Tidak Ada Seleksi CPNS Pada 2020
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat Yustus Meidodga memastikan tidak ada seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sampai akhir tahun ini. Yustus mengungkapkan, kemungkinan besar seleksi CPNS untuk formasi 2019, 2020 dan 2021 baru akan dibuka tahun depan.
“Sampai saat ini kami tidak menerima informasi resmi berupa surat ataupun pemanggilan ke Jakarta terkait penerimaan CPNS formasi 2019, 2020 dan 2021. Menurutnya tiga formasi tersebut akan dibuka kembali pada tahun 2021. Jadi tidak benar jika ada informasi tentang penerimaan CPNS lagi di akhir tahun ini,” ujarnya di Manokwari, Rabu (7/10/2020).
Yustus menerangkan, saat ini Pemerintah Provinsi Papua Barat masih memfokuskan perhatian pada tahapan akhir pemberkasan 1.283 CPNS dan P3K formasi 2018 yang lolos seleksi.
“Saat ini sudah sampai pada tahap akhir pemberkasan dan selanjutnya akan diserahkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Jakarta,” jelasnya.
Ia menegaskan, informasi seleksi penerimaan CPNS akan diberitahukan secara resmi dan terbuka. Sehingga bisa diikuti secara langsung melalui website atau situs resmi pemerintah.
“Sudah jelas tidak ada penerimaan di akhir tahun 2020 ini. Jika memang ada maka daerah akan menerima surat pemberitahuan resmi dari Kemenpan RB di Jakarta,” katanya.
Dia pun berharap masyarakat tidak begitu saja menelan mentah-mentah informasi tentang adanya seleksi penerimaan CPNS pada akhir 2020 ini. Informasi yang tidak benar hanya akan menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat.
Melihat kebutuhan
Sebelumnya, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo juga memastikan tidak ada seleksi penerimaan CPNS pada tahun ini. Kata Tjahjo, kemungkinan besar seleksi CPNS baru akan dibuka tahun depan.
“Tahun 2020 tidak ada penerimaan ujian CPNS, kemungkinan baru dibuka CPNS tahun 2021,” kata Tjahjo, Selasa (7/7/2020).
Meski begitu, Tjahjo melanjutkan, belum dapat dipastikan alokasi kebutuhan penerimaan CPNS pada tahun depan. Sebab, Pemerintah masih melihat kebutuhan pegawai dan juga ketersediaan anggaran.
“(Penerimaan CPNS 2021) pun alokasi belum bisa ditentukan, melihat kebutuhan dan ketersediaan anggaran, demikian juga dengan sekolah kedinasan, kecuali sekolah khusus Badan Intelijen Negara (BIN),” kata Tjahjo.
Ia menjelaskan, alasan tidak adanya rekrutmen CPNS 2020 karena seleksi CPNS 2019 belum tuntas seluruhnya karena adanya pandemi Covid-19. Saat ini seleksi CPNS 2019 baru sampai seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) belum terlaksana karena adanya Covid-19.
“Penerimaan CPNS tahun 2019-2020 baru selesai dan belum dilantik semua karena ujian wawancara dan lain lain ditunda karena Covid 19,” katanya.
Karena itu, alokasi penerimaan CPNS tahun 2020 yang tidak digunakan ini akan dialihkan untuk tahun 2021. Meski begitu dia belum dapat memastikan jumlah formasi yang akan dibuka tahun 2021.
“Alokasi masih belum ditentukan. Masih akan melihat kebutuhan dan ketersediaan anggaran,” ujarnya.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengiyakan, hingga saat ini belum ada kebijakan untuk membuka rekruitmen PNS pada 2020 maupun 2021. Pemerintah kata Bima, masih fokus untuk menyelesaikan proses penerimaan CPNS 2019 yang masih tertunda karena pandemi Covid-19.
“Untuk CPNS 2020 belum ada kebijakannya. Pemerintah masih akan menyelesaikan terlebih dahulu proses penerimaan CPNS 2019 yg masih tertunda test SKBnya,” kata Bima, Selasa (7/7/2020).
Bima menjelaskan, pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS 2019 yang terhambat karena Covid-19 rencananya dilakukan pada akhir Agustus atau awal September-Oktober atau setelah selesai tes SKD sekolah kedinasan.
Namun demikian, pelaksanaan SKB, kata Bima, masih harus mendapat persetujuan gugus tugas penanganan Covid-19. “Tapi semua masih harus mendapat persetujuan Gugus Tugas Covid-19,” katanya.
Ia juga mengatakan, hingga saat ini belum ada usulan yang masuk dari instansi mengenai kebutuhan pegawai ASN. “Belum ada usulan yang masuk dari instansi,” katanya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi menilai tepat langkah Pemerintah meniadakan seleksi PNS pada 2020. “Sebenarnya ini cara mengurangi PNS dengan proses alami, dengan adanya pensiun dan sebagainya,” kata Yogi.
Ia mengatakan, adanya pandemi Covid-19 juga membuat anggaran negara lebih banyak dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Sementara, anggaran belanja pegawai PNS sangat besar.
Yogi menilai, moratorium CPNS juga sesuai dengan rencana Pemerintah merestrukturisasi ulang manajemen rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) sesuai kebutuhan. “Sekarang aja banyak PNS yang overload, karena itu kebutuhan PNS harus tepat sasaran,” kata Yogi menjelaskan.
Ia berharap, seleksi penerimaan CPNS tahun mendatang merumuskan bidang kompetensi ASN yang paling dibutuhkan sesuai pembangunan nasional. Sehingga tak perlu tiap tahun ada pengadaan PNS tapi tidak jelas tahu targetnya. Menurut dia, pembukaan lowongan ASN harus tepat kompetensi dan sesuai kebutuhan pembangunan. (PB22/RED)
**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 8 Oktober 2020