Berita Utama

Waswas Agenda TNI ala Orba

JAKARTA – Setelah lama tenggelam, wacana perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia kembali memantik kontroversi. Kekhawatiran kalangan pro-demokrasi dan hak asasi manusia kini meningkat lantaran Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI terindikasi bakal memperluas kewenangan militer.

“Kalau kita baca, usulan-usulan perubahan dalam RUU TNI sebagian besar bermasalah,” kata Direktur Eksekutif Imparsial, Ghufron Mabruri, dilansir Tempo, Kamis (11/5/2023). “Bukannya menjadikan TNI semakin profesional, revisi ini akan menganulir banyak agenda reformasi 1998.”

Sejumlah usulan perubahan pasal dalam RUU TNI yang dimaksudkan Ghufron itu mencuat dalam dokumen pemaparan Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI tentang revisi UU TNI beredar awal pekan ini. Berkas presentasi itu tak menyertakan tanggal, hanya tertulis dibuat pada April 2023. Namun akun Instagram @babinkum_tni mendokumentasikan adanya rapat pembahasan RUU TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Jumat pekan lalu, 28 April 2023.

Dalam pertemuan yang dipimpin Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tersebut, Kepala Babinkum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro memaparkan rancangan revisi. Rapat juga diikuti jajaran pimpinan Mabes TNI.

Ghufron Mabruri, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, menyoroti rencana perubahan pada Bab III ihwal kedudukan TNI. Bunyi Pasal 3 ayat 1 dalam bab tersebut akan dirombak. Semula, pasal itu menyatakan bahwa, dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah presiden. Namun, dalam usulan perubahan, pasal dan ayat itu menyatakan TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara yang berkedudukan di bawah presiden.

Menurut Ghufron, ada dua ancaman serius dalam rancangan perubahan pasal tersebut. Pertama, kewenangan presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer akan dihapus. Padahal Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara menegaskan bahwa presiden berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan TNI.

Ghufron khawatir pengerahan dan penggunaan kekuatan militer akan semakin tak terkontrol jika usulan penghapusan otorisasi presiden diadopsi. “Ini sangat berbahaya, merusak supremasi sipil sebagai prinsip dasar dalam negara demokrasi,” ujarnya.

Di sisi lain, usulan perubahan Pasal 3 ayat 1 dalam rancangan undang-undang tersebut juga memperluas area kewenangan TNI sampai ke urusan keamanan. Ghufron mengingatkan, selama ini kewenangan TNI dibatasi di bidang pertahanan yang berfokus pada ancaman eksternal. Adapun urusan keamanan dalam negeri merupakan kewenangan Kepolisian RI.

Ghufron menilai perluasan kewenangan tersebut berpotensi mengembalikan fungsi TNI seperti pada era Orde Baru. “Mereka dapat bergerak menghadapi masalah keamanan dalam negeri dengan dalih operasi militer selain perang,” ucapnya.

Peneliti Imparsial, Husein Ahmad, mengingatkan bahwa TNI dididik, dibiayai, dan dipersenjatai untuk ancaman perang. Karena kekuatan dan kemampuannya yang begitu besar itulah kewenangan TNI dibatasi pada urusan pertahanan.

Sedangkan rencana perubahan dalam RUU TNI, kata Husein, seakan-akan hendak menjadi cek kosong bagi kembalinya militer ala Orde Baru. Gelagat itu, menurut dia, juga tampak dalam rancangan perubahan Pasal 7 ayat 2 yang mengatur tentang pelaksanaan tugas tentara. Jenis operasi militer selain perang, yang semula 14 item, bertambah menjadi 19 item.

Husein menilai tugas-tugas baru dalam RUU TNI menempatkan militer pada banyak urusan sipil. Poin ke-15 dalam Pasal 7 ayat 2, misalnya, memberikan tugas baru militer untuk mendukung upaya menanggulangi ancaman siber. Ada pula tugas baru TNI untuk mendukung penanggulangan penyalahgunaan narkotik. RUU TNI bahkan menugasi militer melaksanakan tugas lain yang ditetapkan presiden untuk mendukung pembangunan nasional. “Dalam spektrum politik, ini tanda bahwa dwifungsi ABRI akan kembali,” kata dia.

Pengamat militer Khairul Fahmi mengatakan beberapa jenis operasi militer baru selain perang itu sebetulnya sudah dikerjakan TNI. Namun dia menyoroti tambahan tugas bagi TNI untuk mendukung pembangunan nasional. “Poin tugas baru ini berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan,” ujarnya.

Khairul khawatir peran baru yang semakin jauh dari tugas pokok tentara semacam itu akan menyebabkan TNI semakin rentan menyalahgunakan kekuasaan. Dia mencontohkan, pelibatan tentara dalam program cetak sawah serta lumbung pangan (food estate) justru menimbulkan banyak persoalan. “Semestinya tugas operasi militer selain perang tetap merujuk pada tugas pokok TNI,” kata dia.

Rozy Brilian, peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang juga tergabung dalam koalisi masyarakat sipil, sependapat. Dia menilai usulan tugas baru militer dalam RUU tersebut akan membuat TNI semakin tidak profesional. Lebih dari itu, dia mengkhawatirkan potensi pengerahan pasukan TNI yang masif dan tak terkontrol di masa depan. “Ini akan berisiko pada terjadinya pelanggaran HAM. Ini yang selama ini terjadi di Papua,” ujarnya. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.