Berita UtamaInforial

Usulan Nama Bandara Rendani dan RSUD Provinsi Lewat Kajian

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Hingga kini, nama resmi untuk Bandara Rendani Manokwari dan RSU Provinsi Papua Barat belum ditentukan.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan, pengusulan nama resmi untuk Bandara Rendani dan RSU Papua Barat itu harus melalui kajian historis dan ilmiah, baru disahkan.

“Pemberian nama itu soal kedua, yang terpenting kita bangun semuanya hingga selesai dulu. Pemberian nama untuk bandara dan rumah sakit tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru,” kata Mandacan kepada awak media di Manokwari, Selasa (3/11/2020).

Menurutnya, pengusulan nama tokoh tertentu sebagai nama resmi bandara dan rumah sakit adalah bentuk apresiasi terhadap peran dan kontribusi tokoh itu bagi daerah dan masyarakat di Papua Barat.

“Penggantian nama bandara atau rumah sakit adalah bagian dari usaha kita mengabadikan tokoh-tokoh penting di daerah ini. Karena itu harus disiapkan seluruh data penunjang tentang peran dan kotribusinya,” paparnya.

Dikonfirmasi mengenai nama Loedwick Mandatjan sebagai salah satu usulan alternatif nama resmi untuk Bandara Rendani Manokwari, menurut gubernur, pengusulan nama harus melihat peran dan kontribusi tokoh itu di Manokwari.

“Pemberian nama bandara dan rumah sakit dengan nama tokoh tertentu, harus dilengkapi dengan data tentang kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan masyarakat di daerah ini,” pungkasnya.

Khusus mengenai penetapan nama bandara, pemerintah sudah mengaturnya dalam Peraturan Menteri nomor PM 39 tahun 2019 yang menggantikan Peraturan Menteri  Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional.

Tentang penetapan nama sendiri dalam Permen ini diatur pada bagian keenam yang mencakup tentang Penetapan Nama Bandar Udara Umum. Dimulai pada pasal 44. Secara teknis kemudian diatur pada pasal 45. Berikut bunyinya: (1) Usulan penetapan nama bandar udara disampaikan pemrakarsa kepada Menteri setelah koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota tempat bandar udara tersebut berada. (2) Pengusulan penetapan nama bandar udara dilakukan dengan melampirkan sejumlah persyaratan, antara lain: surat persetujuan gubernur, surat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, surat persetujuan bupati/wali kota, surat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, surat persetujuan masyarakat adat setempat, dan surat persetujuan alas penggunaan nama yang bersangkutan atau ahli waris dalam hal penamaan nama bandar udara menggunakan nama tokoh atau pahlawan setempat.

Selanjutnya Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap persyaratan permohonan penetapan nama tersebut. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal mengusulkan penetapan nama Bandar Udara kepada Menteri Perhubungan, untuk kemudian disahkan. (PB22)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Rabu 4 November 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.