Terimpit Sikap Diplomatik Menolak Penjajahan Israel
JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Bidang Hak Asasi Manusia dan Luar Negeri Kantor Staf Kepresidenan, Siti Ruhaini Dzuhayati, mengatakan pemerintah masih terus mencari solusi penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di tengah meluasnya penolakan terhadap timnas Israel. Menurut dia, dalam rapat tingkat menteri yang terakhir digelar kemarin, belum ada keputusan untuk menyikapi penolakan terhadap timnas Israel. “Kami masih mencari solusi terbaik. Jadi belum konklutif,” kata Siti.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan masih mendalami permintaan PSSI agar Kementerian Luar Negeri turut melakukan lobi diplomatik penyelenggaraan Piala Dunia U-20. Pemerintah, kata dia, memang tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. “Panduan umum itu sesuai dengan judulnya ihwal hubungan luar negeri dengan pemerintah daerah, tidak mengatur hubungan luar negeri pada tingkat pusat,” kata Teuku Faizasyah.
Adapun prinsip dasar hubungan Indonesia dan Israel diatur dalam Bab X Pasal 150-151. Pasal tersebut menyatakan sampai saat ini Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel dan menentang penjajahan Israel atas wilayah serta bangsa Palestina. Karena itu, Indonesia menolak segala bentuk hubungan resmi dengan Israel.
Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, mengatakan pembatalan drawing menunjukkan pesan dari FIFA bahwa mereka tidak bisa diintervensi oleh siapa pun, termasuk oleh politikus ataupun pemerintah. Saat suatu negara telah berkomitmen menjalankan Piala Dunia, kata dia, regulasi yang digunakan dan tidak bisa ditawar adalah yang dibuat FIFA. “Kebijakan dalam pengaturan sepak bola tidak bisa dikaitkan dengan politik dalam regulasi yang dibuat FIFA,” ucapnya.
Akmal justru melihat keikutsertaan timnas Israel telah dimanfaatkan menjadi panggung politik oleh sejumlah kepala daerah hingga partai politik. Dengan demikian, FIFA memutuskan membatalkan pengundian yang telah dijadwalkan akhir bulan ini. “Ini efeknya, bahkan turnamen Piala Dunia bisa dibatalkan. Kalau sampai dibatalkan, nama Indonesia bakal tercoreng sebagai kontestan. Juga di seluruh dunia menjadi tidak dipercaya karena tidak bisa menyiapkan keamanan dalam penyelenggaraan event besar,” kata Akmal.
Akmal berharap keikutsertaan Israel tidak dipolitisasi untuk mendapatkan suara pada Pemilu 2024. Menurut dia, FIFA tidak bakal mengadakan pengundian jika Israel yang telah lolos kualifikasi tak diberi kesempatan mengikuti drawing. “Tidak mungkin pengundian hanya dilakukan 23 dari 24 peserta. Masak Israel mau lewat Zoom pengundiannya,” ucapnya.
Menurut dia, jika mau mempermasalahkan keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20, semestinya gerakan penolakan juga dilakukan pada Maret tahun lalu ketika penyelenggaraan Inter Parliamentary Union di Bali. Saat itu, perwakilan Israel menghadiri agenda sidang parlemen dunia itu. “Mengapa sekarang sepak bola mau digagalkan? Apalagi Duta Besar Palestina telah menyatakan kedatangan Israel untuk sepak bola tidak akan melunturkan semangat masyarakat Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina.” kata Akmal. (TEM)
