Berita Utama

Terbuka Kecurangan karena Lemah Pengawasan

JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak bisa mendeteksi manipulasi dalam verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu. Padahal koalisi masyarakat sipil menduga terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses verifikasi faktual itu. Apalagi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sangat tertutup sehingga peluang kecurangan terbuka lebar.

Anggota Bawaslu, Totok Hariyono, menilai dugaan koalisi masyarakat sipil itu memang beralasan. Peran Bawaslu sebagai pengawas pun tidak bisa maksimal. “Karena sumber daya manusia kami terbatas,” kata dia, kemarin. “Kami juga tidak bisa mengakses Sipol, hanya bisa melihat berandanya.”

Secara umum, Bawaslu memiliki dua mekanisme pengawasan, yakni menggunakan metode sampling dan melekat. Selama ini yang berjalan hanya pengawasan dengan metode sampling. Sebab, jumlah personel KPU jauh lebih banyak dibanding petugas Bawaslu. “Jadi, kami tidak bisa mengawasi melekat secara keseluruhan,” ujar Totok.

Pengawasan sampling Bawaslu dilakukan berbarengan dengan proses verifikasi yang dijalankan KPU. Namun, meski seluruh petugas Bawaslu dikerahkan, tidak mungkin bisa menjangkau setiap petugas KPU yang memverifikasi.

Lewat metode sampling ini saja, kata Totok, Bawaslu masih menemukan perubahan data partai dalam verifikasi faktual di beberapa daerah, dari awalnya tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS). Temuan itu langsung disampaikan kepada KPU untuk segera diperbaiki.

Totok mencontohkan di Sulawesi Barat. Bawaslu menerima laporan tentang pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Kabupaten Mamuju. Setelah laporan itu ditindaklanjuti, memang ditemukan bukti adanya pelanggaran administrasi pemilu. KPU Kabupaten Mamuju terbukti mengubah data TMS Partai Gelora menjadi MS. Bawaslu memberi sanksi teguran agar pelanggaran itu tidak terjadi lagi.

Bawaslu memberi sejumlah catatan kritis kepada KPU dalam pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024. Pertama, masih ditemukan 20.565 data pribadi masyarakat yang dicatut dalam Sipol oleh partai politik. Temuan itu diperoleh melalui posko aduan dan pengawasan melekat saat pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan.

Kedua, dari pencatutan nama tersebut, sebanyak 15.824 nama masuk dalam sampel keanggotaan partai politik. “Sebanyak 12.938 di antaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan 3.198 nama dinyatakan memenuhi syarat,” kata anggota Bawaslu, Herwyn J.H. Malonda.

Atas temuan itu, Bawaslu menyimpulkan, masih ada anggota masyarakat yang namanya masuk di Sipol dan tidak ada kepastian apakah data pribadi itu akan dihapus dari Sipol atau tidak. Ketidakpastian itu muncul karena mereka tidak masuk dalam sampel keanggotaan yang dilakukan verifikasi faktual.

Ketiga, ditemukan banyaknya keterlibatan kepala desa/aparat desa dalam pelaksanaan verifikasi faktual. Keempat, ditemukan keterlibatan RT/RW dalam proses verifikasi faktual. “Terhadap dua temuan itu, jajaran pengawas pemilu langsung menyampaikan saran perbaikan untuk di-TMS-kan,” kata Herwyn.

Kelima, ditemukan beberapa kasus pembagian kartu tanda anggota partai pada H-1 dan pada saat pelaksanaan verifikasi faktual. Temuan tersebut menunjukkan bahwa potensi pencatutan sudah ada sejak awal. Padahal, seharusnya, masyarakat sudah memegang kartu tanda anggota partai politik ketika mengunggah data ke Sipol.

Bawaslu mengimbau agar KPU, melalui KPU kabupaten/kota, membuka data aduan masyarakat yang namanya dicatut dan sudah masuk Sipol. Data nama masyarakat yang belum dihapus di Sipol diminta agar diklarifikasi antara pengadu dan liaison officer (pendamping) partai politik.

Menurut peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, dengan Sipol yang tertutup, terbuka peluang bagi KPU untuk berbuat curang. “Kami melihat di sana karena ada ruang gelap di situ,” kata Kurnia.

Sipol yang tidak transparan itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Apalagi informasi perkembangan verifikasi faktual partai politik tidak tergolong sebagai informasi yang dikecualikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Bukan cuma itu, rezim ketertutupan KPU ini juga melanggar Pasal 3 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kurnia melihat adanya intervensi, atau bahkan intimidasi, dari struktural KPU pusat kepada penyelenggara pemilu di daerah untuk meloloskan partai politik tertentu. Intervensi itu umumnya bertujuan mengubah status tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Praktik lancung ini sangat mungkin terjadi dan bentuknya beragam, dari rotasi pegawai KPU, pengurangan anggaran, hingga ancaman untuk tidak memilih jajaran struktural penyelenggara pemilu daerah saat pemilu.

Komisioner KPU, Idham Kholik, membantah dugaan adanya intervensi dan intimidasi dari struktur KPU pusat kepada KPU daerah untuk meloloskan sejumlah partai politik dalam verifikasi faktual. “Isu dalam politik adalah hal biasa. Saya tegaskan tidak ada hal tersebut,” kata Idham, kemarin. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.