Vaksinasi Covid-19 di Papua Barat Tunggu Juknis
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerah tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Otto Parorongan mengatakan, pihaknya siap mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada warga di Papua Barat. Namun sampai saat ini belum ada petunjuk teknis pelaksanaan dari Kementerian Kesehatan RI.
“Petunjuk pelaksanaan atau pedoman dari pusat belum turun, namun kami bersiap-siap di daerah untuk melaksanakannya,” ujarnya di Manokwari, Rabu (11/11/2020).
Otto menyebutkan, jajaran Dinas Kesehatan di Papua Barat siap apabila juknis pelaksanaan vaksinasi sudah turun dari pusat. Persiapannya antara lain, sumber daya tenaga medis dan dokter serta laboratorium penyimpan vaksin, baik di provinsi maupun kabupaten.
“Dari sisi sarana dan prasarana serta SDM telah mencukupi. Prinsipnya kami siap bila sudah ada instruksi resmi,” tukasnya.
Singgung banyaknya vaksin yang akan diberikan ke Papua Barat, kata Parorongan, hal itu perlu disesuaikan dengan jumlah kelompok sasaran prioritas yakni TNI/Polri dan tenaga kesehatan.
“Kita tidak akan membeli sendiri vaksin tersebut, namun menunggu kiriman dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Rencananya vaksin massal akan diberikan kepada tenaga medis dan TNI/POLRI terlebih dahulu,” pungkasnya.
Pada kesempatan sebelumnya, Juru Bicara Pemprov Papua Barat pada Penanganan Covid-19, Arnoldus Tiniap mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai mengumpulkan data kelompok masyarakat yang akan diikutsertakan pada program vaksinasi Covid-19.
“Dari pusat sudah minta nama-nama yang akan diberikan vaksin Covid-19 tahap pertama. Sekarang pendataan di Papua Barat sedang berlangsung,” ujarnya.
Dia menyebutkan bahwa data sasaran vaksinasi itu akan diinput di Dinas Kesehatan di setiap kabupaten/kota. Selanjutnya akan diserahkan ke Kementerian Kesehatan di Jakarta.
Sesuai petunjuk Kemenkes, pada tahap awal ini vaksinasi akan dilakukan kepada para petugas yang bekerja di fasilitas kesehatan.
“Seperti dokter, perawat, satpam hingga petugas kebersihan. Mereka akan divaksin dan data-data itu akan diinventarisir di Dinas Kesehatan setiap daerah,” ucap Arnold.
Dia berharap paling lambat pekan ke empat bulan November pendataan sudah selesai dan data sudah masuk dalam database Kementerian Kesehatan. Dengan demikian, vaksinasi bisa dilaksanakan secara serentak dengan daerah lain.
Arnold menambahkan selain tenaga kesehatan serta petugas fasilitas kesehatan, Anggota TNI dan Polri pun diutamakan pada pemberian vaksin tersebut.
“Terutama yang intens terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan mereka yang terlibat dalam kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pasien Covid-19,” katanya. (PB22)
**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 12 November 2020
