Butuh Sinergitas Optimalkan P4GN di Papua Barat

MANOKWARI, papuabaratnews.co Upaya mengoptimalkan penerapan dan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Pengedaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Perkusor Narkotika di wilayah Papua Barat membutuhkan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Harus ada keseriusan bersama dalam menjalankan Inpres ini,” ujar Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua Barat, Brigadir Jenderal Monang Situmorang dalam rapat kerja pemberdayaan masyarakat anti narkoba bersama pemerintah daerah, Senin (27/7/2020).

Sebab, sambung dia, sejak dikeluarkannya Inpres tersebut pada awal tahun 2020, pemerintah daerah belum memberikan laporan terkait pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat.

Padahal, untuk dapat menjalankan Inpres tersebut secara baik, pemerintah daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dengan membuka ruang sebesar-besarnya bagi pemangku kepentingan di daerah dalam menangani persoalan narkotika.

“RAD itu meliputi penyusunan Perda tentang P4GN, penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkotika baik kepada aparatur sipil negara maupun masyarakat, dan melakukan deteksi dini dengan pemeriksaan urine kepada ASN di lingkungan pemerintah daerah. Dan ini harus dilakukan oleh setiap OPD,” kata dia.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manokwari, Aljabar Makatita menyampaikan bahwa, Pemerintah Kabupaten Manokwari sudah memiliki regulasi tentang pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dan juga Tim Terpadu yang ditugaskan untuk mengemban dan menjalankan Perda tersebut.

“Kita juga sudah membentuk Tim Terpadu yang termuat dalam SK Bupati Nomor 440/270/VI/2020. Dalam waktu dekat, kita akan kumpulkan seluruh pemangku kepentingan dalam Tim ini untuk menyusun RAD,” ujarnya.

Terkait deteksi dini yang merupakan salah satu point penting yang harus diterapkan dalam penyusunan RAD ke depannya, Makatita menegaskan pihaknya akan serius memberlakukan hal tersebut kepada semua ASN di jajaran lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari dan juga instansi lainnya seperti sekolah-sekolah.

“Terus terang saya sangat sepakat dengan rencana tes urine sebagai sarana pendeteksian terhadap penggunaan narkotika di kalangan ASN. Karena kita harus jadi contoh kepada masyarakat dan juga kepada anak didik kita,” ungkapnya.

Kepala Bidang P2M BNNP Papua Barat, dr. Indah Perwitasari menuturkan, program P4GN merupakan tanggung jawab bersama antara seluruh jajaran pemangku kepentingan di daerah baik instansi struktural maupun instansi pemerintahan daerah.

“Jadi kita perlu libatkan banyak pihak dan bicarakan rencana aksi yang harus kita jalankan,” ucapnya.

Kondisi Papua Barat, kata dia, sudah termasuk dalam kategori rawan. Sebab,a narkotika sudah masuk dari segala penjuru baik melalui jalur laut, darat maupun udara. Oleh karena itu, perlu bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah, otoritas bandara, otoritas pelabuhan dan TNI/Polri dalam memperketat pengawasan terhadap masuknya segala jenis narkotika ke wilayah ini.

“Jadi perlu ada pengawasan ekstra di setiap jalur masuk orang yang kemungkinan membawa barang tersebut,” pungkasnya. (PB25)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: