Berita UtamaInforialPOLITIK & HUKUM

Vonis Bebas Tommy Limbunan, Kejati Nilai Hakim Salah Terapkan Hukum

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kejaksaan Tinggi Papua Barat angkat bicara terkait vonis bebas Tommy Limbunan, terdakwa kasus dugaan Perusakan Hutan dan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Ilegal di Kabupaten Raja Ampat.

Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Papua Barat Badrut Tamam menilai vonis bebas itu sebagai kesalahan penerapan hukum dari Ketua Majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong. Terhadap vonis tersebut, kejaksaan telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dengan melampirkan kesalahan tersebut dalam memori Kasasi.

“Ada kesalahan penerapan hukum atas vonis bebas tersebut. Alasan Kesalahan penerapan hukum itu sudah kita lampirkan dalam memori Kasasi. Permohonan kasasi-nya sendiri sudah kita ajukan sejak Jumat lalu,” kata Tamam kepada Papua Barat News di Manokwari, Selasa (10/11/2020).

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan itu, menjelaskan, bahwa Ketua majelis hakim dalam putusan bebasnya terhadap terdakwa Tommy Limbunan saat itu, ialah dengan menerapkan Undang-undang Minerba yang baru, yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020. Sementara perkara itu baru terjadi sebelum Undang-undang tersebut diundangkan.

Menurutnya, ini merujuk pada azas legalitas. Sebab, sebelum suatu Undang-undang diundangkan sebagai sebuah produk hukum baru, maka yang berlaku saat terjadinya tindak pidana adalah Undang-undang sebelumnya. Dalam hal ini, ialah Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Itu sesuai dengan dakwaan ketiga Jaksa Penuntut umum.

“Azas legalitas itu yang kita muat dalam konsideran memori kasasi. Kesalahan penerapan hukum harus kita jelaskan dalam memori kasasi, karena itu merupakan syarat formal yang bersifat fundamental dari sebuah permohonan,” kata Tamam.

Terpisah, Rustam selaku salah satu advokat senior di Papua Barat, mengatakan, vonis bebas tersebut merujuk pada lemahnya fakta persidangan yang dapat memberatkan atau menyatakan bahwa terdakwa Tommy Limbunan, bersalah. Sebab, terdakwa merupakan tersangka tunggal dalam kasus tersebut.

Menurutnya, penyidik Kepolisian seharusnya menjerat tersangka lebih dari satu orang untuk dapat menguatkan peran dari tindak pidana yang dilakukan atau yang terjadi. Sebab, kasus tersebut adalah sebuah rangkaian, dari pihak yang memberi izin sampai yang menerima izin.

Rustam menjelaskan, bahwa perusahaan Tommy Limbunan telah lebih dulu mengantongi izin dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan Minerba, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Raja Ampat, sebelum mulai beroperasi

Namun, tak satupun dari mereka yang ditetapkan tersangka. Padahal, para pihak yang mengeluarkan dan memberikan izin kepada Tommy Limbunan sebenarnya juga mengetahui kalau wilayah tersebut masuk dalam kawasan konservasi.

“Ini kan aneh. Kenapa juga jaksa menyatakan berkas lengkap (P-21). Melihat fakta ini tentunya hakim menganggap Penuntut umum tidak dapat membuktikan Willens en Weten (dengan sengaja dan akibatnya),” ujar Rustam. “Tapi, apabila kasus ini dilidik kembali saya yakin hakim akan berpendapat lain dalam menjatuhkan vonisnya,” katanya lagi.

Dakwaan dan Putusan

Ketua majelis hakim Marco Erari dalam amar putusannya membebaskan terdakwa Tommy Limbunan dari seluruh dakwaan penuntut umum, memulihkan hak-hak terdakwa dari kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, seluruh barang bukti terkait yang telah disita untuk perkara ini, dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing.

Tommy Limbunan adalah sosok yang tak asing dalam dunia usaha. Ia pernah menjabat sebagai komisaris maupun direktur utama berbagai perusahaan elit global yang bergerak dalam bidang perhotelan, resort, hingga maskapai penerbangan internasional.

Dalam kasus ini, Tommy Limbunan selaku Direktur PT. Raja Ampat Wisata diperkarakan oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Papua Barat, lantaran diduga melakukan kegiatan illegal berupa mendirikan bangunan dan Pertambangan Minerba di wilayah konservasi.

Padahal, kegiatan yang berlokasi di kawasan hutan lindung Tanjung Yenpintereu Kampung Arefi Selatan Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat itu, telah mendapat izin operasional dari Kementerian terkait maupun oleh pemerintah daerah setempat. Namun, Tommy Limbunan tetap diproses dan didakwa pasal berlapis tentang perusakan hutan dan pertambangan illegal.

Di ranah persidangan kala itu, Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Sorong I Ketut Hasta Dana, dalam dakwaan Primair dan Subsidair menerapkan Pasal 89 Ayat (1) huruf a jo Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kedua, Tommy Limbunan juga didakwa melanggar Pasal 84 Ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Atau Ketiga, Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Akan tetapi, dalam prosesnya Jaksa hanya mampu menuntut dengan dakwaan Ketiga yang ditambahkan. Dimana terdakwa Tommy Limbunan dituntut bersalah melanggar Pasal 158 jo Pasal 37 jo Pasal 48 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, dengan hukuman 12 bulan penjara dan denda Rp20 juta subsidair satu bulan kurungan.

Sayang, Ketua majelis hakim dalam amar putusannya justru menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Seluruh barang bukti berupa dokumen pendirian serta izin operasional perusahaan dan berbagai alat berat yang sempat disita penyidik, dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing.  (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 11 November 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.