Warga Lokal Korban Konflik Izin Tambang Wabu

JAKARTA – Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah menghentikan proses perizinan tambang di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menurut lembaga sipil masyarakat ini, izin tambang tersebut berpotensi melanggar hak asasi orang Papua.

Amnesty menyebutkan kawasan tambang emas ini dalam beberapa tahun terakhir menjadi lokasi konflik tentara dan polisi dengan kelompok pro-kemerdekaan yang berujung kekerasan terhadap warga lokal. Kelompok pembela hak asasi manusia (HAM) selama dua tahun terakhir mencatat puluhan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap orang Papua, dari pembunuhan di luar hukum, pemukulan, penggerebekan, hingga pembatasan gerak. “Eksploitasi sumber daya alam biasanya memang menjadi pendorong utama konflik bersenjata di Papua,” kata Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, kemarin.

Tentara dan polisi setidaknya diduga telah membunuh 12 orang Papua tanpa sebab dan di luar hukum atau tanpa proses pengadilan dalam periode tersebut. Kasus itu, antara lain, adalah tewasnya dua bersaudara Apianus dan Luther Zanambani. Menurut Amnesty Indonesia, jenazah keduanya diduga dibakar tentara setelah mereka ditahan dalam penyisiran yang dilakukan pada April 2020 di Distrik Sugapa karena dicurigai sebagai bagian dari kelompok bersenjata.

Panglima TNI telah mengakui hal ini dalam berbagai laporan media saat itu dan menyatakan akan mengadili tiga dari sembilan tentara pelaku kejahatan. Namun hingga kini tak jelas nasib kasus tersebut.

Amnesty Inndonesia juga mewawancarai puluhan warga Intan Jaya, pejabat pemerintah setempat, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil lokal. Tujuannya, mendapat gambaran lengkap ihwal situasi genting di Intan Jaya karena tambang tersebut. Situasi genting ini semakin terasa pula ketika pemerintah pada 2019 menyatakan mulai serius mengembangkan kegiatan tambang di kabupaten tersebut. Sejak itu, pos keamanan juga bertambah dari dua menjadi 17 pos yang tersebar di berbagai lokasi di Intan Jaya—diduga untuk mengamankan kepentingan ekonomi.

Sugapa adalah lokasi rencana penambangan emas Blok Wabu, dataran tinggi yang dihuni orang asli Papua—sebagian besar milik suku Moni. Menurut estimasi resmi, berdasarkan pernyataan Amnesty Indonesia, Blok Wabu menyimpan cadangan 8,1 juta ton emas.

Konflik tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, ini juga menjadi pusaran penyebab dua aktivis hak asasi manusia, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, menjadi tersangka pencemaran nama terhadap Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

Luhut disebut-sebut panas telinga karena video YouTube yang diunggah Haris pada Agustus 2021. Video itu memperlihatkan Haris yang berbincang dengan Fatia dan membeberkan pernyataan berdasarkan data yang menunjukkan bahwa Luhut diduga juga punya kepentingan dalam tambang emas di Intan Jaya.

Video perbincangan Haris dan Fatia itu bukan tak berdasar. Dalam pelacakan dokumen pemilik manfaat perusahaan-perusahaan yang punya konsesi di Intan Jaya, perusahaan Luhut disebut memiliki investasi saham di perusahaan yang akan mengeksplorasi emas di kabupaten itu. Lahan konsesi perusahaan tersebut tercatat dikelilingi sejumlah pos militer.

Luhut, melalui juru bicaranya, telah berkali-kali membantah temuan itu. Ia lalu malah melaporkan Haris dan Fatia dengan tuduhan pencemaran nama. Setelah lima bulan kasus berjalan, dua aktivis itu ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat lalu. Meski dipermasalahkan sang Menteri, video itu hingga kemarin masih bertahan di YouTube dan telah ditonton nyaris 400 ribu kali.

Laporan Amnesty, yang dirilis Senin (21/3/2022), menunjukkan ada yang salah dalam pengelolaan konsesi tambang di Intan Jaya. Selain banyaknya kepentingan politik dan militer, orang asli Papua semakin tersingkir dalam pengambilan kebijakan yang berdampak penting bagi kehidupan mereka. “Dengan berbagai pembunuhan terus-menerus terhadap orang yang tidak bersalah, kami meminta negara jujur, duduk dan bicara dengan kami,” kata Ciska Abugau, anggota Majelis Rakyat Papua, lembaga pemerintahan resmi yang mewakili kelompok adat dan agama di wilayah otonomi Papua. “Masyarakat Intan Jaya sampai saat ini tidak pernah tahu dan diajak bicara mengenai tambang di Wabu.”

Hingga kemarin, TNI serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum merespons temuan serta rekomendasi laporan terbaru Amnesty Indonesia. Namun, dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara ESDM, Ridwan Djamaludin, mengatakan masih mengkaji proses pemberian izin tambang di Wabu, Papua. “Kami tidak buru-buru,” kata dia. (TMP/KOM/RED)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: