Aset Bangunan Pemkot Sorong Dikuasai Pihak Ketiga

SORONG, papuabaratnews.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mencatat ada lima aset bangunan milik Pemerintah Kota Sorong yang dikuasai oleh pihak ketiga dengan nilai total Rp8 miliar.

Dilansir Antara, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan selain lima aset bangunan tersebut, KPK juga mencatat Pemerintah Kota Sorong memiliki aset tanah dan bangunan sebanyak 251 bidang.

Dia mengatakan 251 aset bidang tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Sorong itu baru 41 bidang yang memiliki sertifikat.

Karena itu, dia berharap agar Pemerintah Kota Sorong melakukan pembenahan tata kelola manajemen aset daerah.

Menurut dia, sebagai lembaga yang berfungsi untuk mencegah tindak korupsi, KPK memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda jika dibandingkan dengan institusi penegak hukum lain.

Salah satu kewenangan KPK, kata dia, berkoordinasi kemudian melakukan supervisi dengan kementerian, instansi, lembaga ataupun dengan pemerintah daerah guna pembenahan tata kelola manajemen aset negara.

Dikatakan bahwa salah satu fokus KPK pada 2019 dan kemudian berlanjut 2020 adalah terkait pada pembenahan tata kelola manajemen aset pada pemerintahan daerah termasuk Kota Sorong.

“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah kota Sorong maupun kabupaten karena permasalahan penyerahan aset RSUD Kampung Baru dari kabupaten kepada kota yang bertahun-tahun tertunda akhirnya diselesaikan dengan baik,” tambah dia.

RSUD Kampung Baru yang terletak di Jalan Yos Sudarso ini memiliki nilai aset total Rp98 miliar. Terdiri dari aset tidak bergerak berupa tanah seluas 30.800 m2 senilai Rp67 miliar dan bangunan gedung seluas 6.452 m2 dengan nilai Rp26,7 miliar. Selain itu, RSUD ini juga memiliki aset bergerak setidaknya instalasi dan jaringan senilai Rp4 miliar dan incinerator dengan nilai Rp642 juta.

Serah terima aset ini merupakan tindak lanjut dari komitmen para kepala daerah se Papua Barat yang ditandatangani, pada 28 Maret 2018. Hal ini menunjukkan komitmen nyata dari kepala daerah baik Kabupaten Sorong dan Kota Sorong guna pembenahan tata kelola aset di wilayahnya.

“Pemerintah Kota Sorong wajib dan harus segera melakukan legalisasi aset-aset yang sudah diserahterimakan dan dimiliki itu. Serta memanfaatkannya untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sorong demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,”  papar Lili. (ANT/PB7)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: