Berita Utama

Tawaran Solusi Capres untuk Masalah Papua Masih Abstrak

JAKARTA — Sejumlah pegiat hak asasi manusia (HAM) dan kalangan masyarakat Papua menilai tawaran solusi dari tiga calon presiden tidak menyelesaikan akar konflik di Papua. Mereka menilai pemaparan para kandidat dalam debat pada Selasa lalu tidak konkret, bahkan melanggengkan kekerasan di Bumi Cenderawasih.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emanuel Gobay mengatakan ketiga kandidat tidak secara tegas menyebutkan persoalan mendasar di Papua. Padahal, menurut dia, ada persoalan politik antara pemerintah pusat dan Papua yang belum selesai. Pemerintah juga tidak pernah mengakui kedaulatan Papua. “Tak selesainya masalah tersebut tetap menimbulkan konflik berkepanjangan,” ujar Emanuel dilansir Tempo pada Jumat (15/12/2023).

Menurut Emanuel, persoalan di Papua bisa selesai dengan dialog damai. Dia mencontohkan dialog damai pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hal lain yang bisa dilakukan, kata dia, misalnya, penentuan nasib sendiri atau referendum yang dilakukan Indonesia terhadap Timor Timur pada 1999—kini menjadi Timor Leste.

Emanuel menilai ketiga kandidat memahami dan harus bisa menyelesaikan empat akar masalah Papua berdasarkan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)—kini Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)—yang disampaikan pada 2009.

Empat masalah tersebut adalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia, kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua yang berlangsung sejak 1960-an melalui operasi militer, diskriminasi terhadap orang-orang Papua dalam rumusan pembangunan, dan kegagalan pembangunan di Papua. “Masalah lain yang harus diselesaikan adalah tingginya eksploitasi sumber daya alam di Papua yang memarginalkan orang Papua,” ujar Emanuel.

Tiga pasangan calon presiden-wakil presiden menyinggung penyelesaian masalah Papua dalam debat perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa lalu, 12 Desember. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan ketidakadilan merupakan masalah utama di Papua. Menurut pasangan calon nomor urut 1 ini, masalah Papua bukan hanya kekerasan. Mereka mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM, mencegah konflik dengan memastikan pelindungan di Papua, serta dialog secara partisipatif bagi warga dan kelompok masyarakat di sana.

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menawarkan solusi memperkuat aparat penegak hukum dan mempercepat pembangunan ekonomi di Papua. Prabowo juga berkomitmen melindungi Papua dari praktik separatisme. Pasangan nomor urut 2 ini juga menyebutkan akan memberikan amnesti kepada kelompok pro-kemerdekaan. Adapun pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md., menegaskan bahwa penyelesaian di Papua membutuhkan dialog.

Emanuel Gobay mengatakan belum melihat solusi konkret yang disampaikan Anies dan kandidat lain untuk menyelesaikan pelanggaran HAM dan konflik bersenjata di Papua. Menurut dia, dalam debat tersebut, para kandidat belum memaparkan mekanisme alternatif penyelesaian pelanggaran itu.

Di menjelaskan, masalah HAM dan penyelesaiannya sejatinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Masalah HAM diatur secara khusus di Bab XII Pasal 45-49. Pasal 45 ayat 2 secara tegas menyebutkan pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua sesuai dengan undang-undang. “Kalau mau menyelesaikan pelanggaran HAM, harus menegakkan melalui pengadilan HAM,” ujarnya.

Emanuel mengkritik rencana kubu Prabowo memberikan amnesti bagi kelompok pro-kemerdekaan di Papua. Menurut dia, pemberian amnesti harus berdasarkan hukum yang jelas. Kelompok pro-kemerdekaan Papua belum pernah diproses secara hukum. Mereka pun hanya dituduh sebagai kelompok separatis. “Tidak ada dasar hukum karena hanya tuduhan. Harusnya melewati mekanisme pengadilan dulu,” ujarnya.

Emanuel menyayangkan sikap Prabowo yang hanya ingin melanjutkan kebijakan Presiden Joko Widodo, yakni mempercepat pembangunan ekonomi di Papua. Menurut dia, pembangunan di Papua yang selama ini terjadi justru merampas tanah masyarakat adat. Masyarakat adat tak pernah dilibatkan dalam pembangunan itu. “Pun saat beroperasi, ditemukan pelanggaran lingkungan,” ujarnya.

Tidak dilibatkannya masyarakat adat dalam pembangunan juga dinilai melanggar Undang-Undang Otonomi Khusus. Aturan itu mewajibkan pemerintah melibatkan masyarakat adat bila ingin menghadirkan tanah bagi korporasi yang berinvestasi di Papua. Serta harus ada kontrak antara masyarakat dan perusahaan. “Sayangnya, selama ini masyarakat tak pernah dilibatkan,” ujarnya.

Emanuel juga mempertanyakan model dialog yang diusung Ganjar. Dia menilai jangan sampai pendekatan dialog hanya formalitas. “Harus benar-benar dialog dengan semua pihak,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) Latifah Anum Siregar mengatakan solusi tiga kandidat belum konkret. Dia mengkritik solusi penguatan aparat penegak hukum dalam penyelesaian di Papua. Sebab, pendekatan militer selama ini justru menyebabkan konflik berkepanjangan. “Bahkan melanggar HAM,” ujar Latifah, kemarin.

ALDP mencatat terjadi peningkatan jumlah korban akibat konflik bersenjata antara kelompok pro-kemerdekaan dan aparat gabungan TNI-Polri. Pada tahun ini saja, ada 86 korban, mayoritas dari aparat. “Angka ini terus meningkat sejak sembilan tahun lalu. Pada 2014, hanya 35,” ujarnya.

Menurut Latifah, kedaulatan politik menjadi akar masalah utama di Papua. Percepatan pembangunan ekonomi bukan solusi. Sebab, percepatan ekonomi selama ini tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. “Buktinya indeks pembangunan manusia di Papua selalu rendah. Padahal anggaran sudah banyak dan orangnya sedikit,” katanya.

Solusinya, kata dia, pemerintah mendengar sendiri dan langsung dari masyarakat Papua. Kebijakan harus didasarkan pada aspirasi orang-orang Papua. “Bukan memaksakan kebijakan pusat ke Papua,” ujarnya.

Juru bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinusi, mengatakan solusi tiga kandidat belum konkret karena belum ada rancangan yang matang. Usulan dialog, misalnya, belum ada skema yang konkret dan ajek. Seharusnya sudah ada penentuan tema, jangka waktu, dan siapa yang diajak berdialog. “Baru setelah itu kemauan masing-masing pihak,” ujarnya.

Yan mengatakan penegakan hukum di Papua selama ini hanya jargon karena dilakukan dengan tidak benar. Dia mencontohkan serangan dalam konflik hingga menembak orang sampai mati. Padahal, dalam penegakan hukum, ada asas praduga tak bersalah sampai proses di pengadilan.

Dia berharap penegakan hukum dibenahi. Aparat penegak hukum seharusnya dari kepolisian yang menjadi garda terdepan. “Lalu operasi militer juga harus dikurangi,” ujarnya.

Sekretaris Umum Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua, pendeta Dominggus Pigai, mengatakan orang asli Papua selama ini mengalami diskriminasi, termasuk hak politik. Menurut dia, hanya sedikit orang asli Papua yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan secara demokratis. “Hak politik orang asli Papua hilang karena parlemen daerah dikuasai pendatang,” ujar Dominggus.

Pendekatan militer, dia melanjutkan, justru memperparah kondisi di Papua. “Penegakan hukum tak pernah berpihak kepada orang asli Papua,” ujarnya. Konflik bersenjata membuat kehidupan masyarakat tidak tenang. Mereka selalu cemas, terutama bagi masyarakat pengungsi yang wilayahnya menjadi kawasan peperangan dan konflik. “Warga Sorong Selatan dan Maybrat, contohnya. Mereka masih mengungsi sampai sekarang,” ujarnya.

Respons Kubu Pasangan Calon

Menanggapi hal tersebut, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Munafrizal Manan, mengatakan kubu Prabowo akan menggunakan langkah damai untuk menangani konflik di Papua. Dia mengatakan pemberian amnesti bagi kelompok pro-kemerdekaan sudah jauh lebih tinggi dibanding dialog. Dalam proses amnesti, menurut dia, ada proses dialog, negosiasi, dan membangun kesepakatan bersama. “Amnesti merupakan penawaran tertinggi.”

Direktur Juru Kampanye Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md., Mohammad Choirul Anam, mengatakan kubu Ganjar akan melakukan dialog dengan saling menghormati dan melibatkan semua komponen masyarakat Papua. Dialog itu, kata mantan komisioner Komnas HAM ini, tidak melibatkan stigma, misalnya stigma teroris. Kubu Ganjar disebutkan juga akan menghentikan kekerasan. Caranya, tidak lagi mengirim pasukan keamanan ke Papua. (tem/ant/sem)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.