Anggaran Covid-19 Harus Dibuka ke Publik
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, Musa Yosep Sombuk meminta agar anggaran percepatan dan penanganan Covid-19 Provinsi Papua Barat dibuka ke publik. Menurutnya hal ini merupakan bentuk keterbukaan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan anggaran publik,sehingga menghindari persepsi negatif publik terhadap pengelolaan anggaran Covid-19.
“Penggunaan dana Covid-19 harus dilaporkan ke publik, sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat,” ujarnya kepada Papua Barat News di Manokwari, Rabu (15/7/2020).
Musa mempertanyakan besaran anggaran yang sudah diserap dari total anggaran penanganan Covid-19 Provinsi Papua Barat yang mencapai Rp. 197,8 miliar. Dari jumlah yang sudah terserap itu berapa banyak yang tepat sasaran.
“Saya menduga jangan-jangan anggaran penanganan Covid-19 Provinsi Papua Barat yang besar belum dapat dipastikan karena memang belum ada dalam rekening daerah,” katanya lagi.
Dia lalu merujuk kemarahan Presiden Jokowi di Jakarta terkait besaran anggaran penanganan Covid-19 yang belum dicairkan oleh kementerian dan lembaga.
“Besar kemungkinan uangnya belum ada, baik di pusat sehingga daerah juga tidak bisa bergerak banyak,” terangnya.
Dia menyebutkan pembelian alat PCR yang dilakukan pemerintah belum dilakukan secara maksimal. Alatnya sudah dibeli tetapi operasionalnya belum dapat dilakukan karena harus melatih tim operator. Hal ini dinilai sebagai keterlambatan dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang penularannya terus meningkat.
“Covid-19 ini masuk kategori bencana non alam, status gawat darurat tapi cara kerja masih lambat,” ujarnya.
Ombudsman berharap Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 perlu melaporkan secara internal kepada DPRD selaku mitra terkait penetapan anggaran. Selain DPRD, lembaga pengawas keuangan di daerah seperti BPK, BPKP dan Inspektorat. Keterbukaan anggaran publik wajib dilakukan guna menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Mungkin ke publik kita tidak akan dapat detailnya, paling tidak kita dapat gambaran besarnya, bahwa dana sekian banyak digunakan untuk apa sehingga kita tahu,” pungkasnya. (PB22)
