut. Menurut Yunus, roadmap tersebut menjadi gambaran target yang harus dicapai untuk efisiensi dan memaksimalkan waktu yang diberikan.

Dia menjelaskan, Satgas bisa menangani kasus secara bertahap. Misalnya, pada bulan pertama dilakukan klarifikasi. Lalu mulai penyidikan pada bulan kedua. “Pada bulan ketiga, penuntutan hingga ke pengadilan,” ujar Yunus.

Dia juga meminta tim ahli Satgas TPPU diberi wewenang dan akses yang fleksibel. Sebab, akses yang fleksibel akan membuat penanganan kasus menjadi lebih optimal dan terukur. “Kalau kami tidak mendapat akses yang bebas terhadap informasi, laporan hingga gelar perkara, ya, bakal susah,” ujarnya. Dia memastikan kebebasan akses yang diberikan tidak akan disalahgunakan. “Kami tidak akan melanggar rahasia. Ini demi tugas. Jadi, no problem.”

Ihwal keraguan masyarakat, Yunus mengatakan, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Dia tak mengelak soal komposisi Satgas TPPU yang melibatkan instansi yang berhubungan dengan kasus, seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dinilai rentan mengganggu obyektivitas. Namun, dia menegaskan, Satgas juga berisi pihak dari kalangan eksternal. “Mudah-mudahan bisa dipercaya. Kami independen,” ujar Yunus. Di sisi lain, dia mengungkapkan, Satgas juga akan berkoordinasi dengan KPK. “Ini penting untuk membuat optimal kinerja Satgas.”

Faisal Basri, yang juga anggota tim ahli Satgas TPPU, mengatakan, dengan termin waktu yang singkat, sulit menyingkap semua kasus temuan transaksi janggal tersebut. Tim ahli, kata dia, perlu membagi tugas ke dalam tim-tim kecil untuk memaksimalkan penanganan. “Batas waktunya hanya sampai Desember. Mustahil terkejar kalau tidak dibagi dalam tim dan kasus mana yang diprioritaskan,” ujar ekonom dari Universitas Indonesia itu. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.