Berita Utama

UU Cipta Kerja Rentan bagi Pekerja Migran

JAKARTA – Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Perubahan krusial terjadi pada Pasal 51 mengenai izin berusaha Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Izin P3MI sebelumnya harus dikeluarkan Menteri, dalam UU Cipta Kerja P3MI hanya perlu perizinan berusaha dan diterbitkan pemerintah pusat.

Aktivis perempuan Alysa menilai kemudahan perizinan tersebut akan membuat pekerja migran makin rentan akan terjadinya pelanggaran. Padahal peran P3MI sangat penting dalam mencegah para pekerja migran berangkat secara ilegal.

“Jangan menyamakan perusahaan yang memproduksi barang dengan perusahaan pekerja migran. P3MI menyalurkan orang sehingga potensi dan tanggung jawabnya lebih besar ketimbang perusahaan yang memproduksi barang,” kata Alysa.

Sekretaris Nasional Jaringan Buruh Migran (JBM), Savitri Wisnuwardhani menyebut, selain Pasal 51, Pasal 57 mengenai perpanjangan izin berusaha P3MI juga menjadi krusial. Pasal ini penting sebagai syarat pemberian perpanjangan izin beroperasi P3MI. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan ada 10 syarat untuk pengajuan perpanjangan. Namun, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, semua itu dipangkas. P3MI hanya perlu melakukan pembaruan data ketika ingin memperpanjang perizinan.

Menurut Savitri, kondisi ini membuat makin banyak pekerja migran rentan menjadi korban human trafficking. “Karena banyak juga P3MI yang melakukan kegiatan tidak resmi dan melanggar prosedur,” ujarnya.

Komnas HAM melaporkan sepanjang 2020-2023 sekitar 1.200 buruh migran menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus scamming di beberapa negara di Asia Tenggara. (REP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.