Berita Utama

Tumpukan ‘PR’ Dua Menteri Baru

JAKARTA – Tumpukan pekerjaan rumah atau “PR” menanti Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto setelah dilantik Presiden Joko Widodo, Rabu (15/6/2022). Sejumlah kalangan menilai, setelah reshuffle dan pelantikan, menteri baru diminta bergerak cepat menjalankan aturan yang sudah ada dulu.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengatakan urusan perdagangan saat ini menghadapi tekanan berat akibat konflik Rusia dan Ukraina yang belum mereda. Perang telah menciptakan krisis pangan global, termasuk di dalam negeri. Harga beragam kebutuhan pokok meningkat sebagai salah satu dampaknya. “Untuk menteri baru, hal yang menjadi tantangan adalah menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi,” tutur Hariyadi, kemarin.

Presiden Jokowi kemarin melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Adapun Hadi diangkat menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) mengisi posisi yang sebelumnya dijabat Sofyan Djalil.

Hariyadi mengatakan menteri perdagangan yang baru sebaiknya memberikan perhatian khusus pada ketersediaan bahan pangan. Dia berharap kejadian seperti kelangkaan hingga melambungnya harga minyak goreng tak terulang.

Sejak akhir 2021, pemerintah belum berhasil menurunkan harga komoditas tersebut. Padahal beragam kebijakan sudah diambil, dari penetapan satu harga, pemberlakuan harga eceran tertinggi, mewajibkan setoran untuk kebutuhan domestik dengan harga khusus, hingga melarang ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan beberapa produk turunannya selama satu bulan.

Kini, setelah keran ekspor kembali dibuka, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Eddy Martono, menyatakan aktivitas pengiriman ke luar negeri masih belum normal. “Dengan penyetopan ekspor yang lalu, tanki-tanki sempat penuh bahkan beberapa perusahaan sawit berhenti beroperasi,” ujar dia.

Eddy menyatakan, selain menyelesaikan masalah minyak goreng, Menteri Zulkifli perlu memastikan kelancaran ekspor CPO. Salah satunya menjalankan aturan yang sudah ada, seperti kebijakan flush out atau mengarahkan dan melanjutkan persetujuan ekspor yang sudah diberikan. “Tidak perlu mengubah-ubah lebih dulu agar tidak membingungkan pelaku usaha,” ujar dia.

Mendag Diharapkan Antisipasi Inflasi

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, juga masih menyoroti seputar harga dan ketersediaan pangan serta dampaknya terhadap inflasi. Dalam momentum pemulihan ekonomi, Kementerian Perdagangan diharapkan dapat mengantisipasi gejolak perdagangan sejumlah komoditas utama di dalam negeri. “Secepatnya meningkatkan ekspor serta mempercepat implementasi berbagai perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang, serta mencari peluang pasar baru di negara-negara lain,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada Mei 2022 turun 21,29 persen menjadi US$ 21,51 miliar dibanding pada April 2022. Ekspor nonmigas pada Mei 2022 mencapai US$ 20,01 miliar. Angka ini turun 22,71 persen dibanding pada April 2022.

Untuk Hadi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang yang baru, Kadin berharap konflik lahan yang ada selama ini bisa terselesaikan agar industri di sektor yang berhubungan dengan lahan bisa berjalan baik. Arsjad menuturkan pertanahan merupakan salah satu faktor penting dalam setiap kegiatan usaha, terutama kepastian lokasi, hukum, dan administrasi.

Dengan kehadiran Hadi yang pernah berkiprah sebagai Panglima TNI, Apindo berharap mafia sertifikat tanah bisa ditertibkan. Hariyadi menyatakan pelaku usaha resah menghadapi para mafia. “Jadi, bisa terjadi tanah itu diserobot dan keluar sertifikatnya. Ini kejahatan yang sudah sangat masif,” katanya.

Pekerjaan rumah lainnya adalah memastikan keterbukaan informasi soal hak guna usaha (HGU).

Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Rio Rompas, menyatakan keterbukaan informasi itu penting untuk mengungkapkan data tersebut, khususnya setelah ada putusan Mahkamah Agung. Dia menyebutkan bahwa Sofyan Djalil, menteri sebelumnya, tidak mau membuka data HGU meskipun sudah diputus di pengadilan. “Ini seakan-akan pembangkangan terhadap putusan pengadilan,” ucapnya.

Hal yang tak kalah penting, Menteri Agraria dan Tata Ruang yang baru dinilai perlu memastikan reforma agraria berlangsung secara benar, bukan sekadar bagi-bagi sertifikat. “Tanah-tanah telantar dari konsesi perusahaan didistribusikan kepada rakyat. Tanah yang berkonflik dengan perusahaan harus dikembalikan kepada rakyat,” ujar Pengkampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Uli Arta Siagian.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, menyayangkan pergantian menteri yang sudah sangat dinanti di tengah ancaman gejolak perekonomian global dan kondisi pandemi ini. Melihat nama-nama pejabat baru yang muncul, Piter menilai reshuffle atau perombakan kabinet tersebut jelas bukan untuk memperkuat kebijakan agar mampu menghadapi gejolak perekonomian global.

“Tokoh-tokoh yang muncul adalah tokoh politik dan pertimbangan reshuffle juga lebih kepada stabilitas politik,” tuturnya. Padahal reshuffle diharapkan bisa menghadirkan pejabat yang berfokus menghadapi tantangan dan memberikan kinerja yang lebih baik. Sebab, perekonomian yang tidak terkelola dengan baik dampaknya ditanggung oleh masyarakat.

Keputusan reshuffle bak nasi yang sudah menjadi bubur. Khusus untuk Zulkifli, Piter mengingatkan bahwa tugas utamanya adalah menjaga ketersediaan bahan pangan. Kelangkaan barang bakal menimbulkan kegaduhan. Harga merupakan isu penting yang juga harus diperhatikan. Meski begitu, Piter mengatakan kenaikan harga sejumlah bahan pangan dipengaruhi oleh kondisi global yang tidak terelakkan. “Memaksakan harga barang murah akan memunculkan penyelewengan di pasar, yaitu penimbunan dan penyelundupan, serta utamanya lagi terjadi kegaduhan,” kata dia.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menyatakan pergantian kedua menteri tersebut tak menjamin pekerjaan rumah yang menumpuk bisa selesai, setidaknya hingga 2024. Dari sisi pangan, ada faktor eksternal yang tak bisa dikendalikan dari dalam negeri.

Adapun di sisi pertanahan, latar belakang hukum tak menjamin masalah selesai. Tauhid mencontohkan perpindahan aset dari tangan para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sampai saat ini sulit ditagih pemerintah. “Apalagi ini konflik yang di masyarakat, yang sudah puluhan tahun kasusnya,” kata dia.

Saat serah-terima jabatan di Kementerian Perdagangan, Zulkifli Hasan mengatakan selama 100 hari pertama akan berfokus menangani sengkarut pangan, khususnya minyak goreng. Adapun Hadi mengungkapkan mendapat tiga tugas dari Jokowi, antara lain soal pertanahan di Ibu Kota Negara. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.