Berita Utama

Usai UN SMP, Pembahasan Gaji Guru Honorer Dilanjutkan

MANOKWARI, PB News – Pembayaran gaji guru honorer di Kabupaten Manokwari yang sangat memprihatinkan karena tidak sesuai dengan standar upah minimum provinsi (UMP) 2018 sebesar Rp2.667.000.

Hal ini jika tidak disikapi serius oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait, maka bisa menghambat kelancaran aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) dan upaya peningkatan kualitas pendidikan di Ibu Kota Provinsi Papua Barat.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daereah (DPRD) Kabupaten Manokwari Ayu Humariah Batarai, mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya telah berupaya melakukan pertemuan dengan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, namun dibatalkan karena bersamaan dengan pelaksanaan ujian nasional (UN). Sehingga, diestimasikan usai pelaksanaan UN tingkat SMP, pembahasan kembali dilanjutkan mengingat nasib guru honorer sangat memprihatinkan.

“Sekertariat sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan, dan jawaban dari kepala dinas setelah UN yakni di atas tanggal 26 sehingga kita manunggu menunggu waktu,” katanya.
Menurut dia, pembayaran kompensasi atas jasar para pendidik yang masih berstatus honorer semestinya lebih manusiawi, karena ditemukan gaji guru honorer kurang dari Rp1 juta, padahal biaya kebutuhan hidup sehari-hari sangat tinggi. Kesejahteraan tenaga pendidik menjadi hal yang sangat penting, karena jika terabaikan maka bisa berdampak pada terhambatanya aktivitas KBM.

“Gaji guru honor di Kabupaten Manokwari sangat miris dan membuat DPRD tersentuh untuk memperjuangkan hal tersebut,” tutur dia.

Selama ini, gaji guru honorer ditalangi sekolah menggunakan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) dan dibayarakan per-tiga bulan sekali.

Ke depannya, Ayu melanjutkan, DPRD Manokwari akan mendorong agar gaji guru honorer dapat diakomodir ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Kita harapkan pada pembahasan berikutnya gaji guru honor bisa masuk dalam APBD. Sehingga guru honor juga mendapatkan gaji manusiawi,” ucap politisi dari Partai Gerindra ini yang sudah sering melakukan kunjungan di berbagai sekolah di Manokwari termasuk di pedalaman.

Hal senada juga pernah dikemukakan oleh Wakil Ketua II DPRD Manokwari Frangki Awom menegaskan seluruh fraksi di DPRD Manokwari wajib memberi perhatian serius terhadap permasalahan ini. Kata dia, dalam pembahasan anggaran tahun depan gaji guru honorer harus diakomodir dalam APBD.

“DPRD mendukung 100 persen peningkatan gaji guru honorer di Manokwari hingga setara UMP. Seluruh fraksi dalam pembahasan KUA-PPAS tahun berikut harus memasukannya dalam APBD. Kita akan mengawal sampai pengesahannya,” tegasnya. (PB9)

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.