Bawaslu Tangani Dua Gugatan Kandidat Jalur Independen

MANOKWARI, papuabaratnews.coBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat mengungkapkan, dua gugatan yang dilayangkan oleh kandidat bakal calon dari jalur independen atau perseorangan pada proses Pilkada 2020, masih ditangani. Gugatan tersebut dilayangkan setelah tahapan verifikasi administrasi pemenuhan syarat yang berakhir 10 Agustus 2020 lalu.

“Dua gugatan tersebut datang dari Kabupaten Fakfak dan Manokwari Selatan,” ujar Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Barat, Abraham Ramandey, saat dikonfirmasi Papua Barat News di Manokwari, Selasa (11/8/2020).

Tahun ini, kata dia, ada empat kabupaten yang memiliki kandidat bakal calon dari jalur perseorangan yakni, Kabupaten Teluk Wondama,Fakfak, Manokwari Selatan dan Kabupaten Sorong Selatan.

Dari tahapan pemenuhan persyaratan perbaikan yang sudah berakhir beberapa waktu lalu, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Fakfak yang melakukan gugatan terhadap KPU setempat.

Lantaran tidak menerima hasil verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan yang dilakukan oleh KPU.

“Gugatan yang dilayangkan oleh kandidat bakal calon di Mansel sudah masuk ke tahapan musyawarah tertutup hari kedua. Sedangkan di Fakfak sementara dalam persiapan dan kemungkinan langsung musyawarah terbuka,” terang dia.

Sementara itu, untuk Kabupaten Sorong Selatan dan Teluk Wondama, kandidat pasangan bakal calon perseorangan sudah dinyatakan lolos verifikasi administrasi dukungan perbaikan, dan akan masuk ke tahapan selanjutnya yaitu verifikasi faktual perbaikan.

“Jika dalam tahapan ini kandidat tersebut memenuhi syarat, maka dinyatakan lolos ke tahapan selanjutnya. Jika tidak, maka otomatis gugur dan tidak bisa maju dalam kontestasi Pilkada nanti,” jelas Ramandey.

Ia menerangkan, pihaknya sebagaimana diamanatkan oleh regulasi akan terus berupaya menyelesaikan setiap persoalan baik dalam bentuk temuan, maupun laporan yang masuk. Tujuannya adalah mewujudkan Pilkada yang bersih dan bermartabat.

“Undang-undang mengisyaratkan kepada kita untuk melakukan pengawasan dan menindaklanjuti setiap laporan ataupun temuan terkait dugaan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pilkada,” ujarnya.

Netralitas ASN

Bawaslu secara tegas akan menindak setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat politik praktis dalam perhelatan Pilkada 2020 di sembilan kabupaten di Papua Barat.

“Kami memang tidak memiliki kewenangan untuk mengadili. Tetapi atas dasar kajian yang kami lakukan dan terbukti melanggar aturan, maka kami akan merekomendasikan kepada pihak yang berwewenang yaitu KASN,” ujar Abraham Ramandey.

Sejak kembali dilanjutkan tahapan Pilkada, sudah sembilan laporan yang masuk terkait netralitas ASN.

“Ada 2 kasus netralitas ASN yang kita rekomendasikan ke KASN dan tinggal menunggu keputusannya,” pungkasnya. (PB25)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: