Berita Utama

Wacana Pemekaran Provinsi Beri Ruang Intervensi Pusat

MANOKWARI – Wacana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua dan Papua Barat, menimbulkan berbagai reaksi dari elemen mahasiswa maupun masyarakat.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy menilai, wacana tersebut memberi ruang adanya intervensi dari pemerintah pusat dan parlemen negara atau DPR Republik Indonesia. “Apakah pemekaran wilayah di Tanah Papua merupakan aspirasi masyarakat ataukah tidak,? tanya Warinussy melalui keterangan resminya, Minggu (13/3/2022).

Ia melanjutkan, sesungguhnya aksi demo mahasiswa sangat wajar dan sesuai amanat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemekaran Provinsi Papua atas persetujuan MRP dan DPR dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang. Kendatipun pasal tersebut mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Aksi demo yang dilakukan sejumlah mahasiswa di Manokwari dan Jayapura, menggambarkan bahwa pembentukan daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua belum dirasakan oleh rakyat. “Bagaimanapun pemekaran seyogyanya ditujukan untuk memberi kesejahteraan bagi rakyat Papua,” ujar Warinussy.

Ia kemudian mempertanyakan tujuan dari pemekaran wilayah di Tanah Papua. Sebab, masih banyak mama-mama Papua yang menggelar jualannya di emperan toko-toko atau di pinggiran jalan raya. Bahkan, tidak tersedia pasar bagi mereka. Selain itu, sebagian ibu hamil yang berada di pedalaman sangat kesulitan memperoleh akses layanan kesehatan. Tak banyak dari mereka meninggal dunia sebelum mendapatkan pertolongan medis. “Bagaimana pemekaran bisa menjawab  kesejahteraan rakyat Papua. Itu yang jadi pertanyaan,” tegas dia.

Menurut Warinussy, langkah yang ditempuh para mahasiswa dalam aksinya di Jayapura dan Manokwari harus menjadi titik perhatian semua pihak dalam meneruskan ide pemekaran wilayah di Tanah Papua. Ada sejumlah faktor yang penting dipertimbangkan dalam merealisasikan wacana pemekaran.

Misalnya, dari sisi jumlah penduduk menegaskan bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat belum layak dimekarkan. “Sementara provinsi besar seperti Sumatera Utara yang sudah lengkap dari berbagai sisi saja hingga kini masih tetap satu provinsi saja,” pungkas dia. (PB15)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.