Berita Utama

Teka-teki Amandemen Konstitusi

JAKARTA – Pengajar hukum tata negara dari Universitas Andalas Ilhamdi Putra yakin pembahasan amendemen UUD 1945 yang digulirkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyalla Mattalitti dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo akan dipaksakan tahun ini, meski pimpinan MPR berjanji pembahasan akan dilakukan setelah Pemilu 2024.

Ilhamdi Putra itu berpijak pada keputusan DPD dan pimpinan MPR mengenai amendemen tersebut.

“Pasti mereka sudah sangat serius merencanakan sebelum melemparkan rencana amendemen ini ke publik,” kata Ilhamdi, akhir pekan lalu.

Ilhamdi berkaca pada politik yang dipertontonkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ataupun Dewan Perwakilan Rakyat dalam merevisi undang-undang dan membuat undang-undang baru. Misalnya, kata dia, pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ibu Kota Negara, dan Undang-Undang Kesehatan, serta revisi Undang-Undang KPK yang dipaksakan meski menuai penolakan berbagai kalangan. Bahkan, ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sehingga harus diubah, pemerintah dan DPR justru mengubah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengakomodasi metode omnibus dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja.

Ia menduga agenda amendemen kali ini akan menjadi alat kepentingan politik tertentu dan bukan untuk kepentingan masyarakat. Namun Ilhamdi tak menentang perubahan konstitusi, asalkan memenuhi syarat.

Menurut dia, hasil riset di berbagai negara menunjukkan adanya siklus perubahan konstitusi di setiap negara. Di Indonesia, siklus perubahan konstitusi berlangsung setiap 20 tahun, yang rata-rata berawal dari kekacauan. Perubahan terakhir konstitusi diawali dengan bergulirnya era reformasi pada 1998. Tercatat terjadi empat kali perubahan konstitusi pada era reformasi, yang dimulai pada 1999 hingga 2002.

Setelah itu, berkali-kali bergulir rencana amendemen sejak 2019 hingga kini. Namun rencana amendemen kali ini sudah menjadi kesepakatan pimpinan MPR. Rapat pimpinan MPR pada 8 Agustus lalu bersepakat mengajukan amendemen UUD. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan perubahan konstitusi diperlukan, di antaranya, untuk mengatur penundaan pemilu jika negara menghadapi kondisi darurat. Politikus Partai Golkar itu menyebutkan kondisi darurat yang dimaksudkan antara lain terjadinya bencana alam, peperangan, pandemi, atau krisis ekonomi.

Usulan amendemen juga datang dari DPD. Rapat paripurna DPD pada 14 Juli lalu memutuskan untuk mengusulkan beberapa poin perubahan konstitusi. Poin itu di antaranya mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, komposisi anggota DPR berasal dari anggota partai politik dan unsur perseorangan atau non-partisan, serta utusan daerah dan golongan melalui mekanisme bottom-up.

Rencana Amendemen UUD 1945 Disampaikan Pekan Ini

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan pimpinan MPR akan menyampaikan rencana amendemen UUD 1945 ini dalam sidang tahunan MPR pada 16 Agustus mendatang. Opsi lainnya, usulan amendemen akan diungkapkan saat peringatan Hari Konstitusi di gedung MPR pada 18 Agustus.

Hidayat belum dapat membeberkan poin-poin yang telah dirancang dalam rencana amendemen UUD 1945. “Bergantung pada apa yang akan diusulkan,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Adapun Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan kemungkinan besar usulan perubahan konstitusi itu akan disampaikan Ketua MPR saat peringatan Hari Konstitusi. “Nanti Ketua MPR akan menyampaikan dalam pidato peringatan (Hari Konstitusi) soal wacana pengaturan hal-hal mengenai kedaruratan negara yang perlu diatur dalam UUD ketika pemilu menjadi sulit terlaksana,” kata politikus Partai Persatuan Pembangunan ini.

Selain itu, kata dia, pimpinan mengusulkan agar MPR berwenang menetapkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Meski pimpinan MPR bersepakat mengubah UUD 1945, Arsul memastikan pembahasan amendemen akan dilakukan seusai pemilihan presiden 2024 atau oleh MPR periode 2024-2029.

“Jadi, soal kecurigaan bahwa ini akal-akalan untuk perpanjangan masa jabatan presiden, DPD, dan DPR, itu hal yang jauh panggang dari api,” kata dia.

Skenario amendemen ini menggelinding sejak pertengahan 2021, yang tujuannya hendak memperpanjang masa jabatan presiden atau membuka peluang masa jabatan presiden tiga periode. Belakangan, muncul sejumlah skenario untuk memuluskan rencana amendemen tersebut. Salah satu skenarionya adalah amendemen diusulkan dalam Sidang Istimewa MPR, lalu peserta sidang dimintai persetujuan. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.