Berita Utama

Usaha Memperluas Basis Perpajakan

JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menilai perubahan lapisan tarif PPh orang pribadi adalah upaya pemerintah memperluas basis perpajakan. Pemerintah diperkirakan ingin menghimpun lebih banyak laporan pekerja, khususnya sektor formal, dengan gaji di bawah Rp 10 juta. Para pekerja dengan kelas gaji tersebut dianggap potensial menyokong penerimaan negara lantaran jumlahnya yang besar.

Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi langkah yang baik lantaran pemerintah tidak memiliki banyak pilihan lain untuk menggenjot penerimaan pajak. Pengampunan pajak sudah dilakukan dan “durian runtuh” dari lonjakan komoditas sudah mulai mereda. Dengan lapisan tarif yang baru, ia memperkirakan akan ada kenaikan penerimaan pajak sebesar 5 persen dari kelas pekerja. “Karena pekerja kita kan paling banyak gajinya di bawah 10 juta,” tutur Tauhid.

Di sisi lain, pemerintah menambah tarif bagi wajib pajak dengan PKP di atas Rp 5 miliar per tahun dari 30 persen menjadi 35 persen. Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, mengungkapkan lapisan tarif baru ini berpotensi menambah penerimaan negara sebesar Rp 6,63 triliun; di luar pengenaan pajak atas natura.

Fajry mengatakan, selama ini wajib pajak yang memiliki pendapatan di atas Rp 5 miliar berkontribusi 17,24 persen terhadap total penerimaan PPh orang pribadi dengan jumlah surat pemberitahuan pajak (SPT) sekitar 3.185 laporan. “Sedangkan lapisan terendah, PKP Rp 0-50 juta dengan jumlah SPT lebih dari 8 juta, kontribusinya ke penerimaan sebesar 3,14 persen,” tutur dia.

Adapun kajian makroekonomi Bahana Sekuritas pada September 2021 menyebutkan penambahan lapisan tarif pajak untuk orang superkaya bisa menambah pendapatan pajak hingga Rp 8 triliun dari total penerimaan pajak individu sebesar Rp 150 triliun per tahun. Menurut Bahana, nilai kekayaan orang dengan nilai simpanan di atas Rp 5 miliar setara dengan setengah dari total nilai dana pihak ketiga di perbankan.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Wijaya Kamdani, memahami penambahan lapisan tarif PPh perorangan itu adalah upaya meningkatkan penerimaan negara dari sisi pajak. Ia meyakini kebijakan tersebut sudah melalui berbagai perhitungan dan pertimbangan. “Ini soal partisipasi. Kami mengerti ada hal yang mau tidak mau harus dilakukan (menaikkan tarif), karena juga ada hal yang kami minta seperti insentif. Harus berimbang,”

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyu, menilai skema pajak kekayaan untuk orang kaya adalah hal yang masuk akal dan adil untuk memperkuat penerimaan pajak dalam jangka pendek. Selain jumlahnya yang sangat besar, langkah itu dinilai berdampak signifikan pada upaya penurunan ketimpangan di Tanah Air. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.