Berita Utama

Tarik-Ulur Rencana Pembentukan Pansus 349 T di DPR

JAKARTA – Sejumlah kalangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) sehubungan dengan temuan transaksi janggal Rp 349 triliun.

Ide pembentukan pansus muncul seusai rapat Komisi III DPR bersama Komite Nasional Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNK-PP-TPPU) yang diketuai Mahfud Md. pada akhir Maret lalu.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mengatakan pembentukan pansus sehubungan dengan temuan transaksi janggal itu belum menemukan titik terang. Menurut politikus Partai NasDem ini, dinamika di Komisi Hukum DPR masih dinamis. “Ada yang mau, tapi ada yang tidak. Belum ada kelanjutan,” ujar Sahroni.

Sahroni malah memuji tindakan Mahfud membentuk Satgas TPPU guna mengurai kasus temuan transaksi janggal tersebut. Namun dia mengingatkan agar Mahfud berpikir kritis dalam pembentukan Satgas. “Alangkah baiknya dipikirkan kembali pembentukannya agar bermanfaat untuk menyelidiki detail laporan transaksi itu.”

Adapun Arsul Sani, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengatakan akan memberikan kesempatan kepada Satgas TPPU untuk menunjukkan kinerjanya. “Untuk apa pansus? Kami lihat hasil kerjanya seperti apa, baru DPR menyikapinya,” ujar Arsul. “Semoga hasilnya nanti tidak antiklimaks dengan harapan publik.”

Dia mengatakan tak mengherankan jika pembentukan Satgas ini menuai kritik dan keraguan. Menurut Arsul, keraguan menjadi hal yang wajar karena analisis dan temuan-temuan yang ada masih belum dapat dinyatakan sahih untuk diungkap ke ranah publik.

Dia mengibaratkan data transaksi janggal Rp 349 triliun itu barang mentah yang sudah diledakkan di ruang publik. “Wajar saja kalau ada yang meragukan. Maka, tentu juga bukan pekerjaan mudah bagi Satgas,” kata Arsul Sani. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.