Berita UtamaInforialPOLITIK & HUKUM

Terdakwa Tambang Ilegal Divonis Bebas

  • Jaksa Dinilai Lemah

MANOKWARI, papuabaratnews.co Tommy Limbunan, terdakwa kasus dugaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) ilegal divonis bebas oleh Willem Marco Erari, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong. Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Sorong.

Dalam amar putusannya, ketua majelis hakim membebaskan terdakwa Tommy Limbunan dari seluruh dakwaan penuntut umum, memulihkan hak-hak terdakwa dari kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, seluruh barang bukti terkait yang telah disita untuk perkara ini, dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing.

Amar putusan tersebut dijelaskan dalam website resmi Pengadilan Negeri Sorong Situs Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sipp.pn-sorong.go.id dengan registrasi perkara Nomor: 152/Pid.Sus/2020/PN.Son.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy menilai vonis bebas tersebut merupakan bentuk kelemahan dan ketidakmampuan Jaksa Penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya sendiri.

“Ancaman tertinggi harus diambil. Primernya harus terbukti, kalau tidak berarti kelemahannya ada di jaksa. Penuntut umum itu bukan hanya saja mendakwa, tetapi juga harus mampu membuktikan dakwaannya,” kata Warinussy saat dikonfirmasi Papua Barat News, Selasa (9/11/2020).

Terpisah, Rustam, salah satu advokat senior di Papua Barat, mengatakan, vonis bebas tersebut menunjukan lemahnya penanganan kasus sedari awal. Dimana Penyidik Kepolisian gegabah mengambil langkah hukum, dan Jaksa Penuntut umum pun tidak teliti dalam menilai berkas-berkas pelimpahan.

“Pihak Kepolisian terlalu gegabah dalam mengambil langkah-langkah hukum. Penuntut umum juga kurang teliti dalam menilai berkas perkara waktu dilimpahkan. Akhirnya fakta persidangan tidak memungkinkan, dan terdakwa divonis bebas. Jadi semua berkaitan,” kata Rustam.

Rangkaian kasus

Tommy Limbunan adalah sosok yang tak asing dalam dunia usaha. Ia pernah menjabat sebagai komisaris maupun direktur utama berbagai perusahaan elit global yang bergerak dalam bidang perhotelan, resort, hingga maskapai penerbangan internasional.

Dalam kasus ini, Tommy Limbunan selaku Direktur PT. Raja Ampat Wisata diperkarakan oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Papua Barat, lantaran diduga melakukan kegiatan illegal berupa mendirikan bangunan dan Pertambangan Minerba di wilayah konservasi.

Padahal, kegiatan yang berlokasi di kawasan hutan lindung Tanjung Yenpintereu Kampung Arefi Selatan Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat itu, telah mendapat izin operasional dari Kementerian terkait maupun oleh pemerintah daerah setempat. Namun, Tommy Limbunan tetap diproses dan didakwa pasal berlapis tentang perusakan hutan dan pertambangan ilegal.

Di ranah persidangan kala itu, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong I Ketut Hasta Dana, dalam dakwaan Primair dan Subsidair menerapkan Pasal 89 Ayat (1) huruf a jo Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kedua, Tommy Limbunan juga didakwa melanggar Pasal 84 Ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Atau ketiga, Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Akan tetapi, dalam prosesnya Jaksa hanya mampu menuntut dengan dakwaan ketiga yang ditambahkan. Dimana terdakwa Tommy Limbunan dituntut bersalah melanggar Pasal 158 jo Pasal 37 jo Pasal 48 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, dengan hukuman 12 bulan penjara dan denda Rp20 juta subsidair satu bulan kurungan.

Sayang, ketua Majelis Hakim dalam amar putusannya justru menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Seluruh barang bukti berupa dokumen pendirian serta izin operasional perusahaan dan berbagai alat berat yang sempat disita penyidik, dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing

Atas putusan itu, Jaksa Penuntut umum mendaftarkan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) yang telah diajukan pada 23 Oktober 2020. Kasasi kepada MA atas vonis bebas tersebut dilakukan penuntut umum demi hukum, keadilan dan kebenaran. (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 10 November 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.