Berita UtamaInforialPOLITIK & HUKUM

Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kantor Dinas Perumahan

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy, mendesak penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat untuk mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Kantor Dinas Perumahan Papua Barat, terutama dugaan keterlibatan PT.Trimese Perkasa dan CV. Maskom Jaya selaku sub kontraktor.

“Penyelidikan terhadap pihak PT. Trimese Perkasa dan CV. Maskom Jaya selaku Subkontraktor berkenaan dengan keterlibatan mereka bersama para konsultan pelaksana maupun konsultan pengawas, dalam membuat laporan pelaksanaan pekerjaan 100 persen,” kata Warinussy kepada Papua Barat News, belum lama ini.

Praktisi hukum itu menjelaskan, bahwa akibat dari dibuatnya progress pekerjaan 100 persen, pemerintah akhirnya mencairkan anggaran pembangunan walau pada kenyataannya progress pekerjaan belum 100 persen terealisasi.

“Saya kira Direktur CV. Maskom Jaya dapat dimintai keterangannya lebih lanjut, juga termasuk para konsultan pelaksana maupun konsultan pengawas serta Pimpinan PT. Trimese Perkasa,” kata Warinussy.

Terpisah, Direktur LBH Gerimis Papua Barat Yosep Titirlobi menegaskan, bahwa para Subkontraktor yang terlibat dalam Kerjasama Operasi (KSO), Konsultan Pengawas, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan serta direksi lapangan PT. Trimese Perkasa, patut bertanggung jawab atas dugaan korupsi tersebut.

Sebab, menurut Yosep, pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 itu, diduga merugikan negara sebesar Rp1.8 miliar dari nilai kontrak Rp4,3 miliar. Dimana hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak.

Dijelaskannya, PT. Trimese Perkasa adalah pemenang lelang dan sebagai pelaksana pekerjaan. Tetapi atas desakan dari para kontraktor lokal, seluruh pekerjaan terkontrak itu akhirnya dikerjakan secara bersama-sama berdasarkan surat Perjanjian KSO pada 19 September 2017. Perjanjian itu ditanda tangani oleh Leo Primer Saragih selaku Direktur PT. Trimese Perkasa dan Marinus Bonepay selaku Direktur CV. Maskom Jaya.

“Sekalipun Leo Primer Saragih dinyatakan meninggal dunia, masih ada Direksi Lapangan dan Subkontraktor yang juga bertanggungjawab dalam proyek itu. Mereka seharusnya diperiksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” kata Yosep.

Untuk diketahui, dalam perkara ini Kejati Papua Barat hanya menetapkan satu orang tersangka, yakni Martha Heipon selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Berkas penyidikan perkara ini sementara dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Papua Barat pada Pengadilan Negeri Manokwari. (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 8 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.