Berita Utama

Tarif Baru Pelanggan Mampu

JAKARTA – Terbebani oleh belanja subsidi listrik yang tinggi, pemerintah memutuskan menaikkan tarif dasar listrik bagi lima golongan pelanggan nonsubsidi PT PLN. Mereka adalah pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500-5.550 VA dan 6.600 VA ke atas, serta pelanggan sektor pemerintahan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ridha Mulyana, menyatakan kenaikan tarif listrik mendesak dilakukan karena biaya pokok produksi (BPP) listrik PLN, yang dipengaruhi oleh harga minyak mentah, nilai tukar rupiah, inflasi, dan harga batu bara, terus meningkat.

Dia mencontohkan, asumsi pemerintah untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) tahun ini hanya sebesar US$ 63 per barel. Namun rata-rata harganya pada kuartal I 2022 sudah mencapai US$ 103,91 per barel. Pada Mei lalu, DPR dan pemerintah sepakat merevisi asumsi ICP menjadi US$ 100 per barel.

Di sisi lain, tarif listrik yang berlaku saat ini masih dihitung menggunakan BPP tahun 2017. Walaupun nilai riil BPP sudah melampaui BPP 2017, pemerintah tetap meminta PT PLN menahan kenaikan tarif, dan sebagai gantinya membayarkan kompensasi.

Kondisi tersebut membuat beban pemerintah untuk membayar kompensasi kepada PLN sebagai ganti rugi tarif listrik nonsubsidi semakin besar. “Maka kita butuh penyesuaian tarif listrik untuk berbagi beban,” tutur Ridha saat mengumumkan kenaikan tarif listrik, Senin (13/6/2022).

Pemerintah lalu mencari pelanggan yang dianggap mampu menanggung kenaikan tarif tanpa mengganggu daya beli. Sebab, ekonomi baru masuk masa pemulihan setelah Covid-19 mereda. Ditambah dengan kenaikan harga berbagai bahan pokok, penting bagi pemerintah menjaga tingkat konsumsi masyarakat.

Pelanggan Menengah-Atas

Pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 VA ke atas dipilih lantaran dianggap termasuk kalangan menengah ke atas. Dari hasil sampling, Ridha menuturkan rata-rata pelanggan golongan ini memiliki rumah dengan garasi terisi kendaraan dan dua penyejuk ruangan. Kenaikan tarif 17,64 persen mulai 1 Juli mendatang diprediksi tidak mengganggu pengeluaran pelanggan.

Alasan lainnya terkait dengan penyaluran stimulus tepat sasaran. Pemerintah memberikan kompensasi kepada PLN untuk golongan 3.500-5.500 VA sebesar Rp 1 triliun dan golongan 6.600 VA ke atas sebesar Rp 530 miliar pada tahun ini. “Enggak pantas rumah semewah itu dapat bantuan negara,” tuturnya.

Keputusan menaikkan tarif listrik sektor pemerintahan yang selama ini dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga disebutnya bukan tanpa alasan. “Kami memberikan contoh bahwa pemerintah juga menyesuaikan diri,” kata dia.

Ridha mengklaim keputusan ini sudah ditakar masak-masak. Rentetan rapat koordinasi antara kementerian dan lembaga digelar untuk mengukur dampaknya. “Karena rapatnya berkali-kali, kami mengembangkan sampai enam skenario (rencana kenaikan tarif),” katanya.

Dampak terhadap Inflasi

Berdasarkan penghitungan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, kenaikan tarif listrik di kuartal III nanti hanya berdampak 0,019 persen pada inflasi. Sebab, jumlah pelanggan dari golongan rumah tangga mampu hanya 2,09 juta dan pelanggan pemerintahan 373 ribu. Totalnya hanya 2,5 persen dari total 82,6 juta pelanggan PLN per April 2022.

Sementara itu, dari sisi beban keuangan, kebijakan ini bisa membantu pemerintah menghemat anggaran kompensasi hingga Rp 3,09 triliun. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mencatat pemerintah sudah menggelontorkan kompensasi sebesar Rp 94,17 triliun sejak 2017 hingga 2021. “Pada 2022 saja diproyeksikan pemerintah perlu menyiapkan kompensasi sebesar Rp 65,9 triliun,” ujarnya.

Kepala Pusat Kajian Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Abra Talattov, menyatakan kenaikan tarif listrik kali ini belum akan signifikan meringankan beban kompensasi pemerintah. Namun paling tidak pemerintah sudah berani menunjukkan alasan perlunya menaikkan tarif.

Pelanggan Industri dan Bisnis

Abra berujar, masih ada ruang bagi pemerintah untuk menaikkan tarif listrik golongan industri dan bisnis. Golongan tersebut selama ini mendominasi kompensasi dari pemerintah. Dari realisasi kompensasi pada 2021, sebanyak 65 persen diserap oleh golongan tersebut. Tahun ini pun porsinya tak jauh beda. Kompensasi untuk golongan industri 50,9 persen dan bisnis 17,3 persen.

Tapi, dia menambahkan, tidak semua pelanggan industri dan bisnis harus dinaikkan tarifnya. Pemerintah bisa menerapkan skema kompensasi selektif, seperti rencana pembatasan penerima subsidi Pertalite dan solar. Penerima kompensasi listrik bisa dipilih berdasarkan kriteria perkembangan usaha, penyerapan tenaga kerja, atau kontribusinya ke perpajakan.

“Kalau rumah tangga golongan 3.500-5.500 VA dan 6.600 VA saja dinaikkan tarif listriknya dengan asumsi mereka masih mampu, kenapa industri dan bisnis tidak dilakukan hal yang sama, dengan melihat kondisi usaha masing-masing sektor,” tutur Abra. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.