Berita Utama

Terancam Berhenti Operasi Kalau Tarif Tak Naik

JAKARTA – Pelaku usaha angkutan penyeberangan mendesak pemerintah segera menaikkan tarif angkutan penyeberangan antar-provinsi. Pasalnya, ongkos operasi mereka kian melambung setelah pemerintah menaikkan harga solar sebesar 32 persen dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan harga Pertalite 31,7 persen dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Aminuddin Rifai, mengatakan, sebelum adanya kenaikan harga BBM bersubsidi pun, tarif minimum penyeberangan masih di bawah harga pokok produksi (HPP). Kini, kenaikan harga solar telah mengerek HPP tersebut rata-rata 20 persen untuk seluruh lintasan.

“Bayangkan, hari ini untuk mengoperasikan kapal ada tambahan Rp 30-35 juta per kapal. Kalau tidak ada kemampuan beli BBM dan solar, bisa berhenti operasi kapal itu,” ujar Aminuddin, Jumat akhir pekan lalu.

Ujung-ujungnya, ia khawatir situasi ini bisa berimbas pada terhentinya distribusi barang dan orang antar-pulau.

Menurut Aminuddin, asosiasinya sebenarnya telah mengajukan permohonan penyesuaian tarif penyeberangan sejak 20 Mei 2022. Dalam permohonannya saat itu, Gapasdap meminta pemerintah menaikkan tarif penyeberangan minimum 15 persen rata-rata untuk semua lintasan. Kenaikan itu diperlukan agar tarif yang ada memenuhi HPP, sesuai dengan formula dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019.

“Jadi, tarif yang ditetapkan pada 2020 itu masih ada kekurangan sebesar sekitar 37 persen dari HPP. Karena itu, kami sepakati permohonan tahun ini rata-rata kenaikan di lintasan minimal 15 persen,” tuturnya. Ia mengatakan permohonan itu diajukan dengan harapan bisa direalisasi sebelum adanya kenaikan harga BBM.

Namun, hingga saat ini, permohonan itu belum dikabulkan. Bahkan, dengan adanya kenaikan harga bahan bakar, beban produksi makin berat. Karena itu, Gapasdap pun meminta kenaikan tarif diperbesar. “Kemarin kami minta supaya kenaikan tarif ini minimal 15 persen kekurangan HPP plus 25 persen kenaikan BBM. Jadi, kenaikannya minimum 40 persen.”

Aminuddin mengatakan para pelaku angkutan penyeberangan kini terus menagih kenaikan tarif tersebut. Berdasarkan komunikasi yang dilakukan beberapa hari ini, Gapasdap memberi waktu agar pemerintah mengumumkan tarif baru paling lambat hingga 7 September kemarin. Tenggat waktu itu diberikan agar situasi di setiap lintasan kondusif dan tidak ada pelaku usaha yang menaikkan tarifnya secara sepihak.

Namun, apabila tarif itu tidak kunjung diumumkan, Aminuddin mengatakan asosiasi akan lepas tangan dengan situasi yang terjadi di lapangan.

“Kalau sampai besok belum ada, kami, Gapasdap, tidak bertanggung jawab atas kondisi di lintasan. Kalau mereka mengambil tindakan sendiri, kami tidak bertanggung jawab dan ini akan jadi persoalan,” kata dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno  mengatakan segera mengumumkan kenaikan tarif angkutan penyeberangan. Saat ini, kata dia, kementeriannya masih menghitung tarif itu bersama pemangku kepentingan terkait. “Mungkin dalam tempo yang tidak lama lagi akan disampaikan besaran untuk tarif penyeberangan,” kata dia.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang, mengatakan pemerintah seharusnya mengkaji kemauan membayar dan kemampuan membayar pengguna angkutan setelah harga BBM naik agar tarif bisa dihitung adil antara operator dan pengguna. Berdasarkan perhitungannya, tarif angkutan penyeberangan bisa naik 15 persen dengan tetap memenuhi standar pelayanan minimum. “Bila mau adil lagi, pemerintah tidak ada salahnya membuat tarif batas bawah sesuai dengan kemampuan operator dan standar pelayanan minimum, serta tarif batas atas untuk melindungi konsumen,” kata dia. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.