BPS: Papua Barat Perlu Forum Satu Data

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Peran dan kolaborasi antar stakeholder sangat dibutuhkan untuk mengatasi kesimpangsiuran data.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga perlu membentuk forum satu data guna mengintegrasikan seluruh data kependudukan.

“Data penduduk ini dampaknya kemana-mana. Mau Pemilu perlu data penduduk, mau beri bantuan sosial perlu data penduduk, ada kebutuhan macam-macam yang ujung-ujungya data penduduk,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat Maritje Pattiwaellapia, Jumat pekan lalu (24/9/2021).

Menurut dia, dengan adanya forum satu data maka penyajian data kependudukan semakin berkualitas. Nantinya, data tersebut akan dipergunakan pemerintah daerah dalam mengintervensi program pembangunan yang tepat sasaran.

“Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus merujuk pada data serta ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru,” tutur Maritje.

Perbaikan tata kelola data antar kementrian/lembaga baik di pusat maupun daerah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Karena, ada banyak data dari masing-masing kementrian/lembaga seperti data BKKBN, Disdukcapil, BPS dan lainnya.

“Kita sudah mengkampanyekan satu data ini,” ucap dia.

Menurut dia, data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar atau prinsip satu data, memiliki metadata, data induk, serta memenuhi kaidah interopabilitas data (membagipakaikan, red).

BPS selaku pembina data statistika sektoral, senantiasa mendorong stakeholder sebagai produsen data dapat menghasilkan data yang memenuhi standar.

“Konsep defenisi, ukuran, satuan dan asumsi. Selama ini data yang dikumpulkan, belum memenuhi prinsip standar data,” kata Maritje.

“Jadi kalau ada OPD yang mau melakukan kajian atau survey, mestinya ada rekomendasi dari pembina data. Nah, ini yang belum berjalan,” ucap dia menambahkan.

Secara nasional, BPS mulai menindaklanjuti prinsip satu data Indonesia melalui berbagai rencana aksi yang akan dilakukan sejak tahun 2020 hinga 2021. Salah satu yan sudah berjalan di Papua Barat adalah penyusunan metadata, tetapi belum maksimal.

“Mungkin ada forum tertentu, kita gunakan pembinaan terkait satu data Indonesia ini. Karena ada kode wilayah, kode refrensi dan perlu diperdalam lagi lewat forum berikutnya,” papar Maritje.

BPS Papua Barat juga telah menggelar rapat evaluasi data hasil penyelenggaraan Sensus Penduduk 2020 bertema ‘Kolaborasi Satu Data Kependudukan Papua Barat’.

Maritje menjelaskan, rapat evaluasi memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, menindaklanjuti pelaksanaan sensus penduduk 2020 yang telah diselenggarakan dan sebagai wadah diskusi guna meningkatkan kualitas data penduduk sekaligus menggenjot literasi publik terkait data statistik.

Kedua, memberikan pemahaman bahwa data bukan sekedar informasi tetapi merupakan sumber ilmu pengetahuan atau fakta yang sangat bermanfaat dalam mengevaluasi pembangunan.

“Dan yang ketiga, memberikan wawasan kepada kita semua, terutama teman-teman media terhadap data. Terutama, data strategis BPS yang dihasilkan dari sensus penduduk. Sehingga, berita yang ditulis menjadi pijakan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan,” jelas Maritje.

Ia melanjutkan, data yang dihasilkan melalui sensus penduduk 2020 memiliki peran strategis mendukung program pembangunan nasional. Tidak hanya sebagai evaluator untuk mengukur kesuksesan pembangunan, tetapi sebagai pijakan perumusan kebijakan pembangunan masa mendatang.

Di sisi lain, kolaborasi dengan instansi lain memiliki peran yang sangat penting. Penyeragaman konsep menuju satu data kependudukan, membutuhkan sinergitas dan kerjasama. “Untuk menghasilkan data berkualitas,” ujar dia.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Papua Barat Reymond Yap menuturkan, sensus penduduk 2020 yang diselenggarakan pada masa pandemi Covid-19 tentu menjadi tantangan tersendiri. Namun, kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, BPS dapat menyelesaikan sensus tersebut.

“Sensus penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat sebanyak 1.134.068 jiwa. Sementara 10 tahun yang lalu, jumlah penduduk di Papua Barat hanya 760 ribu jiwa,” ujar dia.

Reymond melanjutkan, laju pertumbuhan penduduk Papua Barat diperkirakan mencapi 3,94%. Artinya, laju pertumbuhan penduduk di Papua Barat lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yaitu 1,25%. Meskipun demikian, tingkat kepadatan penduduk Papua Barat jauh lebih rendah dibanding kepadatan penduduk Indonesia.

“Yaitu hanya 11 jiwa per km², sementara kepadatan penduduk Indonesia tercatat 141 jiwa per km²,” terang dia.

Hasil dari pelaksanaan sensus 2020, sambung dia, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, demi mendukung pembangunan di bidang kependudukan.

Ia berharap, hasil sensus yang menerapkan metode kombinasi itu tidak menimbulkan perdebatan terkait data kependudukan di masa mendatang.

Sebab, hanya ada satu data yang akan dijadikan sebagai data rujukan yakni satu data kependudukan Indonesia.

“Dengan satu data yang berkualitas ini, pembangunan akan lebih tajam dan lebih tepat,” pungkas Reymond. (PB15)

 

**Berita ini Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Senin 27 September 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: