Berita Utama

Tiba di Sorong, Jokowi Akan Kunjungi TK dan Puskesmas

SORONG, PB News – Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo akan melakukan serangkaian kunjungan kerja di Sorong, Papua Barat, Kamis (12/4/2018).

Pantauan Papua Barat News di lokasi, Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja putih tangan panjang, bersama rombongan tiba di Bandara Domine Eduard Osok sekitar pukul 19.30 WIT. Kedatangan Presiden Jokowi disambut antara lain oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja, serta pejabat TNI-Polri dan Forkopimda di Papua Barat.

Dari Bandara Presiden Jokowi dan robongan menuju The Belagri Hotel di kawasan puncak Arfak, Kampung Baru, Kota Sorong.

Kedatangan Presiden dan rombongan sempat membuat arus lalu lintas di Kota Sorong dialihkan. Kendaraan dari Polsek Kota Kuda Laut yang menuju ke atas harus putar balik. Kendaraan sementara juga dilarang naik jalan ke Kampung Baru dan lampu merah Siswa.

Di Sorong, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana dijadwalkan menghadiri serangkaian kegiatan pada hari ini.

Data yang dihimpun Koran ini, Presiden Jokowi akan berkunjung ke Taman Kanak-Kanak (TK) Santa Theresia pada pukul 08.00-09.00 WIT.  Kemudian melanjutkan kunjungan ke Graha Oriente Gereja Katolik pada pukul 09.00-11.00 WIT.Setelah itu Presiden bersama Ibu negara berkunjung ke Puskesmas Malaweipada pukul 12.00-13.30 WIT. Presiden akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Raya Al Akbar Sorong, sementara Ibu Negara tetap berada di Puskesmas Malawai.

Usai melaksanakan sholat jumat, Presiden beserta Ibu Negara kemudian melanjutkan makan siang di Restoran Sunset Beach. Agenda selanjutnya, memantau program padat karya yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sebelum ke Sorong, Jokowi terlebih dahulu berkunjung ke Kota Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, untuk hadir sejumlah acara, dimana kabupaten tersebut baru saja diserang kejadian luar biasa campak dan gizi buruk.

Selain itu, Jokowi pun mengunjungi sejumlah proyek yang telah dikerjakan pemerintah seperti instalasi penampungan air bersih, jembatan, dan pasar tradisional.

Pada hari sebelumnya, Presiden dengan sejumlah menteri meninjau jembatan Holtekamp yang memiliki panjang 732 meter di Jayapura.

Adanya jembatan tersebut, masyarakat dapat menghemat waktu tempuh dari Kota Jayapura menuju perbatasan Skouw menjadi 60 menit, dari sebelumnya 2,5 jam.

Di Jayapura, mantan Walikota Solo itu juga menyerahkan 3.33w sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat dari sejumlah daerah di Provinsi Papua.

Seusai itu, Presiden menyempatkan diri untuk meninjau Pasar Mama Mama pada sore harinya dan malam hari blusukan ke Mal Jayapura, yang didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Ruang untuk Bahas Akar Masalah di Papua

Kunjungan Presiden Jokowi yang kesekian kalinya ke Kota Sorong, membuat aktivis Pembela HAM  mengingatkan agar Jokowi memberi ruang dan kesempatan serta waktu untuk mulai membahas “akar masalah” di tanah Papua.

Aktivis Pembela HAM, Yan Cristian Warinussy mengatakan akar masalah yang dimaksud sebagaimana digambarkan di dalam Papua Road Map (Peta Jalan Papua) hasil studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tahun 2009, yang menyimpulkan adanya empat akar masalah yang menjadi sumber-sumber konflik di Tanah Papua.

Keempat akar masalah tersebut adalah Pertama masalah marjinalisasi dan efek diskriminasi terhadap Orang ASli Papua (OAP) akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Tanah Papua sejak Tahun 1970. Kedua, kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketiga, kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta dan Keempat, soal pertanggung-jawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga negara Indonesia di Tanah Papua.

“LIPI telah memberi tawaran cara penyelesaian atas keempat akar masalah tersebut, yaitu untuk hal pertama adalah dengan kebijakan afirmasi (keberpihakan) sebagai cara untuk pemberdayaan OAP,” ujar Yan.

Kemudian terhadap hal kedua dapat dilakukan dengan mengembangkan paradigma baru pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan OAP di kampung-kampung. Serta hal ketiga dapat didekati dengan mendorong dialog sebagaimana pernah dilakukan untuk Aceh, dan keempat ditempuh jalan rekonsiliasi diantara pengadilan hak asasi manusia (HAM) dan pengungkapan kebenara demi kepentingan penegakan hukum, dan keadilan bagi Papua, terutama korban, keluarga dan warga Indonesia di Tanah Papua secara umum.

Berkenaan dengan itu, langkah Presiden Jokowi dan jajarannya tidak boleh hanya berfokus pada soal pendekatan pembangunan kesejahteraan sebagaimana dicanangkan di dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 semata.

Yaitu lebih pada pendekatan pembangunan infrastruktur demi mempercepat laju pertumbuhan ekonomi semata di Tanah Papua, tetapi harus juga mulai memberi porsi yang adil dan seimbang guna memahami tentang akar soal penting seperti kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta.

Menurut Yan Warinussy persoalan ini telah dibahas dan ditetapkan oleh rakyat Papua dalam Kongres Papua II Mei-Juni 2000 di Jayapura sebagai salah satu manifesto mengenai pelurusan sejarah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1963-1969.

Bahkan di dalam pasal 46 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusu Bagi Provinsi Papua telah diatur prosedur dan mekanismenya dengan perlunya membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) guna melakukan tugas klarifikasi sejarah itu sendiri.

Oleh sebab itu menurut pandangan peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Canada ini bahwa Presiden Jokowi sudah harus memulai langkah-langkah politik guna “menyentuh” akar masalah mengenai kontradiksi sejarah integrasi tersebut dalam kunjungannya di awal tahun 2018 ini.

Hal ini dapat dilakukan oleh Presiden dengan mendayagunakan ketiga orang “person in charge” (tokoh kunci) yang sudah ditunjuk resmi pada 15 Agustus 2017 yang lalu yaitu Pater Neles Tebay, Teten Masduki dan Wiranto.

Ketiga tokoh kunci tersebut dapat dimintai Kepala Negara untuk mulai melakukan langkah-langkah penting dan segera untuk mendekati semua pihak yang merupakan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam konteks akar masalah tersebut di Tanah Papua, Jakarta dan dunia internasional guna mempersiapkan dialog konstruktif nasional dalam waktu dekat ini. (PB7/RED)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.