Tolak Pemekaran karena Berpotensi Menambah Konflik

JAKARTA – Penolakan muncul dari berbagai kalangan perihal pemekaran wilayah Papua. Dari aksi demo oleh berbagai kelompok masyarakat di Jakarta dan Papua hingga penolakan lewat permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berencana merumuskan pendapat ahli yang mereka siapkan untuk disampaikan ke Mahkamah Konstitusi yang tengah menyidangkan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Pendapat ahli itu nantinya bisa memperkuat gugatan uji materi yang diajukan Majelis Rakyat Papua (MRP). “Kami juga perlu ke Papua untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi masyarakat,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, Sabtu (12/3/2022).

Jumat akhir pekan lalu, Komnas HAM menerima perwakilan MRP di Jakarta. MRP adalah lembaga resmi pemerintahan daerah otonomi yang mewakili kelompok adat di Papua—sejenis Wali Nanggroe di Aceh. Hadir juga dalam pertemuan itu Direktur Amnesty International Indonesia, lembaga advokasi hak asasi manusia, Usman Hamid.

Menurut Taufan, penolakan yang muncul dari banyak kelompok masyarakat harus menjadi pertimbangan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ia menyebutkan, informasi mengenai rencana pemekaran ini tidak secara penuh sampai kepada warga Papua.

Uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua sudah memasuki tahap akhir. Mahkamah Konstitusi, menurut para penggugat, akan membacakan putusan setidaknya dalam dua pekan lagi. Uji materi diajukan setelah beleid ini disahkan pada Juli tahun lalu. Adapun para penggugat adalah Ketua MRP Papua, Timotius Murib; Wakil Ketua MRP, Yoel Luiz Mulait; dan dari Kelompok Kerja Perempuan MRP, Debora Mote.

MRP menilai, pemekaran wilayah Papua tak akan menyelesaikan ketimpangan pembangunan seperti klaim pemerintah. Sebab, hal itu justru akan memperparah konflik horizontal akibat adanya institusi birokrasi baru. Proses pemekaran juga tidak transparan dan bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, misalnya, membolehkan pemekaran wilayah itu tanpa melalui tahapan daerah persiapan. Artinya, pemekaran dilakukan tanpa percobaan lebih dulu. Undang-Undang Pemerintah Daerah mewajibkan adanya percobaan ini karena, jika daerah otonom baru gagal dan tak berkembang sesuai dengan harapan, daerah baru bisa dibatalkan dan dikembalikan ke induknya.

Aksi menolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di depan Perumas II Waena, Jalan Raya SPG Taruna Bakti, Kota Jayapura, Papua, 8 Maret 2022. (Foto: ANTARA/Gusti Tanati)

Wakil Ketua MRP, Yoel Luiz Mulait, mengatakan pemerintah harus menghentikan proses pemekaran provinsi baru Papua. Gugatan mereka di Mahkamah Konstitusi, kata Yoel, menunjukkan bahwa proses tersebut tidak transparan dan tak melibatkan masyarakat. “Pemekaran ini justru bisa membuat konflik masyarakat, bukan menguranginya,” kata dia.

Para penolak pemekaran ini juga terdiri atas kelompok pembela hak asasi manusia dan kelompok advokasi untuk orang asli Papua. Mereka menyoroti pelanggaran HAM di Papua yang semakin meningkat dan kasus-kasus yang tak diselesaikan pemerintah. Dengan demikian, pemekaran dirasa hanya mengalihkan kewajiban pemerintah menyelesaikan persoalan ini.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pemerintah dan DPR harus menunda rencana pemekaran ini. Berbagai gelombang penolakan di Papua dan di Jakarta harus menjadi pertimbangan pemerintah. “Setidaknya harus ditunda hingga ada hasil putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Usman.

Ia meminta pemerintah berfokus mendorong pembentukan pengadilan HAM, komisi kebenaran dan rekonsiliasi, serta Komnas HAM bagi Papua. Beleid otonomi khusus Papua, kata Usman, juga melupakan hak orang Papua karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat selama proses pembahasan.

Adapun Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, menyatakan pemekaran bakal tetap berlangsung meski ada penolakan. Sebab, kata dia, pelayanan publik hanya terpusat di ibu kota provinsi sehingga perlu ada distribusi pelayanan ke berbagai penjuru Papua. (TMP/ANT)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: