Usulan Memperpanjang Masa Jabatan Kades Bermuatan Politik

JAKARTA – Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menjelaskan bahwa konsep kajian tata negara soal masa jabatan adalah pembatasan kekuasaan.

Menurut dia, para pendiri bangsa telah membuat konsep pembatasan lima tahun terhadap pemegang kekuasaan, baik dari tingkat pusat maupun daerah, agar kepemimpinan mereka tidak terlalu panjang dan lama.

“Kalau dibuat masa jabatan itu panjang, sifat kekuasaan itu cenderung menyimpang. Jika terjadi penyimpangan di desa yang jumlahnya banyak sekali, dampaknya adalah masyarakat di desa itu sendiri,” jelas Feri Amsari.

Menurut Feri, ide memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun terlalu panjang. Dia menilai warga desa bakal terlalu lama mengganti kepala desa yang bermasalah jika usulan tersebut benar-benar direalisasi.

“Usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini bermuatan politik. Sebab, ide ini baru disampaikan menjelang tahun Pemilu 2024,” ucapnya.

Menurut Feri, jika usulan masa jabatan kepala desa benar-benar mau dikaji, lebih baik dilakukan setelah pemilu mendatang. Sebab, dia khawatir usulan ini bakal berimplikasi terhadap bangkitnya kembali ide memperpanjang masa jabatan presiden. Apalagi sebagian kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pernah menyuarakan dukungan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

“Dalam konsep hukum tata negara, itu ada soal konflik kepentingan. Jangan sampai nanti justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang tidak benar,” ujarnya.

Dosen hukum tata negara dari Universitas Bung Hatta, Helmi Chandra, menilai usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa secara demokrasi kurang sehat. Sebab, seorang kepala desa yang terpilih dua kali bakal memimpin sampai 18 tahun.

Dia mengatakan, jika terjadi penyalahgunaan wewenang hingga terjadinya korupsi dengan waktu yang terlalu lama, hal itu bakal berdampak pada pembangunan desa.

“Potensi korupsi di desa juga tinggi karena besarnya dana yang dikelola desa hari ini,” ucapnya.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), kelompok pegiat antikorupsi, sejak 2015 hingga 2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. “Kalau ide ini direalisasi, perpecahan di desa juga akan mudah tersulut dengan ambisi pencalonan kepala desa yang masa jabatannya sangat lama itu,” ujar Helmi. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: