Warga Pertanyakan Intervensi Wali Kota Terhadap Eksekusi Tanah Sengketa

SORONG, PB News – Pasca dieksekusinya tanah milik Haji Sattas Gading oleh Pengadilan Negeri Sorong  pada Selasa (24/4), di Jalan Basuki Rachmad Km 8 Kota Sorong, sejumlah kalangan justru mempertanyakan intervensi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong.

Salah satu warga Kota Sorong, Bewar mempertanyakan intervensi kepala daerah dalam proses eksekusi tanah sengketa tersebut. Menurutnya baru kali ini terjadi intervensi kepala daerah saat dilakukannya eksekusi.

Padahal dalam kasus yang sama sebelumnya di tempat yang berbeda, kepala daerah justru tidak mengintervensi eksekusi lahan. “Yah baru kali ini saya lihat sampai kepala daerah juga ikut campar, ini ada apa ya,” tutur Bewar.

Saat proses eksekusi dilakukan, Wakil Wali Kota Sorong bersama asisten pribadinya datang ke lokasi menggunakan kendaraan dinas DS 2 WK dengan tujuan untuk bernegosiasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Sorong serta Kapolres Sorong Kota agar meminta penundaan eksekusi. Sayangnya hal itu tidak berhasil.

Karena gagal bernegosiasi dengan pihak Pengadilan Negeri Sorong selaku eksekutor yang dibantu aparat keamanan Polres Sorong Kota, jalan pintas pun ditempuh orang nomor dua di jajaran Pemerintah Kota Sorong itu.

Dalam hitungan detik Wakil Wali Kota Pahima Iskandar langsung menghubungi Wali Kota Sorong Lambert Jitmau melalui telepon seluler. Terjadilah perbincangan antara Wali Kota dengan Ketua PN Sorong, Timotius Djemey, SH. Dalam percakapan itu Wali Kota meminta agar Pengadilan Negeri Sorong menunda eksekusi.

Jawaban singkat dan memiliki dasar hukum pun disampaikan oleh Ketua PN Sorong, Timotius Djemey, SH. Disampaikan bahwa eksekusi harus dilaksanakan karena telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jika tidak maka pengadilan yang disalahkan.

Kata Timotius, Ibu Liliana Tandriani telah memenangkan gugatan mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, walaupun pihak tereksekusi Haedar Sattas Gading saat tengah menempuh upaya Peninjauan Kembali.

Menurut Tumotius Djemey, sebenarnya waktu dua tahun sejak putusan dinyatakan inkrah eksekusi belum dilakukan, namun kesempatan itu tidak dimanfaatkan baik oleh pihak Sattas Gading.

Kalaupun ada yang mengklaim bahwa pihak lain memiliki hak tanah seluas 2.400 meter persegi yang saat telah dieksekusi, silahkan mengajukan intervensi, pengadilan menjamin hal itu.

“Boleh-boleh saja sesama anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah saling berkoordinasi, akan tetapi sangat tidak untuk sesuatu yang telah memiliki keputusan tetap. Jangan sampai memunculkan pertanyaan ada apa dibalik campur tangan Wakil Wali Kota bahkan Wali Kota ketika eksekusi dilakukan,” tutur Timotius.

Lanjut Timotius, yang sangat lucu dan menggelitik adalah pihak lain yang dieksekusi namun kelompok lain yang berjuang bahkan hendak melalukan penundaan eksekusi.

“Tetapi harus diakui bahwa dengan adanya eksekusi kemarin semerta-merta melibatkan campur tangan eksekutif maupun legislatif, ini tidak sejalan dengan Teori Montesque,” terang Timotius.

Hingga berita ini dinaikkan belum ada keterangan resmi dari Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Sorong, namun sorongraya.co akan berupaya untuk mengkonfirmasi apa yang menyebabkan apa hingga kepala daerah mengintervensi dilakukan eksekusi lahan. (PB7)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: