Berita Utama

Tidak Taat aturan, Lima Tempat Usaha Dikenai Sanksi

MANOKWARI, papuabaratnews.co Lima tempat usaha di Manokwari dikenai sanksi dari Dinas Lingkungan Hidup, karena limbah yang dihasilkan tidak dikelola dengan baik dan mencemari lingkungan.

“Salah satunya yakni tempat usaha laundry. Sanksi yang kita diberikan yakni berupa sanksi paksaan pemerintah,” ujar Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati,Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Manokwari,  Yohanes Ada’ Lebang saat di temui  Rabu (2/12/2020).

Lebang menuturkan, merujuk dari izin yang dikeluarkan oleh bidang perencanaan, pada prinsipnya memberikan sanksi itu berdasarkan tingkat ketaatan. Katanya, jika tempat usaha sudah memiliki izin SPPL dan tidak memiliki IPAL limbah cair domestik, maka akan dikenai sanksi

“Bahwa setelah mereka (pelaku usaha) membuat izin kemudian tidak melaksanakan izin sesuai dengan dokumen yang dimiliki maka akan diberikan sanksi,” jelasnya.

Lebang berharap hal tersebut dapat menjadi perhatian bagi semua pengusaha untuk lebih memprioritaskan dampak lingkungan dan mengelola lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Berdasarkan aturan yang ada untuk limbah cair domestik, standarisasi IPAL domestik itu harus dimiliki. Jika terjadi pencemaran, berdasarkan Undang-Undang sanksi yang diberikan memang besar berupa denda Rp. 3 Miliar dan tiga tahun penjara,” terangnya.

Hingga saat ini pihaknya tengah melakukan pembinaan terkait sanksi. Adapun sanksi dimaksud yakni tingkat ketaatan pelaku usaha apabila tidak memberikan laporan setiap triwulan dan enam bulan, maka sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi berupa teguran lisan.

Selain itu para pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi administrasi paksaan pemerintah, dan sanksi penindakan berupa pencabutan izin dan penutupan usaha, apabila tidak memperhatikan dampak lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saat ini kita baru sampai pada sanksi paksaan pemerintah. Karena lebih dari itu kita tingkatkan,” katanya.

Sementara terkait dengan pencabutan izin menurutnya kewenangan ada di tangan bupati. Sedangkan untuk sanksi paksaan pemerintah saat ini masih dikeluarkan oleh kepala dinas.

Ia mengimbau semua pelaku usaha yang memiliki usaha yang menghasilkan limbah cair maupun limbah B3 lainnya, harus wajib mengurus izin lingkungannya.

Dampak dari limbah cair maupun B3 lainnya sangat berdampak terhadap lingkungan terutama terhadap kualitas air tanah. Hal tersebut menurutnya belum disadari sebagian pelaku usaha.

“Kita bertanggung jawab bersama untuk lingkungan agar tetap lestari. Karena dampaknya adalah kerusakan lingkungan. Dampak ini yang harus disadari oleh semua pelaku usaha, tidak hanya menjalankan usahanya saja tetapi harus melihat dampak lingkungannya. Lingkungan harus menjadi prioritas,” pungkasnya.(PB19)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Kamis 3 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.