Berita Utama

Terancam Langkah Mundur Reformasi TNI

JAKARTA – Rencana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menambah suram agenda penguatan supremasi sipil yang dicetuskan dalam gerakan reformasi 1998. Beredar awal bulan ini, dokumen Badan Pembinaan Hukum TNI mencatat rancangan pasal-pasal perubahan yang akan menguatkan dominasi tentara dalam berbagai urusan di negeri ini.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, gabungan dari 18 organisasi yang menyikapi isu RUU TNI, menyebutkan rencana perubahan undang-undang kali ini sarat akan misi mengembalikan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang menjadikan tentara sebagai kekuatan militer sekaligus penguasa dan pengatur negara di masa pemerintahan Orde Baru. “Reformasi 1998 telah menghapus dwifungsi tersebut karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi,” kata Ketua Centra Initiative yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Al Araf, kemarin.

Al Araf mengingatkan, reformasi 1998 menginginkan TNI menjadi tentara profesional. Fungsinya adalah sebagai alat pertahanan yang menjaga negara dari ancaman perang. “Jadi bukan untuk menjadi pejabat birokrasi sipil,” kata Araf.

Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, berpendapat senada. Menurut dia, usulan perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 itu justru membuat reformasi di tubuh TNI berjalan mundur. Apalagi baru-baru ini TNI juga mengusulkan menambah komando daerah militer (kodam) untuk menyesuaikan dengan bertambahnya jumlah provinsi seiring dengan pemekaran daerah di Papua. Dengan pembentukan kodam, secara otomatis akan diikuti pembentukan komando resor militer (korem), komando distrik militer (kodim), dan komando rayon militer (koramil).

Menurut Gufron, UU Nomor 34 Tahun 2004 jelas mengatur bahwa pembentukan satuan-satuan TNI terutama matra Angkatan Darat tidak perlu mengikuti pola pemerintahan sipil di tingkat provinsi sampai ke tingkat di bawahnya. Pembentukan komando teritorial harus memperhatikan dinamika ancaman. “Jadi pola struktur teritorial selama ini tidak ada urgensi untuk dipertahankan,” kata Gufron.

Gufron khawatir, penambahan struktur teritorial TNI itu justru berpotensi memperbesar pengaruh militer terhadap kebijakan-kebijakan di daerah otonom melalui musyawarah pimpinan daerah. Padahal salah satu tuntutan reformasi adalah merestrukturisasi komando teritorial yang selama ini menjadi alat bagi TNI untuk berpolitik. “Restrukturisasi harus dijalankan menyesuaikan konteks ancaman di Indonesia,” katanya.

Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, justru menilai pembentukan kodam baru ini penting untuk memperkuat pertahanan teritorial Indonesia. Dia berdalih ancaman terhadap kedaulatan negara bisa muncul di mana dan kapan saja. Apalagi kondisi geopolitik dan geostrategis dunia semakin tak menentu dan penuh dinamika. “Jadi, masyarakat sipil tidak perlu terjebak pada trauma masa lalu karena zaman telah berubah,” katanya. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.