Berita UtamaInforial

Waspadai Penularan Covid-19 di Kerumunan Massa

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Persetujuan Pemerintah dan DPR atas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, pada Senin (5/10/2020), memicu unjuk rasa di banyak daerah. Sebagian aksi itu berlangsung dengan kontak fisik. Pada situasi tersebut, sulit untuk menerapkan protokol kesehatan agar paparan virus korona dapat dihindari.

Di Manokwari, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Manokwari, melakukan demo menolak RUU Cipta Kerja di Jalan Haji Bauw Wosi Manokwari.

Dalam orasinya, mereka menyebutkan UU Cipta Kerja yang disetujui oleh DPR RI akan berdampak buruk bagi penghasilan para buruh dan karyawan. UU ini disebut tidak berpihak kepada kaum buruh dan karyawan. Karena itu mereka mendesak pemerintah mencabut kembali UU itu dan memberi kebebasan kepada para buruh dan karyawan dalam memperoleh hak-hak dasarnya.

“UU Cipta Kerja ini justru merugikan masyarakat di Papua Barat, khusus di Manokwari. UU ini dikhawatirkan salah dimanfaatkan untuk kepentingan dari kapitali, yang ujungnya menyusahkan masyarakat.  Padahal kita tahu bahwa angka pengangguran di Papua Barat cukup tinggi, gitu. Kita tidak ingin dengan UU ini akan menambah angka penganguran,” kata Rifki Alif, koordinator demo.

Kepala Kepolisian Resor Manokwari, AKBP Dadang Kurniawan, mengatakan polisi terpaksa membubarkan aksi demo ini, karena selain tidak mengantongi ijin juga dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 dan melanggar protokol kesehatan Covid-19.

“Semua ada aturanya. Pertama, selama pandemi Covid-19 kita harus saling menjaga agar tidak muncul klaster baru. Aksi ini juga tidak ada surat ijinya, karena itu terpaksa langsung kita bubarkan,” katanya.

Masih di Manokwari, persisnya di Kantor DPRD Manokwari, puluhan mahasiswa dari Universitas Papua (Unipa) Manokwari menyuarakan aspirasi yang sama meminta pemerintah dan DPR RI membatalkan UU Cipta Kerja.

Mereka menilai UU Cipta Kerja ini akan merugikan masyarakat, terutama masyarakat adat pemilik ulayat di daerah ini. Sejumlah pasal dalam undang-undang ini dinilai memberikan karpet merah kepada investor, karena perizinan investasi bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Para mahasiswa hanya berorasi di depan pintu gerbang utama Kantor DPRD Manokwari, karena dihadang oleh kendaraan watter cannon milik polisi. Usai menyuarakan aspirasinya dan menyerah aspirasi itu kepada anggota dewan yang menemui mereka, para mahasiswa lalu secara tertib membubarkan diri.

Di Jakarta, unjuk rasa pada Kamis (8/10/2020) pagi hingga sore terjadi di beberapa lokasi, di antaranya Kompleks Parlemen, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dan kawasan Harmoni. Kerumunan massa terlihat tanpa jarak ideal untuk menghindari paparan virus korona.

Massa yang mengatasnamakan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) berkumpul sejak pukul 10.00 di sekitar Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat. Massa tersebut menghentikan di sana  memarkir kendaraan di jalan sambil menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Saat unjuk rasa, praktik pembatasan sosial tidak bisa diterapkan. Tidak ada jaga jarak fisik minimal 1 meter di antara peserta aksi. Sebagian pengunjuk rasa di sana juga tidak lagi memakai masker. Imbauan terkait pembatasan sosial tidak lagi dihiraukan.

”Percuma buruh mendengar imbauan pemerintah. Mereka saja tidak mendengar keluhan kami,” kata Lucky (32), pekerja yang tergabung dalam SPSI.

Dia awalnya berunjuk rasa di sekitar kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat jumlah peserta aksi semakin banyak, ada yang mencetuskan ide untuk berangkat ke Kompleks Parlemen di Jakarta.

Sedikitnya ada lima rombongan pengunjuk rasa di sekitar Kompleks Parlemen hingga Kamis sore. Yudha (24), buruh yang tergabung dalam KSPSI, hanya menekankan penggunaan masker selama unjuk rasa. Hal tersebut lantaran persiapan unjuk rasa yang serba spontan hari itu.

Menurut Yudha, massa hari itu ingin menyuarakan upah pekerja yang semakin sedikit di masa pandemi. Dirinya sendiri sejak Juli dibayar Rp 110.000 per hari dengan jadwal masuk dua kali dalam sepekan.

”Selama pandemi, pekerja kontrak seperti saya tidak lagi masuk setiap hari. Jadwal ini berpengaruh ke upah kerja yang semakin sedikit. Buruh di sini ingin mempertanyakan perlindungan negara untuk kalangan seperti kami,” tuturnya.

Kepala Kepolisian Sektor Metro Tanah Abang, AKB Raden Muhammad Jauhari mengimbau, massa jangan berkerumun meski sedang berunjuk rasa. Massa di sekitar Kompleks Parlemen hari itu hanya berunjuk rasa sekitar 15 menit di Jalan Gerbang Pemuda. Setelah itu, polisi meminta massa untuk pergi ke rumah masing-masing.

”Setelah (unjuk rasa) ini, saya harap massa pulang dan mandi. Cegah kerumunan, kita semua tidak ingin terjadi penularan Covid-19,” kata Jauhari lewat alat pengeras suara.

Picu klaster baru

Ketua Sagas PB IDI Zubairi Djoerban mengingatkan, kerumunan unjuk rasa bisa memicu kluster penularan baru. Pada kerumunan itu, orang sehat dan orang tanpa gejala berkumpul menjadi satu. Percikan air dari mulut saat berbicara, batuk, ataupun bersin pasti akan mudah menyebar antarorang.

”IDI terus terang sangat khawatir akan terjadi kluster penularan baru. Kluster ini bisa berdampak pada membeludaknya jumlah pasien positif beberapa pekan mendatang. Jika seperti itu, tenaga medis pasti akan kewalahan melakukan pelayanan kesehatan di kemudian hari,” tutur Zubairi.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, sejak awal, Muhammadiyah sudah meminta DPR untuk menunda, bahkan membatalkan pembahasan RUU Cipta Kerja. Selain karena masih dalam masa darurat pandemi Covid-19, usulan ketentuan dalam RUU Cipta Kerja juga masih banyak yang kontroversial.

Bukan hanya itu, RUU tersebut juga tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari masyarakat. Padahal, semestinya sebuah RUU disusun dengan pertimbangan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat.

Mu’ti berharap publik memilih jalan konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi jika ada pasal yang memberatkan atau merugikan. Penyampaian keberatan melalui unjuk rasa tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan bisa menimbulkan permasalahan baru karena digelar saat Covid-19 belum berhasil dikendalikan.

”Demo dan unjuk rasa tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan masalah baru,” ujar Mu’ti. Tak hanya potensi penularan Covid-19, unjuk rasa juga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial-politik lainnya.

Pemerintah juga diharapkan bisa memahami suasana psikologis dan kekecewaan masyarakat. ”Pemerintah hendaknya tidak menggunakan pendekatan kekuasaan semata dalam menanggapi masyarakat yang kecewa,” ungkap Mu’ti. Pemerintah semestinya membuka dialog dengan masyarakat, terutama mereka yang keberatan dengan UU Cipta Kerja.

Terkait itu, ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, menekankan, jika pemerintah peduli dengan kesehatan publik, pemerintah semestinya tidak membuka wacana regulasi yang kontroversial di mata publik. Hal ini juga menandakan pemerintah tidak serius dalam penanganan situasi pandemi.

”Kalau memang serius dalam penanganan pandemi, pemerintah pasti sudah memetakan akan ada situasi kerumunan yang merespons RUU Cipta Kerja. Pemerintah juga cenderung tidak membuka ruang dialog bagi publik. Kalau situasi dibiarkan seperti sekarang, ya, memang pemerintah tidak serius dalam menangani pandemi,” kata Pandu. (KOM/RED)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 9 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.