Berita Utama

Target Kerja Satgas TPPU 349 Triliun

JAKARTA – Diragukan bakal efektif membongkar tuntas kasus transaksi janggal Rp 349 triliun, Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) mulai bekerja. Jumat (5/5/2023), tim baru bentukan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. itu menggelar rapat perdana.

Menurut tenaga ahli Satgas TPPU, Laode M. Syarif, dalam rapat kemarin, Menko Polhukam sebagai Ketua Tim Pengarah menyampaikan agar ada kasus yang dilimpahkan ke pengadilan dalam tujuh bulan ke depan. Mahfud, kata dia, juga meminta tenaga ahli membantu dan memantau jalannya investigasi. “Akan ada pertemuan rutin untuk melihat progres penyidikan kasus yang diprioritaskan,” kata Laode seusai rapat perdana Satgas TPPU di kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Jumat (5/5/2023).

Pembentukan Satgas TPPU ini diumumkan Mahfud Md. pada Rabu (3/5/2023) lalu. Sehari sebelumnya, tim ini dibentuk lewat penerbitan Keputusan Nomor 49 Tahun 2023 Menko Polhukam selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Adapun nama resmi tim ini adalah Satuan Tugas Supervisi dan Evaluasi Penanganan Laporan Hasil Analisis, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Informasi Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Laporan hasil analisis (LHA) yang dimaksudkan bersumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Maret lalu, Mahfud melontarkan informasi tentang adanya 300 LHA berupa transaksi mencurigakan dengan nilai agregrat Rp 349 triliun pada periode 2009-2023 yang disinyalir berkaitan dengan pegawai dan kewenangan penyidikan Kementerian Keuangan.

Pernyataan Mahfud kala itu menarik perhatian publik yang tengah menyoroti kasus kekayaan janggal pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Polemik pun mencuat hingga ke Dewan Perwakilan Rakyat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan rincian data LHA yang berbeda dengan versi Mahfud.

Adanya polemik itu pulalah yang membuat sejumlah kalangan mengkritik pembentukan Satgas TPPU bakal optimal mengusut tuntas kasus transaksi janggal ini. Beberapa pakar hukum menilai pemerintah semestinya berfokus mendorong lembaga penegak hukum menindaklanjuti temuan PPATK alih-alih membentuk satuan tugas baru. Pelibatan para eselon I Kementerian Keuangan dalam Satgas TPPU juga dikhawatirkan bakal menimbulkan persoalan benturan kepentingan lantaran kasus ini menyasar institusi mereka.

Ketika mengumumkan pembentukan Satgas TPPU, Mahfud menjabarkan satuan tugas baru ini tak hanya diisi oleh tim pengarah dan tenaga ahli, tapi juga tim pelaksana. Sebagian anggota tim pelaksana adalah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Selain itu, ada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Deputi Bidang Kontra Intelijen Badan Intelijen Negara, serta Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK.

Menurut Mahfud, kasus dugaan pencucian uang yang disorot Satgas TPPU berhubungan dengan tindak pidana perpajakan sehingga tim harus melibatkan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea-Cukai. “Karena dia yang nanti menindaklanjuti dan punya kewenangan pro justisia,” ujarnya.

Seusai rapat perdana Satgas TPPU, Jumat (5/5) lalu, Mahfud tak banyak berbicara. Menurut dia, pertemuan itu hanya untuk memastikan komitmen dari setiap nama yang tercantum dalam Keputusan Menko Polhukam Nomor 49 Tahun 2023. “Pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja mulai saat ini akan segera memilah kasus mana yang didahulukan.”

Menurut Mahfud, rapat yang berlangsung selama 45 menit itu juga membicarakan cara agar Satgas TPPU produktif sampai berakhirnya masa tugas pada 31 Desember 2023. “Minimal nanti dari tenaga ahli akan menyerap temuan-temuan dan implementasi dari perumusan kebijakan serta usulan teknis dan mekanisme dari kasus yang sedang ditangani,” ujar dia tanpa menyebutkan detail kasus yang dimaksudkan.

Tim Satgas Bekerja dalam Dua Kelompok

Tenaga ahli Satgas TPPU, Faisal Basri, mengungkapkan tim akan kembali bertemu pada Selasa pekan depan untuk mulai membicarakan substansi dalam rencana kerja tujuh bulan ke depan. Yang jelas, tim dalam Satgas TPPU akan dibagi dalam dua kelompok. “Tim ahli juga dipecah,” kata Faisal, kemarin. “Tapi itu enggak kaku, bisa menyeberang juga.”

Merujuk pada Keputusan Menko Polhukam Nomor 49 Tahun 2023, tim pelaksana Satgas TPPU akan dibantu dua kelompok kerja. Pada kelompok kerja I, tim akan berfokus mensupervisi dan mengevaluasi penanganan 200 LHA PPATK serta dokumen lainnya yang pernah ditangani Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, serta Inspoktorat Jenderal Kementerian Keuangan. Adapun kelompok kerja II berfokus pada LHA dan dokumen lain yang pernah disetorkan PPATK kepada Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan lembaga lainnya.

Faisal Basri mengatakan pembagian tim tersebut diperlukan agar Satgas TPPU bisa lebih optimal bekerja dalam waktu yang singkat. “Karena ini kan dibatasi waktu kerjanya sampai 31 Desember 2023. Padahal kasusnya ratusan triliun rupiah,” ujarnya.

Faisal memastikan 12 tenaga ahli yang dilibatkan dalam Satgas TPPU ini akan bekerja serius. Kemarin, kata dia, tim ahli sempat bertemu untuk menyikapi berbagai hal dalam rencana kerja Satgas TPPU ini. “Intinya, kami menyatakan enggak mau menjadi stempel saja,” kata pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.