3.041 Sertifikat Tanah untuk Warga Papua Barat

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Tiga puluh warga Kabupaten Manokwari, penerima sertifikat tanah, Senin sore (9/11/2020), menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo, secara virtual di Manokwari.

Kali ini , Presiden Jokowi membagikan 1 juta sertifikat bagi warga pada 31 provinsi di Indonesia. Khusus Papua Barat, sebanyak 3.041 sertifikat tanah dibagikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari, Sorong, Kaimana, Fakfak, dan Kota Sorong.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan usai menghadiri acara  penyerahan sertifikat tanah itu memberikan apresiasi kepada Presiden yang telah bekerja secara nyata bagi kepentingan rakyat.

Gubernur berharap, dengan adanya sertifikat tanah yang telah dimiliki warga, dapat memacu pertumbuhan ekonomi warga, dimana warga dapat menggadaikan sertifikat tanahnya untuk membuka usaha secara mandiri.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat, Freddy Kolintama  mengatakan,  pembagian 1 juta sertifikat tanah serentak di 31 provinsi ini merupakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ada di Kementerian ATR/BPN setiap tahunnya.

Fredy menerangkan, pembagian 1 juta sertifikat oleh presiden harus dilakukan pada medio April dan Mei 2020. Namun karena kondisi pandemi sehingga menyebabkan pergeseran anggaran yang berdampak pada proses pengerjaan sertifikat tanah bagi masyarakat.

Dia menyebutkan, pembagian sertifikat tanah program PTSL dilakukan secara serentak di suatu kampung (desa). Sehingga apabila ada lahan/pekarangan yang dimiliki oleh masyarakat dan belum mengantongi izin maka dapat mendaftar pada program PTSL. Sasaran dari program PTSL yakni seluruh tanah/pekarangan masyarakat wajib disertifikasi dan dilindungi oleh Negara.

“Tidak ada lagi perbedaan karena program PTSL ini menyasar seluruh warga desa sehingga setiap warga  memiliki sertifikat tanah atas hak ulayatnya,” bebernya.

Ia mengonfirmasi, proses pelaksanaan pendaftaran dilakukan selama satu tahun anggaran. Namun karena pandemi Covid-19 melanda, maka sejumlah anggaran dipangkas.

Kondisi pandemi menyebabkan perolehan sertifikat yang ditargetkan sebanyak 15.000 tidak terpenuhi. Sehingga pihaknya berusaha menyelesaikan sisa dari 3.041 dari yang ditetapkan untuk Papua Barat sebanyak 5.500 sertifikat di tahun 2020.

“Pandemi menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran yang mengakibatkan target sertifikat tanah tidak tercapai,” papar Freddy.

Kabupaten Sorong dan Fakfak merupakan daerah penerima terbanyak, yaitu sebanyak 800 sertifikat. Sementara daerah lainnya sesuai dengan pengusulan masyarakat yang diproses oleh Badan Pertanahan Kabupaten/Kota  se Papua Barat.

“Penyerahan simbolis hari ini khusus di Manokwari, sementara daerah lainnya besok sudah dapat mengambil di kantor Balai Pertanahan Kabupaten/kota setempat bagi yang telah mendaftarkan tanah,” bebernya.

Dia mengapresiasi masyarakat di Papua Barat yang telah mendaftarkan tanahnya untuk disertifikasi. Ia menambahkan, sertifikat tanah dapat digunakan sebagai agunan/jaminan pengambilan kredit di Bank. Karena itu, sesuai arahan presiden, sertifikat tanah yang telah dimiliki oleh warga harus dijaga sebaik-baiknya.

“Selain menjaga sertifikat ini, masyarakat penerima sertifikat juga harus menjaga batas tanahnya,” pungkas Freddy. (PB22)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 10 November 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: