Bawaslu Terima Sembilan Laporan soal Netralitas ASN

MANOKWARI, papuabaratnews.co Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat mengungkapkan, ada 9 laporan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 9 kabupaten/kota di Papua Barat.

Dugaan pelanggaran itu terjadi selama masa pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pilkada yang akan diselenggarakan Desember 2020 mendatang.

“Kami terima (Laporan) sejak tahapan Pilkada kembali dilanjutkan, setelah sempat terhenti akibat pandemi Covid-19,” ujar Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Ibnu Mas’ud, saat dikonfirmasi awak media di Manokwari, Rabu (22/7/2020).

Dia menjelaskan, dua dari sembilan laporan sudah ditindaklanjuti dengan rincian yaitu, satu laporan telah direkomendasikan ke Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan satu laporan direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sisanya tiga laporan masih dalam penanganan.

“Sementara empat kasus lainnya dihentikan karena tidak termasuk dalam unsur pelanggaran,” kata dia.

Ia menuturkan, satu laporan yang sudah direkomendasikan ke KASN adalah keterlibatan ASN mensosialisasikan salah satu bakal calon melalui alat peraga kampanye. Kemudian, satu laporan berupa keterlibatan ASN yang memberikan dukungan kepada bakal calon tertentu melalui media sosial, dan dua laporan lainnya adalah keterlibatan ASN yang mencalonkan diri menjadi bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati.

“Total ada sembilan laporan. Lima laporan itu dari Kabupaten Fakfak, dua laporan dari Raja Ampat, satu laporan dari kabupaten Teluk Bintuni, dan  satu laporan dari Kabupaten Manokwari,” terang dia.

Ia lalu menerangkan, saat ini pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sedang melakukan pencocokan data pemilih berdasarkan data pemilih pada Pilpres dan Pileg tahun 2019 lalu. Sayangnya, Bawaslu tidak memiliki ruang untuk mengakses data pemilih sesuai formulir A-KWK yang menjadi acuan dalam menentukan jumlah pemilih yang memiliki hak pilih dalam Pemilukada di 9 kabupaten/kota pada 9 Desember 2020 nanti.

“KPU sudah menyurati kita bahwa data pemilih sesuai formulir A-KWK dikecualikan sesuai petunjuk dari KPU pusat untuk dimiliki oleh Bawaslu, jadi sampai saat ini kita masih kesulitan melakukan pengawasan,” terang Ibnu

Dirinya menambahkan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan KPU untuk membahas persoalan tersebut agar memudahkan proses pengawasan yang sedang berjalan saat ini.

“Mudah-mudahan ada hasil yang positif sehingga fungsi pengawasan yang kami miliki dapat berjalan maksimal,” pungkasnya. (PB25)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: