Berita Utama

Yakin Nol Persen pada 2024

JAKARTA – Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024. Demi mencapai target itu, melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemerintah melakukan upaya percepatan, yakni dengan pengerahan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Asisten Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Irwan Suryanto, mengatakan sebetulnya, tanpa upaya percepatan, pada 2024 tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia bakal turun dari 2,1 persen menjadi 0,8 persen.

“Angka tersebut didapatkan dari proyeksi statistik. Angka itu tercapai jika upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dijalankan dengan cara biasa atau business as usual,” kata Irwan, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia, sebelum adanya program target percepatan, memang menunjukkan tren menurun. Pada 2021, jumlah penduduk yang berada di zona kemiskinan ekstrem tercatat sebanyak 10,86 juta jiwa (sekitar 4 persen). Pada 2022, setelah Inpres Nomor 4/2022 terbit, jumlah penduduk miskin ekstrem turun menjadi sekitar 5,8 juta jiwa.

“Jadi, jika dengan cara biasa saja tingkat kemiskinan ekstrem diproyeksikan bisa turun hingga 0,8 persen pada 2024, maka dengan kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, kami optimistis target nol persen bisa tercapai,” ujar Irwan.

Upaya menghapus kemiskinan ekstrem sebetulnya dimulai pada 2021, atau setahun sebelum Inpres Nomor 4/2022 keluar. Pada 2021, pemerintah merancang fase untuk program ini. Waktu itu, untuk tahap pertama, pemerintah memprioritaskan penghapusan program kemiskinan di 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi. Pada tahap kedua, di 2022, jumlah wilayah prioritas ditambah menjadi 212 kabupaten/kota.

Pada 2023-2024, atau di tahap ketiga dan keempat, wilayah prioritas kembali bertambah menjadi 514 kabupaten/kota. “Pada 2022, kami pemerintah fokus di 212 wilayah, karena wilayah tersebut jumlah penduduk miskinnya mencapai 75,1 persen dari total penduduk miskin nasional.” Jika berhasil, Irwan menambahkan, pemerintah tinggal mendorong penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah lain dengan jumlah populasi yang lebih sedikit.

Adapun strategi program yang dijalankan meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, seperti bantuan sosial dan subsidi, jaminan sosial, dan jaring pengaman Covid-19. Kemudian ada program peningkatan pendapatan masyarakat, berupa pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, membuka akses pekerjaan, dan respons kebijakan Covid-19. Lalu, pengurangan jumlah kantong kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar, dan peningkatan konektivitas antarwilayah.

Berbagi Tugas Antara Pusat dan Daerah

Petugas mendistribusikan paket bantuan sosial yang didistribusikan melalui Kementerian Sosial di Pasar Minggu, Jakarta, 2020. TEMPO/Nita Dian

Program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sepanjang 2021-2024 akan melibatkan 22 kementerian, enam lembaga, dan seluruh pemerintah daerah dari tingkat gubernur hingga bupati atau wali kota.

Pendanaan aneka program di seluruh lembaga itu akan dibebankan kepada APBN, APBD, APB Desa, dan sumber lain. TNP2K menghitung, total anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program di berbagai lembaga itu mencapai Rp 450 triliun.

Pasca-penerbitan Inpres Nomor 4/2022, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pun menerbitkan dokumen yang berisi tugas lembaga-lembaga yang terlibat. Kemenko PMK sendiri mendapat tugas menetapkan lokasi prioritas dan target pencapaian tahunan, mengkoordinasikan penyiapan data, menetapkan pedoman umum pelaksanaan program, dan sebagainya.

Ihwal data, Kemenko PMK juga bertugas menetapkan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program. Dalam praktiknya, kementerian mengkoordinasikan penyiapan data penerima sasaran bersama Kementerian Sosial; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Badan Pusat Statistik.

Dalam konteks tersebut, Kementerian Sosial bertugas melakukan verifikasi dan validasi dalam rangka pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai data dasar dan sumber utama dalam penetapan penerima manfaat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Adapun Badan Pusat Statistik bertugas mendata penduduk miskin ekstrem dengan menggunakan DTKS sebagai data dasar, dan menyelenggarakan survei untuk mengevaluasi perkembangan penghapusan kemiskinan ekstrem, sebagai bagian dari survei sosial dan ekonomi nasional.

Di luar itu, kementerian dan lembaga lain pun mendapat tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sejumlah program pun mulai dijalankan oleh masing-masing kementerian dan lembaga.

Pekan lalu, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas meluncurkan program tematik penanggulangan kemiskinan untuk memperkuat tata kelola birokrasi. Kementerian menetapkan sembilan daerah sebagai lokasi proyek percontohan program ini.

“Pengentasan kemiskinan adalah program prioritas Presiden Jokowi. Itulah kenapa kami membuat program ini. Kementerian PAN-RB akan memperkuat tata kelola birokrasinya, jadi bukan pada program kemiskinannya,” kata Anas dalam keterangan pers. (TEM/ANT)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.