Berita UtamaInforial

UU Otsus untuk Tingkatkan Kesejahteraan Orang Asli Papua

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengajak segenap komponen rakyat di Papua Barat untuk bersama-sama mengucapkan syukur atas pengesahan UU Otsus Papua tersebut. Menurutnya, UU Otsus Papua akan menjadi tonggak awal dilanjutkannya pembangunan di tanah Papua, khususnya Provinsi Papua Barat.

Dominggus menegaskan UU Otsus Papua disusun dengan semangat untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua.

“Atas nama pemerintah dan warga Indonesia di Provinsi Papua Barat, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah pusat dan DPR RI, atas pembahasan dan pengesahan UU Otsus Papua yang akan kembali diberlakukan selama 20 tahun (2021/2041),” kata dia dalam Konferensi Pers di Manokwari, Kamis 15 Juli 2021.

Dominggus juga mengimbau seluuruh elemen masyarakat asli Papua di Papua Barat agar menyambut baik pengesahan UU Otsus, dan tidak terus terprovokasi berbagai isu dan pihak yang terus menerus menyuarakan penolakan keberlanjutan Otsus di tanah Papua.

“Mari kita dukung keberlanjutan pelaksanaan Otsus untuk pembangunan dan kesejahteraan, hentikan perdebatan dan saya imbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh ajakan pihak-pihak yang menolak pembangunan di tanah Papua melalui penolakan Otsus,” ajak Mandacan.

Dia menyebutkan keberlanjutan Otsus penting bagi pembangunan sektor kesehatan, pendidikan dan perekonomian di Tanah Papua, khususnya Papua Barat.

“Terima kasih kepada DPR RI yang telah mengakomodir usulan yang diajukan oleh Pemprov Papua Barat dan DPR Papua Barat,” tandasnya.

Usulan Papua Barat diakomodir

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani mengatakan sejumlah masukan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam revisi UU Otsus sudah diakomodir.

“Terkait kewenangan harus diberikan kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka Otsus,” ungkap Wagub Lakotani.

Selain itu, menurutnya, Pemprov juga mengajukan agar ada pembentukkan partai lokal, namun terkait pasal ini ada berbagai pertimbangan. Soal kompromi politik antara pemerintah  pusat dan daerah, sehingga adanya DPRD pengangkatan di kabupaten.

“Oleh karena itu kita bersyukur bahwa itu diakomodir seperempat kali jumlah anggota DPRD hasil pemilu di setiap kabupaten di seluruh tanah Papua dan akan diakomodir, sedangkan 30 persen nya adalah untuk perempuan,” ungkapnya.

Selain dua poin tersebut, kata dia, juga diusulkan agar setelah tahun 2026 DBH Migas berakhir, Papua Barat minta diperpanjang 20 tahun ke depan. Namun kembali lagi karena ada kompromi politik, maka Pemerintah pusat menjawab diperpanjang hanya 15 tahun saja, sehingga berakhir bersama dengan UU Otsus jilid dua pada 2041.

Sementara terkait Dana Tambahan Infrastruktur  (DTI)  yang selama ini hanya diperuntukkan oleh Perhubungan dan PU, sehingga Papua Barat minta agar cakupannya lebih luas, tidak hanya dua peruntukan, namun diperuntukkan lagi untuk sanitasi lingkungan, kelistrikan, telekomunikasi,  dan juga air bersih.

“Inilah sejumlah usulan yang diakomodir di dalam RUU Otsus yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat,” jelasnya.

Dia menambahkan, yang paling mengembirakan bagi Papua Barat adalah pada pasal 75 disebutkan secara tegas aturan pemerintah terkait dengan pemberian kewenangan yang tegas kepada gubernur itu harus dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam waktu 90 hari.

“Jadi dalam waktu tiga bulan Pemerintah pusat  sudah harus menyiapkan peraturan pemerintah tentang pemberian kewenangan kepada gubernur dalam rangka pelaksanaan  pemerintahan di daerah,” pungkasnya.

Kawal pelaksanaan otsus

Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren mengatakan meski revisi kedua UU 21 belum sepenuhnya sesuai harapan, namun sebagian besar aspirasi MRPB sudah diakomodir.

“Jika usulan kami tidak diakomodir, maka kami akan menolak. Namun lebih dari 50 persen aspirasi masyarakat lewat MRPB sudah dimasukkan dalam agenda revisi yang sedang dikerjakan oleh DPR RI dan pemerintah pusat,” katanya.

Dia lalu mengajak seluruh elemen masyarakat di Papua Barat, bergandengan tangan mengawal proses pelaksanaan otsus. Menurutnya, bukan waktunya lagi untuk melakukan aksi dan menolak berlakunya otsus di tanah Papua.

“Saya mengajak kita semua bersama-sama mengawal berjalannya otsus. Tidak perlu lagi ada demonstrasi. Kalau ada ketidakpuasan, ada mekanisme yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan berdialog,” kata Ahoren.

Senada, Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat George Dedaida menegaskan akan mengawal pelaksanaan revisi kedua UU 21 ini.

“Kita jangan melakukan kesalahan yang sama. Proses pembangunan di Papua Barat harus terus berjalan. Itu perlu kerja sama semua pihak. Koordinasi lintas lembaga. Komunikasi dengan segenap elemen perlu ditingkatkan,” ujar George.

Selanjutnya, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Domsberai, Zakarias Horota mengakui selama kurun waktu 20 tahun berlangsungnya Otsus di Papua, masih banyak yang perlu dievaluasi.

“Ada sejumlah indikator yang memperlihatkan otsus gagal mengangkat harkat dan martabat Orang Papua,” kata  Horota.

Ia menyebut, penyelesaian persoalan HAM yang tidak juga bisa dituntaskan pemerintah pusat.

“Itu semua adalah PR otsus jilid I yang harus diselesaikan pemerintah pusat,” ujar Horota sembari menegaskan akan ikut menjaga kedamaian dan keamanan di daerah ini. (PB22)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.